600 Peserta Ikuti Rakornas KLKH

Jakarta, Sribernews.com – Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pihak, penguatan kelembagaan, dan kesiapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengimplementasikan program dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan KPH Tahun 2018 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta selama dua hari (7-9 Agustus 2018).

Rakornas KPH 2018 diikuti kurang lebih 600 peserta yang terdiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepala KPH, Lembaga donor dan para pihak lainnya.

Agenda Rakor KPH terbagi menjadi dua bagian, yaitu Rapat Koordinasi pada 7- 8 Agustus, dan KPH Outlook 2018 pada 9 Agustus 2018. Selain itu, Rakornas akan dimeriahkan dengan pameran produk, program, dan prospek pengembangannya.

KPH Outlook dikemas dalam bentuk talkshow dan dialog interaktif dengan melibatkan lembaga donor, mitra bisnis dan KPH.

Mengusung tema “Kepemimpinan dan Kewirausahaan”, dialog ini diharapkan menjadi ajang saling tukar informasi, dan melihat peluang kerjasama bisnis yang dapat dilakukan di KPH.

Hasil Rakornas KPH 2018 ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menghadapi hambatan dan tantangan, dalam operasionalisasi KPH, serta terbentuknya penguatan kerjasama antar lembaga dan para pihak. Dengan demikian KPH dapat menjadi institusi kunci untuk mewujudkan kelestarian hutan, dan kesejahteraan masyarakat

Peran Strategis

Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, menyampaikan sebagai bagian dari sistem kelembagaan kehutanan dan kelembagaan nasional serta daerah, institusi KPH mempunyai peran penting dan strategis, dalam mengatasi permasalahan kehutanan di tingkat tapak.

“KPH juga menjadi pendorong perwujudan pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Menteri Siti, dinamika dan proses pembangunan KPH sudah mulai sejak ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hingga bulan Juli 2018, secara nasional telah ditetapkan sebanyak 679 unit wilayah KPH yang terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHL) yang dikelola oleh 379 lembaga KPHK/KPHL/KPHP.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 147 unit wilayah KPHK ditangani oleh 58 lembaga KPHK sebagai organisasi pusat. Sedangkan sebanyak 532 unit wilayah KPHL/KPHP ditangani oleh 321 lembaga KPHL/KPHP sebagai organisasi daerah.

Menteri LHK berpesan agar KPH dapat menjadi bagian dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat dan harus mendorong inisiasi program Perhutanan Sosial (PS) di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, sebagai anggota tim inventarisasi dan verifikasi (inver) penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan program TORA, KPH harus berperan aktif dalam proses tersebut. KPH juga harus aktif melakukan pencegahan karhutla, terutama di wilayah KPH pada tujuh Provinsi yang rawan karhutla.

“Yang tidak kalah penting yaitu dalam merancang dan mendesain kegiatan pengelolaan hutan, harus benar-benar berdasarkan kebutuhan-kebutuhan lapangan, serta dengan memperhatikan skala prioritas yang obyektif, dan selalu mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang telah disusun,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Sigit Hardwinarto, yang juga Ketua Pelaksana Rakornas KPH 2018, dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Rakornas KPH 2018 yang bertujuan untuk mereview dan mengindentifikasi permasalahan keberlanjutan operasionalisasi KPH di lapangan.

“Melalui Rakor ini diharapkan dapat terwujud komitmen penguatan kelembagaan dan keberlanjutan operasionalisasi, atas pelaksanaan program prioritas nasional dalam pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, serta implementasi Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA),” tutur Sigit. (RAG)

Next Post

BPH Migas Beri Pencerahan Warga Saumlaki Soal BBM Satu Harga

Sat Aug 18 , 2018
Saumlaki, Sribernews.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi […]