Mantan Dirut Garuda Tersangka Tindak Pencucian Uang

JAKARTA.SRIBERNEWS. COM–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar ,sebagai tersangka untuk tindak pidana pencucian uang ( TPPU). Selain Emirsyah, mantan bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo ( SS) juga diumumkan sebagai tersangka untuk tindak pidana yang sama.

Status ini menambah status keduanya yang sebelumnya sudah tersangka.

“KPK turut melacak suap dan penerimaan hadiah dari pihak-pihak terkait. Inilah yang menyebabkan pengusutan kasusnya lama. KPK menemukan adanya fakta baru adanya program peremajaan di empat pabrikan pada periode 2008-2013 ketika yang ESA (Emirsyah Satar) menjadi Direktur,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dalam eterangan pers di Jakarta, Rabu (7/8/2019) sore.

Emirsyah diduga telah menerima komisi dari Soetikno senilai Rp5,9 miliar, US$680 ribu dan US$1,02 juta.

Uang itu. Kata La Ode, diperoleh SS karena berhasil menggolkan kontrak antara empat pabrikan itu dengan PT Garuda Indonesia.

SS kemudian membagikan komisi itu ke ESA dan Direktur Teknik Garuda HDS (Hadinoto Soedigdo),” kata pria yang ikut lagi proses seleksi menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Sebagian dari uang itu rupanya, kata Syarif, digunakan melunasi pembelian apartemen milik Emirsyah Satar di Singapura.

“Jadi, ada tambahan pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bagi ESA dan SS,” katanya.

Atas perbuatannya itu,penyidik KPK menyangkakan Emirsyah dan Soetikno dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keduanya akan mendapat hukuman tambahan maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Sebelumnya, mereka berdua juga sudah jadi tersangka untuk kasus korupsi pengadaan mesin pesawat dari PT Rolls Royce. Namun, hingga kini, keduanya belum ditahan oleh institusi antirasuah.( Dian)

Redaksi Sribernews

Next Post

Sekjen MN KAHMI: Perpindahan Ibu Kota, Harus Untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan

Wed Aug 7 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS. COM–Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Keluarga Alumni HMI ( MN KAHMI), Manimbang Kahariady, menegaskan wacana pindah ibukota harus menjamin terwujudnya pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. “Untuk itu selain dukungan politik dari segenap elemen bangsa, juga diperlukan kontribusi pemikiran yang komprehensif, bagi sukses rencana dimaksud,” ujar Manimbang Kahariady, seusai audiensi dalam […]