PSBB Resmi Berlaku di DKI Jakarta, Ini Hal – Hal yang Harus Kita Ketahui

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA. SRIBERNEWS–Sejak hari ini, Jumat (10/4/2020) pukul 00:00 tadi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi berlakuoleh di DKI Jakarta

Hal ini, kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mencegah makin meluasnya wabah virus corona. Apalagi DKI Jakarta merupakan episentrum penyakit yang telah menewaskan 142 orang dan kasus positif COVID-19 mencapai 1.706.

Sebetulnya, Gubernur Anies mengatakan DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB selama tiga pekan terakhir. Bedanya, kali ini, Pemprov DKI Jakarta bisa memaksan aturan itu ke publik karena ada sanksi pidananya.

Aturan lengkap mengenai pelaksanaan PSBB ada di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 Tahun 2020, tentang pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

“Pada prinsipnya, seluruh masyarakat Jakarta selama dua minggu ke depan atau 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan di luar rumah,” ungkap Anies ketika memberikan keterangan pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (9/4) malam.

Gubernur Anies menerapkan PSBB untuk mencegah angka pasien positif COVID-19 terus bertambah di DKI Jakarta.

Pergub Nomor 33 tahun 2020 memiliki 28 pasal yang mengatur semua kegiatan di ibu kota, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan hingga pendidikan.

“Prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19. Di mana, Jakarta pada saat ini merupakan episenter dari masalah COVID-19,” jelas Anies.

Nah, warga DKI Jakarta, kamu harus tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan selama PSBB.
Simak daftar berikut ya:

1.. Sejumlah sektor pemerintahan dan swasta masih diizinkan bekerja

Berdasarkan Pasal 9 Pergub tersebut, segala aktivitas pekerjaan di semua sektor dihentikan sementara. Para pekerja diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Namun, ada beberapa sektor pekerjaan yang diizinkan selama PSBB diterapkan. Di antaranya, kantor instansi pemerintah Pusat dan Daerah, kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian, ada 10 dunia usaha di sektor swasta yang mendapatkan izin. Di antaranya,
1. Kesehatan

2. Bahan pangan, makanan dan minuman

3. Energi

4. Komunikasi dan teknologi informasi

Baca Juga:  Dilepas, Peserta Kompetisi IT Remaja Disabilitas Global IT Challenge di Busan, Korea Selatan

5. Keuangan

6. Logistik

7. Konstruksi

8. Industri strategis

9. Pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu

10. Sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

2. Di sektor konstruksi, pengelola proyek harus menyediakan tempat tinggal
Untuk sektor konstruksi, semua pekerja harus berada di lingkungan proyek. Mereka bahkan tidak dibolehkan keluar atau pun masuk kembali ke area proyek. Pengelola proyek diwajibkan menyediakan tempat tinggal, tempat makan dan minum, serta fasilitas kesehatan.

Sehingga, mereka tidak harus meninggalkan lokasi proyek konstruksinya.

3. Tidak boleh makan dan minum di restoran atau warung
Untuk sektor bahan makanan dan minuman, semuanya masih boleh beroperasi. Namun, masyarakat tidak boleh menyantap langsung di lokasi seperti halnya di warung, restoran, atau pun rumah makan.

Semua makanan diambil, dibawa, atau tidak ada dine in. Take away semua. Bisa menggunakan delivery (pengantaran) atau bisa datang ke warung, dibungkus dan dibawa (pulang)

Intinya,bukan menghentikan kegiatan usaha rumah makannya, tetapi menghentikan interaksi antar orang di rumah makan.

4. Tidak boleh berkerumun lebih dari lima orang
Semua kegiatan agama ditiadakan. Masyarakat diminta untuk menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Hal serupa berlaku bagi kegiatan sosial, budaya dan olahraga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan.

Pada prinsipnya semua fasilitas umum akan ditutup. Tempat-tempat umum dilarang untuk berkumpul lebih dari lima orang.

5. Jadwal layanan transportasi umum dan kapasitas penumpang dibatasi
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Pergub ini, penggunaan kendaraan untuk pergerakan orang dan barang di wilayah Jakarta akan dibatasi.

Untuk transportasi umum, kapasitas penumpang dibatasi menjadi 50 persen.

Bila jumlah kursi bisa untuk 6 orang, maka maksimal 3 orang. Dan semua harus menggunakan masker. Semua orang yang meninggalkan rumah wajib untuk menggunakan masker.

Tak hanya itu, transportasi umum hanya beroperasi pukul 06.00-18.00 WIB. Namun, ada pengecualian untuk kendaraan pribadi.

Kendaraan pribadi itu diizinkan digunakan hanya untuk bepergian memenuhi kebutuhan pokok.

6. Ojek online tidak boleh mengantar penumpang
Masyarakat juga boleh menggunakan kendaraan roda dua. Namun, hanya dibolehkan sebagai angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau memang bekerja di sektor yang diizinkan.

Soal aturan ojek online ini Pemprov DKI sebetulnya sudah mengupayakan agar ojek online bisa mengantarkan orang dan barang lho.

Baca Juga:  Prabowo Ajak Doakan Jemaah Haji

Tapi, karena belum adanya perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020, Pergub pun harus sejalan dengan aturan Permenkes.

Permenkes menyatakan, layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi, boleh beroperasi dengan batasan hanya mengangkut barang.

Sehingga, ojek boleh untuk mengantarkan barang, tetapi tidak untuk mengantarkan orang. Apabila nanti ada perubahan, maka kita akan menyesuaikan di dalam Peraturan Gubernur ini.

7. 1,25 juta masyarakat miskin di DKI akan diberikan bantuan selama PSBB

Selama PSBB diterapkan, masyarakat miskin di Jakarta akan mendapatkan bantuan. Bantuan itu diberikan setiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok.

Pembagian bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin sudah mulai dilaksanakan. Kamis (9/4/2020′ kemaren saja sudah 20 ribu kepala keluarga. Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin

8. Masyarakat yang melanggar PSBB bisa dikenakan sanksi pidana
Merujuk Pasal 27 Pergub No. 33 Tahun 2020, masyarakat yang melanggar aturan PSBB akan dikenakan sanksi pidana. Dari mulai pidana ringan, hingga yang lebih berat.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB dilaksanakan.

Termasuk juga ketentuan yang ada di Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan. Di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya satu tahun penjara dan denda sebesar-besarnya Rp100 juta.

9. PSBB bukan derita tapi dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri dengan keluarga
Oh ya, untuk kita pahami, bahwa PSBB bisa dimaknai menjadi hal yang positif. Sebab Anies berharap, selama PSBB diterapkan, semua warga Jakarta bisa berkumpul dengan keluarga.

“Buat aktivitas bersama keluarga, bersama lingkungan rumah. Jadikan ini bukan sebagai sebuah penderitaan. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di antara kita,” kata Anies.

Sebagai provinsi yang pertama kali menerapkan PSBB, Anies ingin seluruh masyarakat Jakarta bisa menumbuhkan sikap solidaritas sosial.

“Kita harus tunjukkan di Jakarta bahwa kita bisa disiplin, kita bisa pegang komitmen, kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita dari wabah COVID-19 ini,” kata mantan Mendikbud dan mantan Rektor Universitas Paramadina ini. DBS