Maroko Buka Investigasi Pengadilan Soal Dugaan Kasus Korupsi

Sribernews.com – Investigasi yudisial membuka investigasi menyusul tentang dugaan korupsi terkait dengan kontak pengadaan antara 2006 dan 2012, ungkap Staf Umum Angkatan Bersenjata Kerajaan (FAR) dalam sebuah pernyataan, Jumat kalu.

Semua orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan perwira yang telah berolahraga di dinas kesehatan militer, akan diselidiki, kata pernyataan itu.

Penyelidikan bertujuan untuk menetapkan fakta-fakta yang tepat dari kasus-kasus ini dan ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan peradilan yang berlaku, pernyataan tersebut menambahkan.

Raja Maroko Mohammed VI telah berulang kali menyatakan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk memerangi korupsi dan menggarisbawahi bahwa momok ini merusak kepercayaan publik dan kepercayaan investor.

Ketika dia menunjuk pertengahan Desember sebagai kepala baru otoritas nasional untuk kejujuran, pencegahan dan perang melawan korupsi, Raja menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini, yang memiliki biaya ekonomi, menekan daya beli warga, dan melemahkan demokrasi dan supremasi hukum.

Raja juga menggarisbawahi “dampaknya pada layanan bagi warga negara, atau dampak negatif dari wabah ini di berbagai sektor ekonomi nasional dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang.”

Pada kesempatan ini, Raja juga mendesak presiden baru pengawas anti-korupsi untuk mengusahakan optimalisasi misi yang dipercayakan oleh Konstitusi kepada badan nasional ini, yang ditugaskan untuk mengambil inisiatif, mengoordinasikan, memantau dan melaksanakan kebijakan anti-korupsi.

Otoritas nasional untuk kejujuran, pencegahan dan pemberantasan korupsi juga berupaya merampingkan kehidupan publik, menegakkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, dan mempromosikan budaya pelayanan publik dan nilai-nilai kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Raja juga menekankan perlunya koordinasi, kerja sama dan upaya penyatuan dengan badan-badan nasional yang bersangkutan, masing-masing di bidang keahliannya, untuk mobilisasi kolektif, penggunaan semua alat peningkatan kesadaran dan cara hukum untuk memerangi momok ini di semua aspek, dan menerapkan hukum terhadap pelanggar. (pop)

 

Next Post

KPU: Politik Uang, Calon Diskualifikasi

Mon Apr 8 , 2019
JAKARTA.Sribernews.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan mendiskualifikasi calon legislatif, capres-cawapres, […]