Bukan HAM, Produk Tembakau dalam Bentuk Apapun Harus Dibatasi

JAKARTA.Sribernews.com— Perilaku merokok, baik vape maupun rokok konvensional, bukan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga keberadaan produk tembakau dalam bentuk apapun harus dibatasi.

“Kontrol terhadap Vape dan produk tembakau alternatif lainnya merupakan suatu keharusan demi melindungi hak kesehatan, hak anak, hak perempuan, dan hak seseorang untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih,” kata Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ketika menjadi pembicara di kegiatan Polemik Rokok Elektronik atau Vape di Indonesian di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Selain Ifdhal, hadir pembicara kata Iswandi, perwakilan Sub Direktorat Pengawasan Produk Tembakau BPOM, dan Rafendi Djamin, (Senior Adviser, Human Rights Watch Group)

Diskusi mengupas tuntas mengenai Peran Pemerintah untuk mengawasi serta mengontrol Vape dan produk tembakau alternatif lainnya, demi melindungi hak kesehatan, hak anak, hak perempuan, dan hak seseorang untuk mendapatkan udara dan lingkungan yang bersih.

Menurut Ifdhal, Vape dan produk tembakau alternatif lainnya, tidak berbeda dengan rokok konvensional. Oleh sebab itu, pemerintah harus membatasi bahkan melarang penggunaannya, sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap hak asasi warga negaranya untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari dampak buruk produk yang mengandung zat adiktif.

“Sejauh ini, belum terlihat secara jelas komitmen dari kedua pasangan untuk mengontrol produk adiktif, baik rokok konvensional maupun Vape,” kata Ifdhal.

berharap debat Pilpres ketiga pada 17 Maret 2019, menjadi momentum bagi petahana dan oposisi untuk beradu strategi dan gagasan soal kebijakan untuk mengontrol produk adiktif di masyarakat.
Menurut Iswandi, klaim yang menyatakan rokok Vape lebih sehat dan aman dibandingkan rokok konvensional, sebenarnya tidak tepat.
“Sebagian besar produk Vape memiliki unsur nikotin, sehingga memiliki efek adiktif atau candu bagi penggunany, “kata Iswandi.
Karena tergolong produk adiktif, lanjut Iswandi, terhitung sudah 98 negara membuat regulasi produk Vape, mulai dari regulasi pemasaran, regulasi penggunaan serta regulasi periklanan, promosi dan sponsorship produk.

Kehadiran rokok elektronik seperti Vape, menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Vape diklaim sebagai produk yang lebih sehat, jika dibandingkan dengan rokok konvensional.

Vape, bahkan dianggap dapat berperan sebagai alat terapi untuk membantu orang berhenti merokok. Meski sudah menjadi konsumsi publik, serta dipakai oleh berbagai lapisan kalangan, ironinya Indonesia sendiri juga belum memiliki regulasi yang jelas seputar produk Vape.

Vape juga dianggap berpotensi membiarkan perilaku merokok di masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja Indonesia.
“ Kehadiran Vape justru mempersulit visi pemerintah untuk mengurangi angka perokok anak yang tergolong sangat tinggi.
Klaim-klaim itu dinilai tidak tepat, kata Iswandi. SMA.

Next Post

iCIO Community Serahkan Penghargaan untuk Pemenang iCIO Awards 2019

Thu Mar 14 , 2019
JAKARTA.Sribernews.com– iCIO Community, perkumpulan Chief Information Officer (CIO) dan eksekutif […]