Pemilik Hotel Ditekan, Deklarasi KAMI Sumsel Dibatalkan

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SRIBERNEWS–Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sumatera Selatan (KAMI SUMSEL) yang sedianya digelar Jumat, pukul 14,00, di Hotel WIN, Jalan Soekarno-Hatta, Palembang.akhirnya batal digelar.

Pembatalan disebabkan pemilik hotel ditekan pihak-pihak yang memegang kekuasaan di Sumsel.

Padahal, KAMI Sumsel telah melakukan transaksi bisnis yang legal dengan pihak hotel untuk menggunakan aula Hotel WIN sebagai tempat Deklarasi KAMI Sumsel.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Dr. Tarech Rasyid,SH ( Presedium KAMI Sumsel) dan Mahmud Khalifah Alam, S.Ag ( Sekretaris Jendral KAMI Sumsel) disebutkan pembatalan deklarasi KAMI Sumsel melalui penekanan terhadap pemilik hotel WIN mencerminkan arogansi kekuasaan.

“Sebab, KAMI Sumsel memiliki hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 8, yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” ujar Tarech.

Hak berserikat dan berkumpul tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 28E, ayat (3), UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Hak konstitusional warga Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Hak Konstitusional KAMI Sumsel ini, juga di atur di dalam Undang-Undang Hak Azasi Manusia No 26 Tahun 2000, pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

Baca Juga:  Diancam Pidana Luhut, Said Didu Banjir Dukungan

Di sisi lain, panitia Deklarasi KAMI Sumsel menyadari bahwa perlunya mencegah perkembangan pandemi Covid-19 di Sumsel, di samping tidak menginginkan protokol kesehatan menjadi alasan bagi pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan pembubaran acara deklarasi KAMI Sumsel.

“Karena itu, Panitia Deklarasi KAMI Sumsel telah mewajibkan setiap peserta Deklarasi KAMI Sumsel mentaati protokol kesehatan,” tambah Tarech.

Menurut Alam, Panitia Deklarasi KAMI Sumsel membatasi peserta deklarasi hanya 500 orang berada
di dalam aula hotel WIN, meski terpaksa dan berat hati membatasi ansiasme peserta dari berbagai kabupaten di Sumatera Selatan.

Selain itu, panitia Deklarasi KAMI Sumsel mewajibkan peserta Deklarasi KAMI Sumsel mengenakan masker,
menerapkan jarak fisik (physical distancing) di dalam aula WIN dengan jarak 1 meter, menyediakan tempat mencuci tangan (hand sanitizer) serta alat pengukur suhu tubuh.

“Pembatalan acara Deklarasi KAMI Sumsel oleh pihak pemegang kekuasaan dengan cara menekan pihak Hotel WIN adalah praktek-praktek anti-demokrasi,” tegas Alam.

Baca Juga:  Ahmad Sarbini, API Tetap Pilih Jadi Oposisi

Padahal, lanjut nya, kita semua menyadari dalam konteks demokrasi, bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, berapat dan mengeluarkan pendapat pada dasarnya merupakan konsekuensi dari dipilihnya sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru. Pilihan sistem demokrasi yang kita tumbuhkembangkan hingga sekarang adalah buah dari gerakan reformasi yang telah mengorbankan nyawa mahasiswa dan rakyat.

Kita pun menyadari semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia setelah negara Amerika Serikat dan India. Dan, salah satu ciri dari negara demokrasi itu adalah negara melindungi hak asasi secara
konstitusioanal, yaitu melindungi kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berapat, dan kebebasan mengeluarkan pendapat.

Menyadari adanya gejala-gejala dari praktek anti-demokrasi dari pemegang kekuasaan tersebut, tentu saja demokrasi yang sedang kita tumbuhkembangkan hingga
kini kemasukan “virus” yang membuat demokrasi kita menjadi “demam” atau “kurang sehat”.

Padahal, demokrasi yang sehat itu dapat terwujud bilamana penegakan hukum bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna demokrasi yang sehat ini
mengalami defisit demokrasi karena terindikasi penegakan hukum bekerja di bawah bayang-bayang kepentingan dan kekuasaan. HERS/S1