Kasus JICT Tak Tuntas di Era Jokowi

JAKARTA.Sribernews.com–Kasus perpanjangan kontrak JICT, terminal petikemas terbesar di Indonesia, sempat heboh dan menjadi berita di berbagai media.
Kasus yang sudah berlangsung lama ini hingga akan berakhirnya era pemerintahan Presiden Joko Widodo tak juga tuntas.

Bagaimana pandangan serikat pekerja? Berikut laporan reporter Sribernews.com.,Dian Agustina.

Di tempat kerja mereka, di Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta Utara, ratusan pekerja JICT menggelar ‘tumpengan’ untuk merayakan berakhirnya kontrak kerja sama antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings pada 27 Maret 2019 lali.

Sambil memviralkan tagar #ByeHutchison, mereka menuntut Pemerintah dan PT Pelindo II, operator pelabuhan milik negara, untuk tak memperpanjang kontrak yang bermula pada 1999 itu.

Perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan dan pengoperasian JICT, terminal petikemas terbesar di Tanah Air, menjadi persoalan awet sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Sengkarut yang memanas sejak akhir 2015 ini diwarnai aksi mogok dan unjuk rasa pekerja, pernyataan kontroversial Richard Joost Lino (bos PT Pelindo II hingga 2016), drama politik di DPR lewat penyelidikan sebuah panitia khusus hak angket, hingga kasus hukum yang menjerat petinggi PT Pelindo II, termasuk Lino.

Perpanjangan kontrak JICT yang diteken PT Pelindo II dan Hutchison pada 5 Agustus 2014 meruapkan bau tak sedap: kesepakatan yang diam-diam; estimasi nilai kontrak yang rendah; dan besaran bagian saham yang disembunyikan. Setelah diminta DPR, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) mengonfirmasi kecurigaan tersebut dalam sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif yang dirilis pada Juni 2017.

BPK setidaknya menemukan sejumlah penyimpangan terhadap undang-undang dan peraturan dalam perpanjangan kontrak JICT. Rencana perpanjangan kontrak, misalnya, tak pernah dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RPJT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo II. Perpanjangan kontrak juga dilakukan sebelum PT Pelindo II sebagai operator pelabuhan menerima konsesi dari otoritas pelabuhan atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan. PT Pelindo II baru memperoleh konsesi itu pada 11 November 2015. Penunjukkan Hutchison sebagai mitra kerja sama dalam pengelolaan JICT pun dilakukan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.

Estimasi nilai kontrak yang dihitung Deutsche Bank sebagai penasehat keuangan juga dinilai kemurahan. DB mengeluarkan angka Rp8,6 triliun sementara audit BPK menemukan nilai kontrak seharusnya bisa mencapai Rp14,2 triliun. Audit BPK kemudian menyimpulkan perpanjangan kontrak JICT mengakibatkan indikasi kerugian negara US$306 juta atau Rp4,08 triliun (berdasarkan nilai tukar rupiah per dolar AS per Juli 2015 sebesar Rp13.337).

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II DPR menemukan penyimpangan serupa. Dalam rekomendasi politik yang dibacakan Ketua Panitia Khusus Rieke Dyah Pitaloka pada 17 Desember 2015, DPR “sangat merekomendasikan” Pemerintah untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT jilid II (2015-2038) tersebut.

Lebih jauh, DPR bahkan “sangat merekomendasikan” agar Menteri Badan Usaha Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II saat itu, RJ Lino, diberhentikan dari jabatan mereka. Senayan menganggap kedua pejabat itu telah mengangkangi sejumlah undang-undang dan peraturan. Rini, menurut Panitia Khusus, bahkan sempat berdalih bahwa Pelindo II memiliki bagian 51 persen saham PT JICT, padahal kontrak final yang ditandatangani pada 7 Juli 2015 mengungkap bahwa Pelindo II hanya mengantongi 48,9 persen sementara Hutchison 51 persen (sisanya menjadi milik Koperasi Pegawai Maritim).

Namun, rekomendasi politik parlemen dan audit investigatif BPK memukul angin. PT Pelindo II dan Pemerintah tak jua membatalkan perpanjangan kontrak dengan Hutchison, raksasa operator pelabuhan milik taipan Hong Kong, Li Ka-shing. Presiden Jokowi pun tak memecat Menteri Rini. Lino memang dicopot dari pucuk kekuasaan di Pelindo II tapi itu terjadi setelah pria 66 tahun itu dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Desember 2015 dalam kasus korupsi pembelian quay container crane.

Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT, Firmansyah, persoalan tersebut berlarut-larut hingga tahun kelima pemerintahan Jokowi karena ada pihak-pihak yang tetap memaksakan perpanjangan kontrak. Firmansyah pun mendesak Pemerintah bersikap tegas: membatalkan perpanjangan kontrak.

“Ini bisa dilakukan karena, baik Pelindo II maupun Hutchison, tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian BUMN,” ujar Firmansyah, Rabu (27/3).

Dalam rapat Panitia Khusus DPR pada 4 Desember 2015, Menteri Rini menyatakan izin yang dia berikan kepada perpanjangan kontrak JICT baru berlaku jika PT Pelindo II menguasai saham PT JICT 51 persen. Dalam rapat Panitia Khusus pada 2 Desember 2015, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, juga menegaskan konsesi yang diberikan pada 11 November 2015 kepada PT Pelindo II tak bisa belaku surut. Itu berarti perpanjangan kontrak tak bisa dibenarkan karena terjadi sebelum PT Pelindo II menerima konsesi.

Dalam debat calon presiden pada 30 Maret 2019, Presiden Jokowi menyatakan investasi asing di pelabuhan masih diperlukan. Selain karena anggaran terbatas, Presiden bilang Indonesia masih membutuhkan transfer pengetahuan dan transfer teknologi dari pihak yang lebih berpengalaman.

Firmansyah mengatakan, Serikat Pekerja JICT tak alergi dengan investasi asing selama investasi itu tidak merugikan Indonesia. “Kami melakukan kajian dan menemukan investasi Hutchison senilai US$200 juta itu aneh karena pada 1999 nilai JICT sudah US$243 juta untuk kapasitas 1,3 juta TEU sedangkan saat ini kapasitasnya sudah 2,8 juta TEU.”

Serikat, menurut Firmansyah, juga menemukan kajian Hutchison yang mengungkap bahwa perusahaan itu ingin memaksimalkan keuntungan dari penguasaan 51 persen di JICT. Langkahnya adalah mengurangi tenaga kerja dan menaikkan tarif pelayanan pelabuhan enam persen tiap dua tahun, sehingga perusahaan itu bisa balik modal hanya dalam empat tahun.

“Investasi tak boleh melanggar hukum,” kata Firmansyah. “Juga tak boleh merugikan rakyat yang menggunakan layanan pelabuhan.”

Meskipun selama lima tahun terakhir Pemerintah belum bisa menuntaskan persoalan ini, Serikat masih menyimpan harapan kepada Pemerintah hasil Pemilu 2019. “Kami berharap siapa pun yang nanti terpilih bisa memberi kepastian hukum atas investasi Hutchison di JICT yang telah melanggar hukum,” katanya.

Redaksi Sribernews

Next Post

Timezone Play ‘N’ Learn Resmi Hadir di Kuta.

Mon Apr 15 , 2019
KUTA.Sribernews.com–Orang tua di Bali patut berbahagia karena Timezone Play ‘N’ Learn dengan konsep baru telah hadir di Pulau Dewata sebagai arena bermain dalam ruangan untuk si buah hati kesayangan mereka yang akan membuat anak lebih aktif dan sehat yang belum pernah ada di Bali. Melalui sebuah acara yang penuh kegembiraan […]