BPH Migas Pertegas Alur Sub Penyalur BBM

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lombok Barat, Sribernews.com – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Sumihar Panjaitan mengatakan, salah satu tugas pihaknya adalah mengusulkan volume BBM ke pemerintah. Lalu pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menetapkan besarnya kebutuhan secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Sumihar dalam acara sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional di Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (28/7/2018).

Baca Juga:  KPK Tangkap Tangan Pejabat Angkasa Pura dan PT INTI

Sedangkan, pembayaran BBM bersubsidi kepada badan usaha pelaksana, yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo, ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BPH migas.

Seperti diketahui, di lapangan pengawasan terhadap BBM dilakukan sejak minyak keluar dari kilang, dikirim ke terimal BBM, lalu ke SPBU atau pendistribusi lain.

Sumihar menjelaskan, sub penyalur merupakan sub perwakilan dari kelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan jenis khusus (premium) yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM khusus untuk anggota .

Baca Juga:  Mal Taman Anggek Hadirkan Akrobat Kelas Dunia

DIketahui juga, yang boleh menjadi penyalur adalah anggota atau masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur setelah mendapat persetujuan dari pemda. (Red/Agung)

Baca juga:

Sub Penyalur Solusi BBM Kawasan 3T

BPH Migas Sebut Sub Penyalur Penting Agar BBM Satu Harga