Luhut Beri Amplop Kiai, BPN Minta Bawaslu Usut

JAKARTA.Sribernews.com– Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhsinin, Labuhanbatu, Umar Syadat Hasibuan, menyayangkan adanya video berisi Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan amplop diduga berisi uang kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan.

Umar merasa prihatin karena video tersebut dibull banyak pihak.
Mantan staf khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) era Gamawan Fauzi ini menyampaikan rasa prihatinnya terhadap KH Zubair Muntashor yang menjadi bahan bully usai menerima amplop tersebut.

“Apa yang dilakukan LBP bagi amplop benar-benar mempermalukan kiai NU. Dia tahu itu divideokan apa coba maksud dia berbuat seperti ini. Saya benar enggak terima kiai NU jadi bullyan orang,” tulis mantan staf khusus Mendagri era Gamawan Fauzi ini dalam akun twitternya @Umar_Hasibuan_ , Rabu (3/4/2019).

Dalam video berdurasi 1 menit 23 detik itu, Luhut meminta KH Zubair Muntashor mengajak umat dan santrinya untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada 17 April mendatang untuk mencoblos pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf, Luhut pun memberikan amplop berwarna putih.

Kemudian KH Zubair Muntashor menerima amplop tersebut, lalu melipatnya dan langsung dimasukkan ke dalam saku.

Tidak sedikit yang meminta agar Bawaslu menindak Luhut karena diduga telah melanggar UU Pemili, yakni melakukan politik uang.
Ketegasan Bawasli
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta ketegasan Bawaslu menyikapi beredarnya video tersebut.

Anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo mengaku tidak tahu pasti isi amplop putih yang diberikan Luhut kepada pengasuh Ponpes Nurul Cholil KH. Zubair Muntashor di Bangkalan, Madura.

“Saya tidak tahu apa isi amplop Pak Luhut. Apakah itu salam tempel atau amplop kosong atau surat atau voucher berundian atau apa,” katanya sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/4/2019).

Dradjad mempersilakan Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) segera mengusut dugaan politik uang tersebut.

“Silakan saja dilihat dengan seksama gestur tubuh dan gerak bibir Pak Luhut dan pak kiai. Ada ahli-ahli yang pandai di bidang ini. Saya tidak bisa menyimpulkan karena bukan keahlian saya,” jelasnya.

Dradjad mengatakan Bawaslu harus menindak tegas siapapun pelanggar UU Pemilu. Sebagaimana yang dilakukan terhadap pendukung pasangan Prabowo-Sandi, di mana salah seorang caleg Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Mandala Shoji dan Lucki Andriani yang dipenjara karena membagikan kupon undian umroh. Padahal kupon itu pun baru bisa dipakai kalau mereka lolos ke Senayan.

“KPU, Bawaslu dan aparat hukum sangat bertaring terhadap caleg jelata seperti mereka. Pertanyaannya apa tindakan Bawaslu, KPU dan aparat hukum terhadap kejadian tersebut. Apakah mereka akan bertaring juga menghadapi kejadian itu,” tegas Dradjad yang juga wakil ketua Dewan Kehormatan PAN.

LAPORAN : HER
EDITOR : H. ERYANI

Redaksi Sribernews

Next Post

JAPFA Ikuti Pameran Halal Internasional

Thu Apr 4 , 2019
KUALA LUMPUR—Perusahaan agribisnis PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) mengikuti rangkaian Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2019 pada 3-6 April 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs JAPFA, mengatakan keikutsertaan mereka dalam MIHAS sebagai bentuk turut mendukung tercapainya target ekspor nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni […]