Ketua BKMT : Pindah Ibukota tak Cukup dengan Hak Prerogratif Presiden Saja

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS–Pimpinan Badan Kontrak Majlis Taklim (BKMT) Hj Sofa Fauziah mengatakan pemindahan ibukota RI ke Kalimantan tak cukup dengan sekadar izin atau prerogratif Presiden tapi harus via aturan / disetujui DPR dan DPD.

Dia mengatakan hal itu dalam
Simposium Nasional ICMI DKI Jakarta di kampus UIA jatiwaringin, Jakarta Timur akhir bulan Oktober 2019.
Hadir sebagai keynote speaker
Ketua MN ICMI Prof Dr H Jimly Asshidiq.

Baca Juga:  Anggota DPR Fauzi H Amro : Urusan Likuiditas Perbankan Bukan Tugas Himbara

Simposium menghadirkan panelis Ridwan Saidi, Dien Syamsudin, Ricky G, Danny Indra , Iskandar Adi, dan Mardani Ali Sera, dengan moderator Fetty Fajriaty.

Menurut dia, Kalimantan belum memenuhi syarat menjadi ibu kota, kecuali untuk melancarkan infrastruktur bisnis Obor (One Best One Road) dan niaga hiaw kiaw / perantauan Cina internasional.

Mayoritas ASN DKI menolak pindah ibukota karena banyak pertimbangan, seperti keluarganya yang bersekolah yang terpaksa juga pindah.

Selama ini kebijakan penguasa RI dominan pada Pulau Jawa, sehingga terjadi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
( Mahdi)