Deklarasi KAMI, Pro Kontra

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SRIBERNEWS–Deklarasi
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diikuti dan didukung ratusan para tokoh dan aktivis dgelar di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB.

Deklarasi ini mengundang berbagai respons baik yang mendukung maupun tak mendukung.

Tokoh yang hadir antara lain Din Syamsudi, Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Bachtiar Chamsyah,, Rochmat Wahab,.Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah, Abdullah Hehamahua, Syahganda Nainggolan, dan Amien Rais.

“Saya pribadi ingin menyelamatkan negeri tercinta ini sebagai tanggung jawab kerakyatan dan tanggung jawab sejarah,” kata Din Syamsudin, Presidium KAMI.

Din mengajak massa yang hadir terutama yang belum bergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk segera bergabung.

Menurut Din Syamsuddin, KAMI telah terbentuk di beberapa daerah di Indonesia dan di luar negeri.

“Maka sebagaimana dihimbau tadi silahkan rakyat Indonesia yang setuju bersatu bersama KAMI. Alhamdulillah sudah terbentuk KAMI di berbagai daerah bahkan di luar negeri,” ucapnya.

Pada hari yang sama KAMI di luar Jakarta juga melakukan deklarasi bersama di berbagai daerah.

Menurut Din Syamsuddin Deklarasi KAMI juga digelar di Solo, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Semarang, Bandung, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Maklumat

Selain deklarasi, KAMI juga amengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan Indonesia. Maklumat ini terdiri dari delapan butir yang menyoroti masalah bangsa, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan ham, hingga sumber daya alam.

Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, KAMI menegaskan kesiapan diri dengan segala pemikiran dan langkah-langkah solutif, untuk tata kelola yang konstruktif dalam kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia.

Dalam maklumat ini, KAMI turut memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan atau raja-raja nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman atay budayawan, guru atau dosen, santri, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang atau saudagar, purnawirawan, TNI/POLRI, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini menyelamatkan Indonesia, dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajemukan.

Baca Juga:  Ternyata Virus Corona Bisa Hidup Lama di Barang Kesayangan Kita! OASE Punya Solusinya

Adapun kedelapan butir Maklumat Menyelamatkan Indonesia itu adalah sebagai berikut:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh- sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga- lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Baca Juga:  TP Link Hadirkan UP540 , Charger Cepat untuk Lima Perangkat Sekaligus

Beragam Respon

Deklarasi KAMI mengundang berbagai respon. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito, dalam keterangannya, Selasa, 18, 2020, koalisi tersebut merupakan barisan sakit hati.

I

Dia memandang, tokoh-tokoh dalam koalisi tersebut kental aroma gerakan oposan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan dalil menyelamatkan rakyat. Karenanya, PDIP akan pasang badan untuk Presiden Jokowi.

“Grass roots PDI Perjuangan itu jelas. Taat azas. Bu Mega selalu bela Pak Jokowi, maka kami juga pasang badan untuk Pak Jokowi,” jelas Wanto.

Politisi PKS Nasir Muhammad Nasir Djamil misalnya, menyebut pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang, mendera bangsa. Karena itu, Presiden Jokowi seharusnya mengucapkan terimakasih kepada KAMI karena turut mengawal kerja pemerintahan.

“Seharusnya dia (Presiden Jokowi) kasih sambutan di situ, lewat Zoom juga bisa. Bilang “terima kasih kalian telah berkumpul, saya memang butuh sebagai vitamin, saya butuh orang-orang ini,” kata Nasir sebagaimana dilansir teropongsenayan.com, Senin, 17 Agustus, 2020.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut juga menerangkan kalau budaya politik di Indonesia saat ini terlalu mengedepankan sungkan. Hal ini tentu tidak begitu baik karena membuat banyak pihak alergi dengan kritik yang lantaran dianggap menjatuhkan orang lain di muka umum.

tujuan utama kritik kepada pemerintah itu bukan untuk menjatuhkan namun sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah. “Itu budaya-budaya zaman dulu, kalau menerima kritik dianggap dijatuhkan. Itu harus diberangus oleh Jokowi,” terangnya.

Oleh karenanya, Nasir berharap kalau Presiden Jokowi dapat menghadiri deklarasi KAMI sebagai bentuk dukungan dan penyeimbang budaya demokrasi yang ada di Indonesia.

“Kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya akan minta slot lima menit untuk mengucapkan terima kasih (telah) kritis terus,” ujarnya.

Menurut Nasir hal ini sebenarnya suplemen demokrasi, karena negara Indonesia merupakan negara hukum demokrasi, jadi presiden harus mempu membangun ini.

“Apa yang dilakukan KAMI ini kan ciri-ciri bagian dari demokrasi, jadi perlu penyeimbang, kalau enggak ada penyeimbang bisa jatuh nanti,” katanya. DBS/ S1