Prof Dr Ilham Oetama Marsis Bantah Lawan Presiden

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS–Mantan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) peiode 2015-2018, Prof Dr Ilham Oetama Marsis SpOG, menegaskan
dirinya sama sekali tidak melawan Pesiden RI.

“Yang benar, saya menggunakan hak hukum saya yang dibolehkan sistem hukum nasional,” kata Marsis dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/1/2020)
sehubungan pemberitaan yang menyebutkan dirinya dipecat Pesiden dari anggota Konsisi Kedokteran Indonesia (KKI).

Saat memberi keterangan pers, Marsis didampingi Ketua Umum PD IDI, Daeng M Faqih, dan kuasa hukumnya Muhammad Joni.

Menurut dia, pemberitaan di beberapa media itu keliru, tanpa fakta, dan sangat tendensius.

Sampai saat ini dia dan kuasa hukumnya tidak/ belum menerima pemberitahuan putusan perkara aquo dari MA maupun PTUN Jakarta.

Sehingga, tidak/ belum dapat mengonfirmasi pemberitaan yang terkesan sudah membaca apa isi hasil permusywaratan hakim Kasasi padahal hasil permusyawaratan hakim tidak mungkin diakses dan dipercaya, kecuaii dengan membaca salinan resmi putusan perkara tersebut.

“Namun penting bagi kami untuk meluruskan seakan saya“melawan” dan bertentangan dengan Presiden. Hal itu tidak benar dan tidak berdasar sama sekali,” katanya.

Baca Juga:  TP Link Hadirkan 4 Produk Jaringan dan Keamanan Canggih

Menurut dia, sebagai warga, dia menggunakan hak hukum yang dibolehkan sistem hukum nasional untuk menguji alasan-alasan yang dipergunakan (mantan) Menteri Kesehatan yang te|ah memasuki wilayah wewenang KKI dalam pengaturan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KKI -sesuai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 1 Tahun 2011.

Pokok perkara tersebut adalah menguji keabsahan Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Prof.|OM dari/ sebagai Anggota KKI dari unsur IDI.

“Sebab itu tidak ada sama sekali istilah pemecatan, apalagi melawan Presiden,” katanya.

Pemberitaaan yang menyudutkan, memperhadapkan Prof.|OM dan IDI dengan Presiden itu, katanya, patut diduga memiliki maksud politik yang dirancang –by design (bukan by accident) memperhadap-hadapkan Prof. Marsis dan IDI, selaku organisasi profesi kedokteran, dengan Presiden – yang dengan kasar, tendensius dan misieading.

“Tidak ada amar putusan yang bunyinya memecat Prof Marsi. Yang ada justru penghargaan pemerintah cq Presiden atas kinerja dan jasa Prof.|OM sebagai Anggota KKI,” kata Joni.

Pemberitaan yang berjudul tendensius dan misleading itu dengan sengaja, detail
memberitakan profil pribadi dan karier miiiter dirinya yang tidak ada kaitan dengan perkara, serta sama sekali bukan dalil-dalil hukum, bukan fakta-fata hukum, bahkan bukan fakta persidangan, sehigga mengacaukan permasalahan hukum Prof Marsis.

Baca Juga:  Kritis, Kondisi Tiga Polisi Kawal Demo

“Patut diduga hal itu disengaja untuk kepentingan politik dan menyudutkan Prof IOM, yang tidak bisa dilepaskan dari kedudukannnya sebagai mantan Ketua Umum PB IDI,” kata Joni.

Marsis menegaskan IDI dan dirinya yakin Presiden sangat memperhatikan profesi kedokteran, dan menghendaki kemjuan profesi kedikteran termasuk independensi KKI.

Sebab itu, IDI dan dia berkepentingan untuk menjaga agar dalam hal keanggotaan dirinya sebagai Anggota KKI maupun terhadap KKI sendiri wajib mematuhi Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 yang mengacu pada UU Praktik Kedokteran.

Berdasarkan Perkonsil No.1 Tahun 2011, pemberhentian keanggotaan KKI dari organisasi profesi cq. iDI, adalah wewenang KKI -yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KKI -secara mandiri.

“Jadi, bukan wewenang (mantan) Menteri Kesehatan Nila A. Moeloek memberhentikan Prof Marsi dari keanggotaan KKI dengan mengusulkan kepada Presiden tanpa hasil Pleno KKI,” tegas Joni.

Marsi mengingatkan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 ini masih berlaku, sehingga semustinya dihormati dan tidak beralasan diubah untuk melemahkan KKI sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan UU Praktik Kedokteran. Hers