Ribuan Massa Massa Aliansi Nasional Anti-Komunis Tolak RUU HIP

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS – Demosntrasi massa menolak Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP).

Setelah sebelumnya berbagai pihak menggelar demonstrasi, Rabu, 24 Juni 2020, ribuan massa / ormas yang tergabung dalam Massa Aliansi Nasional Anti-Komunis menolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR.

Mereka menilai RUU tersebut akan mengganggu ideologi Pancasila.

Menurut mereka, RUU ini tidak sesuai dengan adanya ideologi Pancasila.
Massa berdemo sejak pukul 13.00 WIB.
Massa Aliansi Nasional Anti-Komunis merupakan gabungan berbagai ormas antara lain GNPF, PA 212, FPI, Pemuda Pancasila, Pemuda PBR dan lain – lain.

Perwakilan massa yang terdiri atas Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif, Perwakilan Pemuda Pancasila dan Perwakilan FBR diterima Pimpinan DPR RI yang terdiri dari Aziz Syamsuddin (Golkar) , Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) dan Rahmat Gobel (Nasdem) .

Menurut Aziz, pihaknya telah menerima dari Aliansi Nasional Anti Komunis dan telah melakukan diskusi panjang mengenai masukan masukan dari para Habaib, Tuan Guru dan Masyarakat.

Baca Juga:  Sebulan Jelang Pilpres, Jokowi-Amin Unggul Tipis di Sumsel

“Tentunya masukan mengenai penolakan RUU HIP ini kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan, tentunya dengan aturan dan mekanisme yang ada” Kata Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (24/6/2020).

Demonstrasi massa ini diwarnai dengan pembakaran bendera PKI dan PDIP.

Koordinator lapangan Aliansi Nasional AntiKomunis Edy Mulyadi menjelaskan, pihaknya sedari awal memang berniat membakar bendera PKI saat aksi di depan Gedung DPR. Bahkan, panitia aksi turut membawa beberapa bendera palu arit, hanya untuk dibakar.

Namun, panitia tidak mengagendakan pembakaran bendera PDIP. Panitia aksi, tidak pernah membawa sehelai bendera bergambar banteng.

“Ya, kalau yang dibawa panitia, tidak membawa. Mungkin dari peserta yang membawa,” ucap dia.

Dia mengatakan, panitia berusaha menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam aksi. Misalnya, panitia aksi tidak pernah mengajak rakyat secara besar-besaran untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami dari awal menghindari. Bahkan, dari orasi kami, tidak ada kata menurunkan Jokowi. Saya selalu sebagai koordinator lapangan, mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi, memberhentikan Jokowi. Bukan rakyat menurunkan Jokowi, tetapi secara konstitusi MPR yang menggelar sidang istimewa memberhentikan Jokowi,” ungkap dia.

Baca Juga:  Javaroma, Sponsor Presenter Utama Kompestisi Perdana ASEAN Barista Team Championship 2019

Edy beranggapan, terdapat peserta aksi yang merasa geregetan dengan sikap partai berlambang Banteng atas RUU HIP. PDIP dianggap peserta aksi sebagai partai utama pengusul RUU HIP.

Sementara itu PDIP mengaku akan menempuh jalur hukum atas dibakarnya bendera mereka.

“Mereka yang telah membakar bendera partai, PDI-Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, Rabu, 24 Juni 2020.

RUU HIP telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada 12 Mei 2020.

Namun, RUU HIP belum mulai dibahas DPR bersama pemerintah karena DPR masih menunggu surat presiden (surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Berbagai pihak menolak keberadaan RUU HIP antara lain Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, PBNU, DPP Muhammadiyah. DBS/S2