Lusa Abu Janda Diperiksa Bareksrim Terkait Kasus Rasisme

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SRIBERNEWS–Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda terkait kasus dugaan rasisme terhadap Natalius Pigai pada lusa, Kamis, 4 Februari 2021.

“Kami lanjuti lagi hari Kamis didasarkan pada LP nomor 52 ini menyangkut Natalius Pigai, yang bersangkutan (Permadi Arya) akan diperiksa di Bareskrim Polri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2020.
Senin, 1 Februari 2021, malam, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Abu Janda sebagai saksi di kasus dugaan ujaran kebencian Islam Arogan.

“Yang bersangkutan diperiksa penyidik Bareskrim Polri kemarin dengan 50 pertanyaan tentunya selesai sekitar 10.00 WIB malam,” ujar Rusdi.

Dengan dilakukannya rangkaian pemeriksaan tersebut, Rusdi memastikan pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus yang menyeret Abu Janda.

“Percayakan kepada Polri untuk menyelesaikan itu semua. Sehingga tidak perlu melakukan tindakan yang kontra produktif berujung kegaduhan yakini Polri akan selesaikan seluruh kasus yang dilaporkan secara profesional, akuntabel dan terbuka,” ucap Rusdi.

Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait cuitannya yang diduga melakukan penistaan agama. Abu Janda dilaporkan Pengacara Medya Rischa, pada Jumat, 29 Januari 2021.

Baca Juga:  Kedubes Peru di Indonesia Akan Sajikan “Peru Cultura” 2019

Abu Janda juga dilaporkan oleh KNPI terkait dugaan rasisme kepada Natalius Pigai. Hal itu didasarkan dengan cuitan kalimat evolusi kepada Pigai.
Sementara itu, menurut Abu Janda, ia ditanya lebih dari dari 50 pertanyaan selama berjam-jam pemeriksaan sejak pagi.

“Jadi tadi saya datang lebih pagi. Saya diperiksa sudah 12 jam, pertanyaan saya sudah tidak terhitung lagi. Mungkin 50 pertanyaan pasti lebih,” kata Abu Janda di Bareskrim Polri.

Dalam pemeriksaan itu ia hanya diminta keterangan terkait kicauannya di Twitter yang menyebut “Islam arogan”. Abu Janda menegaskan, kicauan itu khusus ditujukan untuk membalas kicauan Tengku Zul. Tengku Zul, lewat akun @ustadtengkuzul, membicarakan soal kaum minoritas yang arogan terhadap kaum mayoritas di Afrika Selatan dan menyebut jika kini ulama dan Islam dihina di NKRI.

“Intinya saya menjelaskan saya sebagai saksi dipanggil untuk klarifikasi menjelaskan apa yang saya maksud dengan itu (Islam arogan). Saya sudah jelaskan ke penyidik bahwa tweet saya yang bikin ramai itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustaz Tengku Zul,” papar dia.

Dalam kasus dugaan ujaran rasialisme, Abu Janda dilaporkan karena menyebut soal “evolusi” saat mendebat Natalius Pigai yang mengkritik eks Kepala BIN , Hendropriyono.

Baca Juga:  Refleksi Akhir Tahun MN KAHMI Ungkap Banyak Persoalan di Tanah Air

Kicauan itu memang sudah dihapus oleh Abu Janda. Namun, KNPI menyimpannya sebagai barang bukti.

Terkait pelaporan ini, pengamat hukum Aprilia Supaliyanto berharap, penyidik Polri tidak mengistimewakan Abu Janda. Dia mengatakan, penegakan hukum tidak boleh diskriminatif karena Indonesia merupakan negara hukum.

“Oleh karena itu kepada semua pihak, baik personal yang melawan hukum, sebagai perbuatan kejahatan, maka yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional dan secara berkeadilan,” ujar Aprilia dilansir Antara.

Menurut dia, Abu Janda sudah beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh sejumlah pihak, tetapi belum ada yang diproses secara hukum.

Menurut dia, hukum harus dijadikan sebagai panglima. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

Negara bisa menjadi gaduh apabila kasus-kasus berbau rasisme dibiarkan. Penyidik dapat menunjukkan independensi, profesional dan akuntabel.

Menurut dia, ketika tidak ada persamaan hak di mata hukum bagi semua warga negara, hal tersebut dapat menjadi suatu ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

“Oleh karena itu saya berharap bahwa kasus rasis yang melibatkan Abu Janda dan yang lain-lain yang mengancam perpecahan bangsa, polisi harus bertindak tegas memproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar dia. DBS/ANT/S1