Fadli Zon: Harus ada ada Audit Forensik terhadap KPU

JAKARTA.Sribernews.com–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan harus ada harus ada audit forensik terhadap Situng KPU karena datanya amburadul dan muncul dugaan manipulasi menggunakan algoritma tertentu yang merugikan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno.

Fadli Zon mengaku mengantongi data tentang kelemahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merujuk temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, kata Fadli, kesalahan entri data mencapai 12.550 kasus.

“Jadi, audit forensik diperlukan agar bisa menjamin keamanan dan mencegah intruder dari luar serta jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya melalui layanan pesan sebagaimana dilansir portal berita politik RMOL, Minggu (5/5/019).

Fadli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke KPU selama 3 jam, pada Jumat lalu (3/5) dan menemukan lima kelemahan Situng.

Kelemahan pertama terletak pada sistem penghitungan yang dibangun. Menurut Fadli, Situng KPU saat ini tidak dilengkapi sistem koreksi dini pada tahapan input data.

Menurut para ahli IT (informasi teknologi, red) untuk menerapkan fungsi tersebut hanya membutuhkan bahasa pemrograman yang sederhana.

“Akibatnya, karena verifikasi inputnya lemah, data yang salah otomatis tetap masuk ke server KPU,” katanya.

Kelemahan kedua ada dalam proses entri data ke Situng KPU yang tidak dilengkapi hasil pemindaian formulir C1 atau salinan rekapitulasi suara di tingkat TPS. Fadli mengatakan, berdasar info dari KPU sempat ada sekitar 1 juta fail tanpa pindaian C1.

Menurut KPU RI hal tersebut disebabkan kapasitas penyimpanan data pada sistem yang telah penuh, sehingga memorinya tak bisa menampung fail yang dikirim dari KPU daerah.

“Jika benar demikian, maka menurut saya, apa yang dilakukan KPU selama ini sangat amatiran,” tudingnya.

Kelemahan ketiga terkait tenaga yang bertugas mengentri data. Fadli menjelaskan, menurut Ketua KPU Arief Budiman, di setiap KPU kabupaten/kota terdapat 25 petugas entri data.

Petugas itu ada yang menjadi verifikatur sekaligus pengentri data. Fadli menegaskan, petugas yang melakukan entri data dengan verifikatur harus dipisahkan.

Petugas input kerap juga menjadi verifikatur. Merekainputer tetapi juga verifikatur. Seharusnya tak boleh karena mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu,” tegasnya.

Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikatur memiliki IP address yang berbeda. Namun, ketika ditanya tentang total jumlah pasti IP address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya.

Idealnya KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadaptraffic IP address. Berapa jumlah IP address yang aktif, dari mana lokasinya dan apa log aktivitasnya. Ini semua perlu dimonitor sebagai antisipasi dan deteksi ketika ada IP address tak dikenal yang masuk ke dalam proses Situng KPU,” tuturnya.

Kelemahan kelima terkait server KPU. Berdasar informasi dari hasil pemantauan langsung, kata Fadli, server KPU saat ini berada di tiga lokasi. Yakni di kantor KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Sentul.

“Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara server di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan,” sebutnya.

Fadli menyebut server KPU secara fisik tak representatif. Server KPU juga tidak mengantongi sertifikasi

Berdasarkan keterangan yang saya dapat di lokasi, KPU juga tak menggunakan server bersertifikat The International Standardization of Organization(ISO) 27001. Sertifikasi ISO 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang dikenal dengan information security management system (ISMS).

“Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar1-2 miliar rupiah. Situng KPU saat ini harusnya tidak diteruskan,” katanya. DBS/SB1

Redaksi Sribernews

Next Post

We Don't Trust Hanya Akui Prabowo - Sandiaga sebagai Presiden RI

Sun May 5 , 2019
JAKARTA.Sribernews.com–Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan We Don’t Trust menolak hasil real Count dan hanya mengakui kemenangan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. “Kami mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno,” ujar inisiator Gerakan We Don’t Trust, Permadi, di Jakarta, Minggu (5/5/2019). “Kami […]