Tanah Rakyat Diserobot PT KRN, Warga Mengadu ke Bareskrim Polri

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS–Masyarakat Teluk Waru, Kariangau, Balipapan Barat resah atas merajalelanya calo tanah yang bekerjasama dengan PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) . Mereka berupaya mengambil hak atas tanah rakyat yang sudah mereka tempati dan pelihara tanah itu secara turun menurun sebagai keturunan Daeng Lewa yang membuka hutan pertama kalinya pada tahun 1949.

Tidak tahan atas ulah para calo dan PT KRN, warga, mengadukan hal ini kepada advokat Henry Dunat dan meminta Henry dan Timnya menjadi Kuasa Hukum mereka. Henry Dunant dan Tim melaporkan hal tersebut mereka ke Bareskrim Polri, Senin (22/6/2020). Laporan Kuasa Hukum Henry Dunant dan tim diterima Penyidik Tindak Pidana Madya Tk.II Bareskrim Polri. Dalam membuat laporan ini, Henry Dunant dan Tim didampingi Andi Faizal Jolong dan Taufik Hidayat.

Baca Juga:  Jokowi: Sudah Banyak Usulan Nama Menteri

Henry menjelaskan tanah warga yang terletak diwilayah RT 09, Desa Teluk Waru, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat merupakan tanah yang digarap, dipelihara oleh Keluarga Daeng Lewa sampai sekarang.
“Kelengkapan dokumen kepemilikan berupa segel atau Surat Keterangan Perwatasan dikeluarkan pada tahun 1982 oleh Pemerintahan setempat,” kata Henry usai membuat laporan.

PT. KRN yang merupakan hasil perubahan kepemilikan dari PT. KCM (Kutai Chip Mill) juga mengaku telah mengubah jenis usahanya tetap menggunakan lokasi pabriknya namun memerlukan perluasan karena kebutuhan operasional pabrik.
Dalam upaya perluasan tersebut, mereka bekerja sama dengan calo tanah setempat lalu melakukan penggusuran tanah rakyat dengan segala macam cara dan dibantu oleh oknum-oknum tertentu.

Baca Juga:  Sampoerna Luncurkan Emas WARIS

Sampai saat ini, PT. KRN tetap melakukan kegiatan di atas tanah itu dengan alasan sudah dibeli dari calo tanah. “Hal ini telah menimbulkan kemarahan dan tekad dari pemilik tanah untuk melawan kezaliman ini. Mereka menuntut keadilan. Itu sebabnya kita melapor ke Bareskrim,” kata Henry.

Menurut dia, gaya dan cara PT. KRN menguasai tanah rakyat dengan cara ini harus ditentang samapai kapanpun karena tidak sesuai dengan cita-cita pendiri Negara ini.

“Lebih baik tidak ada pabrik KRN daripada rakyat tidak mempunyai lahan usaha dan tempat tinggal di atas tanah yang sudah dimulainya sejak tahun 1949, dan sudah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan tahun 1982,” katanya. HERS/S2