RUU PKS tak Sesuai Norma Islam dan Pancasila

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Ketua Umum Forum Korps Alumni HMI Wati (Forhati) Hj Hanifah Husein Ferry Mursydan Baldan mengatakan Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kejahatan Seksual ( RUU PKS) berpotensi merusak generasi muda Indonesia.

Semua pihak harus bersatu menyelamatkan generasi muda Indonesia.

Sebab itu, Rancangan Undang Undang Penghapusan Kejahatan Seksual ( RUU PKS) harus disesuaikan dengan norma Islam dan sesuai Sila 1 Pancasila.

“Semua pihak harus bersatu menyelamatkan generasi muda Indonesia,” katanya

Banyak konsep dalam RUU PKS yang tak sesuai dengan norma Islam dan Sila 1 Pancasila, misalnnya soal LGBT.

“Hal itu, juga tak sesuai itu tak sesuai dengan tujuan HMI yakni “Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya Masyarakat adil makmur yang diridhoi Swt “, kata Hanifah Husein dalam acara Halal bihalal Forhati di KAHMI Center, Sabtu (3/8/2019).

Baca Juga:  Suzuki Raih 3rd Best Influencer Marketing Award di ICMA 2019

Menurut Hanifah, banyak yang dibuat bingung menghadapi aturan yang tumpang tindih KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Perlindungan Anak.

Kendati kita para aktivis Gender sibuk dengan urusan rumah tangga, harga diri dan karir, namun di zaman yang mengerikan ini mereka tak boleh lalai memperjuangkan dan melindungi paravgenerasi penerus.

“Semoga Ormas-Ormas Wanita, Kohati, BMOIWI (Badan Musyawaroh Organisasi Islam Wanita Indonesya) tidak berpikir pragmatis. Hendaklah kita bersatu jihad menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia,” kata Hanifah.

Persatuan umat saat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai hal termasuk konsep OBOR (One Belt One Road) yang merugikan niaga rakyat yang terpaksa bersaing dengan tenaga kerja impor asing.

Baca Juga:  Hansaplast Luncurkan “First Aid Rescue” Establishment

Halal bihalal dilanjutkan diskusi dengan panelis Ulla Nuchrowati (Kandidat Golkar), Siti Fatimah (Ketua Umum PB Kohati), dan Syamsudin Chaesi dengan moderator Djumrana.

Sementara itu anggota DPR dari FPPP Lena Mariana menyayangkan Forhati / Kohati tak membuat surat kepada Komisi untuk melakukan dengar pendapat DPR terhadap berbagai persoalan termasuk hal-hal terkait Pemilu.

Forhati bisa mengadakan FGD Pemilu serentak dan KAHM melakukan FGD Strategi Parliament Threshold untuk mengantisipasi pemilu transaksional.

“Karena kita prihatin 19 juta suara Pemilu 2019 hangus dari parpol kecil PBB dan PKPI yang seharusnya bisa dialokasi antara 3 – 10 kursi, namun keborong PDI-P,” kata Lena.

Lena juga menyayangkan kader – kader mumpuni KAHMI seperti Viva Yoga Mauladi, Reni Marlenawati, dan Zainudin Maliki justru tidak terpilih lagi. (Mahdi)