Ekonom – Pengkiritk Harus Terima Tantangan Luhut

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA. SRIBERNEWS–Arip Musthopa, (40) dari Komunitas Cinta Indonesia mengatakan ekonom dan pengkritik kebijakan Pemerintah harus merespon positif tantangan / pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang ramai diberitakan media tanggal 3 Juni 2020 yang “menantang” pengkritik Pemerintah tentang Utang Pemerintah RI.

“Terlepas dari adanya kesan ‘menekan psikologis pengkritik’ dalam pernyataan Menko Kemaritiman tersebut, pernyataan tersebut merupakan undangan berdialog atau berdebat yang harus direspon secara positif oleh ekonom dan pengkritik kebijakan Pemerintah sehingga akan tercipta diskursus yang lebih kaya tentang pengelolaan utang Pemerintah RI dan juga masalah pemulihan ekonomi secara lebih luas,” kata Arip dalam.pernyataan tertulis k
Kamis (4/6/2020)..

Menurut mantan ketua Umum.PB HMI.ini, pernyataan Menko Kemaritiman bahwa pengkritik utang Pemerintah RI melakukan upaya “membodoh-bodohi” rakyat adalah tidak benar dan tendensius.

Baca Juga:  58% Pengguna Quipper Lulus PTN 2019

Pengkritik sesungguhnya melakukan proses mengedukasi publik dengan mengangkat hal-hal yang mungkin luput dari perhatian Pemerintah dan menawarkan perspektif yang berbeda.

Soal benar atau tidaknya tentu relatif, karena setiap perspektif memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri.

“Tidak sepatutnya pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang terkesan merasa paling benar, begitupun sebaliknya berlaku untuk pengkritik,” kata Arsip.

Menurut Arsip, D dialog tersebut hendaknya dilakukan secara terbuka agar ada proses edukasi publik, memperkaya khazanah publik, dan sekaligus publik dapat memberikan apresiasi terhadap pandangan Pemerintah maupun pengkritik.

Arip.menegaskan dia bukannya anti utang dan selalu melihat utang secara positif.
“Namun kita juga dihadapkan pada sejarah dan pelajaran sejumlah negara, bahwa utang bisa sangat beresiko bila salah kelola, dan pemberi utang (kreditur) bisa sangat mempengaruhi kebijakan Pemerintah sehingga kedaulatan negara bisa terganggu,” katanya.

Baca Juga:  Kementerian PPA Kawal Kasus AY

Oleh karena itu, kita harus bersikap hati-hati dalam hal meminjam dan mengalokasikan dana dari utang

Arsip.mengingatkan persoalan utang Pemerintah adalah persoalan antar generasi. Bukan hanya masalah generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang, karena generasi mendatang ikut terlibat membayarnya.

Sehingga, ada baiknya generasi saat ini membicarakan soal ini secara serius sebagai bentuk pertanggungjawaban pada generasi yang akan datang.

“Oleh karena itu, saya berharap ada respon dari ekonom/ahli untuk menerima ajakan berdialog/berdebat dengan Menko Kemaritiman, dan apabila tidak ada ekonom/ahli yang berkenan, maka dengan ini saya mengajukan diri menerima tantangan tersebut.,” katanya. HERS