Sub Penyalur Percepat Penerapan BBM Satu Harga

Lombok Barat, Sribernews.com – Pembentukan sub penyalur harus didukung berbagai pihak karena sangat signifikan dalam mengimplementasikan penerapan BBM satu harga secara nasional, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia, khususya di kawasan terpencil. terluar, tertinggal (3T).

“Penyaluran, pendistribusian, dan ketersediaan BBM harus bisa dinikmati oleh seluruh warga negara dimanapun dia berada,” kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Ahmad Rizal, saat membuka acara sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM1 harga secara nasional di Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (28/7/2018).

Dalam sosialisasi, para narasumber menegaskan harga BBM di wilayah NKRI harus sama atau satu harga. Namun dalam pelaksanaanya selama ini masih terkendala di kawasan 3T karena berbagai faktor antara lain pendistribusian dan ketersediaan.

Pemerintah dinilai belum maksimal dalam menghadirkan BBM satu harga ke masyarakat pengguna di kawasan 3 T. Untuk mendapatkan BBM mereka harus mengeluarkan uang yang banyak lantaran jauhnya jarak lokasi SPBU.

“Dari data yang ada, di Indonesia ini hanya ada 7600 SPBU dan penyalur lain sehingga keberadaan sub penyalur sangat penting agar BBM cepat sampai ke masyarakat pengguna,” kata Rizal.

Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan mengatakan salah satu tugas pihaknya adalah mengusulkan volume BBM ke pemerintah, lalu pemerintah dan DPR akan menetapkan besarnya kebutuhan secara nasional.

Sementara pembayaran BBM bersubsidi kepada badan usaha pelaksana yakni Pertamina dan PT AKR Corporindo, ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BPH migas.

Di lapangan, pengawasan terhadap BBM dilakukan sejak minyak keluar dari kilang, dikirim ke terimal BBM, lalu ke SPBU atau pendistribusi lain.

Sumihar menjelaskan sub penyalur merupakan sub perwakilan dari kelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan jenis khusus (premium) yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM khusus untuk anggota.

Yang boleh menjadi penyalur adalah anggota atau masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah (Pemda).

Sementara anggota DPR RI Komisi VII Kurtubi yang turut sebagai narasumber sosialisasi implementasi sub penyalur ini mengatakan, negara bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan BBM seluruh rakyat karena itu merupakan produk hajat orang banyak yang dikuasai negara dan diatur negara.

Jutaan warga yang menempati pulau 3T juga yang jauh dari kota, di bawah gunung yang membutuhkan BBM harus pergi ke SPBU sampai puluhan kilometer.

Adanya sub penyalur merupakan salah satu solusi, dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan BBM.

Menurut Kurtubi, salah satu solusi untuk pencapaian BBM satu harga adalah dengan membangun kilang di kawasan yang dekat dengan calon konsumen. Khusus untuk kawasan timur, posisi yang tepat di Lombok, bukan di Bontang yang diprogramkan pemerintah.

Perwakilan Pertamina wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) Donny mengatakan, pihaknya mendukung keberadaan sub penyalur karena memang dibutuhkan.

Donny menyarankan penerapan sub penyalur dilakukan secara bottom up. Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya yang menentukan titik-titik dimana sub penyalur berada sehingga pelaksanaannya dapat efektif. (Agung)

Baca juga:
BPH Migas Pertegas Alur Sub Penyalur BBM

Sub Penyalur Solusi BBM Kawasan 3T

BPH Migas Sebut Sub Penyalur Penting Agar BBM Satu Harga

Redaksi Sribernews

Next Post

Pemuda NKRI Sumsel Bertekat Jaga Kondusifitas

Mon Jul 30 , 2018
Palembang, Sribernews- Forum Pemuda NKRI Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Dialog dan Deklarasi perguruan tinggi dalam menolak Radikalisme dan terorisme dilingkungan kampus, bertempat di Gedung Lab Terpadu Universitas PGRI Palembang, senin (30/7). Inisiator Pemuda NKRI Akhmad Marzuki menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut sengaja menyasar kepada beberapa […]