Makin Meluas, Penolakan Terhadap RUU HIP

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS—Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) makin meluas. Setelah DPP MUI dan MUI se Indonesia mengeluarkan maklumat menolak tegas RUU HIP, kini berbagai elemen memberikan penolakan tegas.

Penolakan terhadap RUU HIP menjadi salah satu agenda Rapat Pimpinan DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan hampir seluruh Senator telah menyatakan penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Bahkan sejumlah Senator meminta pimpinan agar menyatakan sikap lembaga secara resmi untuk menolak.
“Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas Senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja (Timja) yang tadi disepakati dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Pak Nono Sampono,” kata La Nyalla.

Timja tersebut akan melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.
Sebelumnya, anggota DPD RI Hasan Basri melalui media telah menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun turut menyampaikan sikap tentang RUU HIP.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, RUU HIP tidak mendesak. Selain itu, banyak materi yang bertentangan dengan undang undang yang sudah ada. Oleh karena itu RUU HIP menurutnya tidak perlu dilanjutkan ke tingkatan berikutnya.

Mu’ti menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan kontroversi. Sehingga membuat masyarakat tidak aman dengan adanya RUU HIP tersebut. Mu’ti menegaskan pembahasan RUU HIP harus dihentikan.

Tak hanya DPD, Fraksi PAN DPR RI juga RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas) karena RUU tersebut telah memancing kritik dan protes publik.

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan parlemen harus mendengar masukan dari publik yang telah menyatakan penolakan terhadap RUU itu.

“Fraksi PAN sekarang malah justru ingin mendesak seluruh pihak di DPR kembali pertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau perlu segera mencabut dari prolegnas,” kata Saleh dalam jumpa pers di Kantor Fraksi PAN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
Menurut Saleh, awalnya PAN mendukung RUU HIP jika mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran. Namun demikian, PAN mengubah arah dukungan setelah mendengar masukan publik.

Saleh mengatakan PAN tidak sepakat jika Pancasila harus dijelaskan kembali lewat aturan setingkat undang-undang. Menurutnya, Pancasila sudah luhur sejak disepakati sebagai dasar negara.

“Jadi tidak perlu ada tafsir lebih khusus lagi dalam bentuk undang-undang. Yang jelas kita sudah merasa Pancasila itu final dan selama ini sejak tahun 1966 sampai hari ini kita tenang-tenang saja, tidak ada masalah,” ucapnya.
Tak hanya PAN, Fraksi PKS sejak awal tegas menolak RUU HIP. Ketua DPP PKS Habib Aboe Alhabsyi mengatakan RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.
Sebenarnya ini sangat sejalan dengan kekhawatiran PKS selama ini, karenanya PKS keukeuh menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP, kata Habib Aboe pada wartawan, Ahad, 14 Juni 2020.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, suara para u””lama sejalan dengan suara PKS. Tentunya ini akan menambah spirit untuk kami, ini menjadi energi tambahan untuk lebih lantang menyuarakan pelarangan komunisme di Indonesia, utamanya dalam RUU HIP.
Bagi Habib Aboe, pancasila adalah nilai mati, kita bersama Ulama akan mengawal pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan tentunya kita tidak ingin mengulang sejarah, ketika para Ulama kita dibantai oleh PKI.
“Oleh karenanya jika ada RUU HIP, sudah menjadi kewajiban kita memasukkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu sumber rujukan, “ katanya,
Sementara itu, ustad kondang Ustad Abdul Somad (UAS) menyebut ada pihak yang mencoba mengerdilkan Pancas RUU HIP.

UAS mengaku khawatir Pancasila yang selama ini menyatukan umat berbeda agama di Indonesia lama-kelamaan akan hilang karena disederhanakan menjadi Ekasila di RUU itu.

“Memang ada usaha ke sana karena dari Pancasila dikerdilkan lagi menjadi Trisila, dari Trisila di-slim-kan lagi menjadi Ekasila. Dan Ekasila tidak pula ketuhanan yang maha esa, tapi gotong-royong,” kata UAS dalam Pengajian Virtual Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang disiarkan langsung akun Youtube tvMu Channel, Minggu (14/6).
UAS menyayangkan pembahasan RUU HIP dimulai saat pandemi virus corona. Padahal, kata UAS, rakyat sedang mengalami kesulitan, sakit, dan kelaparan karena pandemi.

Baca Juga:  Srihadi Soedarsono akan Gelar Pameran Tunggal

UAS menyebut ada pihak yang sedang mengetes umat Islam dengan penerbitan RUU ini. Dia bilang, pihak itu akan jalan terus jika umat Islam diam saja saat RUU HIP dibahas.

Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk bersuara. Menurut UAS, umat Islam harus solid agar tidak disepelekan oleh pihak-pihak tersebut.

“Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita bahwa kita singa, bukan ayam,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva. Hamdan menegaskan perumusan Pancasila pada tingkat norma undang-undang dapat menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi atau pun kedudukan Pancasila sebagai dasar tertinggi dalam kerangka kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Hamdan menyebutkan penjabaran Pancasila dengan hanya melihat dan merujuk Pancasila dari perumusan 1 Juni 1945 di RUU HIP, telah mendistorsi Pancasila dan sungguh-sungguh mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa.

“Kami menolak RUU-HIP dan meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tersebut, karena akan sangat membahayakan dan mengganggu kerukunan antara kelompok dalam masyarakat dan menambah beban permasalahan bangsa yang sangat plural dan majemuk,” kata, Hamdan melalui rilisnya, Senin, 15 Junin2020.

Tak hanya itu, Hamdan juga mengkritik ketentuan didalam RUU HIP yang melandaskan pokok Pancasila hanya keadilan sosial, sehingga mendistorsi dan menyempitkan makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar).
“Pembahasan dan pengesahan RUU-HIP dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional karena telah merendahkan kedudukan dan posisi Pancasila dalam tingkat Undang-Undang,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan Pancasila adalah filosofi dasar bernegara yang berada di atas Undang-Undang dan bahkan di atas Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hamdan khawatir RUU HIP ini merupakan agenda untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme marxisme, terutama dengan mengesampingkan dan tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang sangat penting dan masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966.

Sementara pada sisi lain, seluruh Ketetapan MPR RI lainnya yang masih berlaku dirujuk sebagai dasar penyusunan RUU tersebut. “Tidak ada kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pembahasan RUU untuk sekarang ini, di saat sekalian anak bangsa menghadapi bahaya pandemi COVID19, dan tengah membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berintegritas melalui konstitusi demi mewujudkan marwah kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, beradab, dan bermartabat,” tegasnya.

Penolakan tegas juga datang dari PA 212. Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin mengatakan pihaknya akan mengerahkan massa menggeruduk DPR bila isi Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila disahkan dan mencabut Tap Nomor XXV/MPRS/1966.

“Iya kami akan turun ke jalan sampai DPR bubar karena DPR sudah didominasi oleh komunis,” kata Novel sebagaimana dilansir Pojoksatu, Senin, 15 Juni 2020.

Menurut Novel, RUU HIP itu sangat tendensius, seakan ada upaya menciptakan kekacauan dan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dari pengangkatan RUU tersebut. Karena itu, kata Novel, tidak ada tempat komunis hidup kembalidi negeri ini.“Sudah harga mati komunis tidak boleh ada di negri ini,” tegas Novel.

Beberapa hari sebelumnya Purnawirawan TNI dan Polri mendesak DPR mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno ikut mendesak pencabutan RUU itu.

“Mendesak DPR RI mencabut RUU HIP dan mendesak pemerintah untuk menolaknya,” kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Soekarno saat membacakan pernyataan sikap di Balai Sabrini Plaza Semanggi, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020.

Pihaknya menilai RUU HIP akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Menurutnya, ideologi Pancasila sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) akan diatur dalam undang-undang adalah sebuah kekeliruan.

Try Sutrisno yang menghadiri acara itu mengakui ada purnawirawan yang berbeda sikap dalam merespons RUU HIP. Namun menurutnya hal itu tidak jadi masalah.

Menurut Wakil Presiden RI ke-6 itu, saat ini para purnawirawan telah berhimpun dalam berbagai organisasi. Try meyakini bahwa setiap purnawirawan yang berhati pancasilais akan mendukung sikap yang dia lakukan bersama kawan-kawannya.

“Menurut saya kalau orang yang hatinya masih konsisten Pancasilais, TNI yang punya jati diri, pasti menyetujui dan pasti juga mengkritisi (RUU HIP),” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun mengatakan munculnya RUU HIP membuat masyarakat kaget.

Baca Juga:  Mimiles Berbagi Bonus

“Munculnya undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bernuansa PKI, Komunis, kita masyarakat Pancasila terkaget-kaget. Kita lihat ideologi yang lain, paham Agama, sama dengan PKI, hampir dengan cita-cita semula ingin mendirikan negara Islam,” kata dia.

Tak hanya di ibukota, penolakan tegas juga banyak yang datang dari daerah. Ketua GNPF Ulama Binjai Ustadz Sani menegaskan RUU tersebut merupakan ancaman pada eksistensi Pancasila sebagai landasan bernegara. Sebab, dalam RUU HIP tidak dicantumkan TAP MPRS No 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“RUU HIP ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasia. Bahkan, RUU ini sebenarnya menghidupkan kembali paham komunis. Kami wajibkan umat Islam menolak dengan tegas RUU HIP ini,” katanya sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Senin, 15 Juni 2020.

RUU HIP ini tidak hanya merongrong Pancasila dan menghilangkan nilai-nilai kehidupan beragama. “RUU HIP ini sangat berbau aliran komunis. Itu artinya banyak oknum-oknum yang mencoba untuk menghidupkan ajaran komunis di negeri ini,” urainya.
Atas dasar itulah, ia mengimbau seluruh umat Islam dari semua kalangan bersatu padu untuk menggalangn kekuatan melawan RUU HIP serta menolak tegas kebangkitan PKI. “Kita wajib untuk melawan bangkitnya PKI di negeri ini,” kata Sani.
Di Solo, ratusan Ormas juga menolak RUU HIP. Mereka menggelar Aksi di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah dan diikuti sekitar hampir seribu orang dengan membawa poster. Bahkan mereka menyampaikan dan mendukung maklumat Kep-1240/DP-MUI/VI/2020.

Dalam point tersebut di antaranya, tidak dicantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kemudian RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila. Di Jember berbagai ormas bahkan para kyai pun turut menyatakan penolakan terhadap RU HIP.

Sepekan sebelumnya IMan Besar FPI Habib Rizieq Shihab )HRS) mengeluarkan seruan menolak tegas RUU HIP.Bahkan, HRS meminta PDIP dibubarkan karena menjadi pintu masuk bangkitnya PKI.

Terkait kontroversi ini, pemerintahpun buka suara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menolak pembahasan RUU HIP jika aturan tersebut memeras Pancasila dan membuka pintu terhadap paham komunisme.

“Pemerintah akan menolak jika usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila,” tegas Mahfud, dalam sebau video yang sudah beredar luas.

“Jadi, kalau ada yang ribut-ribut memancing seakan-akan pemerintah membuka pintu untuk bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintahan, saya akan mempertahankan bahwa Pancasila yang kita anut adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bukan yang Tri atau Ekasila,” tambah dia.

Mahfud mengatakan pelarangan komunisme bersifat final berdasarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor I Tahun 2003. TAP MPR tersebut menyatakan tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Sedangkan dalam draf RUU HIP saat ini, larangan komunisme sebagaimana dimaksud tidak dicantumkan sebagai rujukan atau konsideran.

Mahfud menegaskan RUU HIP merupakan inisiatif DPR dan pemerintah belum terlibat pembicaraan. Presiden Joko Widodo, ungkap dia, belum mengirim surat presiden (surpres) untuk pembahasan dalam proses legislasi.

“Nanti saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dalam konsideran dengan payung ‘Mengingat: TAP MPR No. I/MPR/1966’,”kata Mahfud.

Sebelumnya, RUU HIP memicu perdebatan publik setelah disahkan sebagai inisiatif DPR RI lewat Rapat Paripurna 12 Mei lalu. Sejumlah ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah mengkritik keras RUU ini.

Mereka menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsideran. Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Sebelum disahkan sebagai inisiatif Dewan dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020, RUU HIP didukung 7 dari 9 fraksi di DPR.

Berdasarkan dokumen risalah rapat Baleg DPR RI dari situs resmi dpr.go.id, Rabu, 22 April 2020, Fraksi Partai Demokrat tak ikut dalam pembahasan, sedangkan Fraksi PKS setuju dengan catatan.

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DBS/S1