Penangkapan Munarman Upaya Penguasa Hajar Oposisi

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SRIBERNEWS–Penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman, merupakan upaya penguasa untuk menghajar kelompok oposisi, juga suatu tindakan yang kontra produktif dan sarat makna Islamofobia.

Demikian pendapat terpisah Politikus Demokrat Taufiqqurahman dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi terkait penangkapan Munarman di kediamannya Selasa, 27 April 2021.

Dalam aku Twitternya, @taufiqrus Rabu, 28 April 2021, Taufiqurrahman menulis bahwa rentetan kasus yang selama ini menimpa FPI dan seluruh afiliasinya, mulai dari tertembaknya enam laskar FPI hingga penangkapan Munarman adalah upaya penguasa ‘menghajar’ kelompok oposisi.

“6 warga sipil ditembak mati KM 50, Jumhur-Syahganda-Anton Permana-Habib Rizieq dipidanakan, sekarang Munarman mau dihabisin juga,”tulisnya.

Baca Juga:  Dua Hari Konsolidasi, SJ Sumsel Yakin Jokowi Menang

Taufiqurrahman mempertanyakan, sampai kapan hal ini terus dilakukan? Bahkan ia memperingatkan bahwa semua ini akan berakhir dan semua yang berkaitan dengan ini agar berhati-hati.

“Kurang apalagi sih menghajar oposisi?, mau sampai kapan terus-terusan menjadi zalim?, ingat tak ada pesta yang tak usai, hati-hati bung!,”katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai proses penangkapan Munarman tersebut kontra produktif dan sarat makna Islamofobia.

“Penangkapan Bapak Munarman oleh tim Densus 88 dengan persenjataan lengkap seperti menghadapi kelompok bersenjata di bulan Ramadhan itu tidak mendidik, kontra produktif, trial by force dan sarat makna Islamofobia,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi Panjimas , Rabu, 28 April 2021, yang kemudian dikutip berbagai media.

Baca Juga:  Din Syamsudin-Siti Zuhro: Cabut atau Revisi SKB 3 Menteri

Menurut dia, perlakuan terhadap Munarman itu lebih sadis dari penangkapan gembong narkoba dan koruptor kelas kakap negeri ini.

“Sebagai warga sipil tak bersenjata kok tak diberikan kesempatan untuk memakai sandal atau alas kakinya menuju kendaraan,” kata Kiai Muhyiddin,yang juga Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah.

“Hanya dengan tuduhan sepihak yang masih perlu diuji kebenarannya di pengadilan, dan innocent person (orang yang tidak bersalah) bisa diperlakukan secara kasar,” tambahnya.

Kiai Muhyiddin menegaskan Islam adalah agama kasih sayang dan punya kode etik dalam memperlakukan manusia.
Apa yang dia lakukan, kata Kyai Muhyiddin, bukanlah bukan pembelaan tapi sekedar mengingatkan semua pihak agar menjaga kehormatan seseorang. DBS/S1