BPH Migas Pertegas Alur Sub Penyalur BBM

Lombok Barat, Sribernews.com – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Sumihar Panjaitan mengatakan, salah satu tugas pihaknya adalah mengusulkan volume BBM ke pemerintah. Lalu pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menetapkan besarnya kebutuhan secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Sumihar dalam acara sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional di Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (28/7/2018).

Sedangkan, pembayaran BBM bersubsidi kepada badan usaha pelaksana, yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo, ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BPH migas.

Seperti diketahui, di lapangan pengawasan terhadap BBM dilakukan sejak minyak keluar dari kilang, dikirim ke terimal BBM, lalu ke SPBU atau pendistribusi lain.

Sumihar menjelaskan, sub penyalur merupakan sub perwakilan dari kelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan jenis khusus (premium) yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM khusus untuk anggota .

DIketahui juga, yang boleh menjadi penyalur adalah anggota atau masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur setelah mendapat persetujuan dari pemda. (Red/Agung)

Baca juga:

Sub Penyalur Solusi BBM Kawasan 3T

BPH Migas Sebut Sub Penyalur Penting Agar BBM Satu Harga

Redaksi Sribernews

Next Post

Sub Penyalur Percepat Penerapan BBM Satu Harga

Sun Jul 29 , 2018
Lombok Barat, Sribernews.com – Pembentukan sub penyalur harus didukung berbagai pihak karena sangat signifikan dalam mengimplementasikan penerapan BBM satu harga secara nasional, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia, khususya di kawasan terpencil. terluar, tertinggal (3T). “Penyaluran, pendistribusian, dan ketersediaan BBM harus bisa dinikmati oleh seluruh warga negara […]