Menkeu: Presiden Perintahkan Kaji Soal THR dan Gaji ke 13 bagi PNS

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS – Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Jokowi memintanya untuk mengkaji tentang Tunjangan Hari Raya (THR ) dan Gaji ke 13 bagi Aparat Negeri Sipil (ANS) dalam rangka menghemat belanja negara akibat wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

“Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Menurut Sri Mulyani , kedua hal tersebut memang hal tersebut perlu dikaji. Hal ini akrena penerimaan negara pada tahun ini diprediksikan mengalami penurunan sebesar 10 persen yaitu Rp1.760,9 triliun atau hanya 78,9 persen dari target APBN 2020 Rp2.233,2 triliun.

Baca Juga:  Pendukung 01 - 02 Gelar Tasyakuran

Penerimaan negara turun di antaranya karena pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Pengeluaran juga diperkirakan akan masih terjadi dalam rangka penanganan wabah corona.

“Bapak Presiden dan sidang kabinet masih akan melaksanakan beberapa langkah-langkah seperti tambahan bantuan sosial atau penghematan belanja,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara meningkat hingga Rp2.613,8 dari sebelumnya Rp2.504,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesiapan pada sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Baca Juga:  Mahfud MD Tak Ambil Pusing dengan Kicauan Rommy

Demiakian pula kebutuhan untuk melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi.

Menurut Sri Mulyani, dengan perkiraan belanja negara yang melebihi postur APBN 2020, maka defisit diproyeksikan sebesar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau meningkat dari Rp307 triliun menjadi Rp853 triliun pada tahun ini.

Sebab itu, pemerintah berupaya menghemat belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang meminta seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran.

“Ini masih di dalam proses untuk terus kami melakukan penyempurnaan. Bapak presiden menyampaikan instruksi untuk meningkatkan belanja kesehatan dan bansos serta mendukung dunia usaha,” kata Sri Mulyani. DBS