Setnov Plesiran, Kinerja Menkumham Harus Dievaluasi

JAKARTA.SIBERNEWS.COM–Sejumlah pihak menyesalkan kasus terpidana Setya Novanto (Setnov) yang keluar dari sel tahanan, dan pergi berjalan-jalan ke toko bangunan di Padalarang.

Mereka meminta kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly diveluasi. Bahkan, aktivis LBH Jakarta mendesak Yasoanna mundur dari jabatannya.

“Yang jelas ini kacau lah. Harus betul-betul dievaluasi,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di Kantor LBH Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Menurut Arif, ini bukan kali pertama Setya Novanto ketahuan pelesiran.

” Ini sudah bukan kejadian pertama. Persoalan di lembaga pemasyarakatan. Kan di bawah Dirjen Pemasyarakatan. Ya temen-temen bisa menjawab lah soal itu. Tapi ini harus jadi evaluasi buat dan menurut ku mundur saja deh Pak Menteri itu. Pak Menteri itu, aduh, ini bener-bener udah ‘prestasi’ yang kesekian kali lah,” katanya.

Sementara itu, menurut Indonesian Corruption Watch (W) Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Dia menyebut ada persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasan lapas.

“Kejadian Setya Novanto yang diketahui pelesiran semakin menegaskan bahwa ada persoalan serius dalam pengelolaan serta pengawasan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Tentu karena lapas berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM maka Menteri Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami wajib ambil tanggung jawab atas peristiwa ini,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (15/6/2019).

Kurnia kemudian mengungkit lagi soal kasus suap yang menjerat eks Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen.

Menurutnya, peristiwa Novanto pelesiran ke toko bangunan ini membuat Kemenkum HAM seperti terlihat tidak menghargai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kasus suap Wahid Husen.

“Lagipun belum lekang di ingatan publik ketika KPK melakukan tangkap tangan di Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu, atas kejadian ini seakan Kemenkum HAM hanya menganggap tindakan KPK sebagai angin lalu saja tanpa adanya perbaikan yang serius,” katanya.

Kurnia yakin publik akan bertanya-tanya seberapa besar keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera bagi para koruptor terkait kasus Setya Novanto ini.

“Jika pengelolaan lapas masih terus menerus seperti ini maka kinerja kepolisian, Kejaksaan, serta KPK dalam menangani perkara korupsi akan menjadi sia-sia saja,” imbuhnya.

Senada dengan ICW dan LBH,
KPK juga mengingatkan soal kredibilitas Kemenkum HAM.
Juru bicara KK Febri Diansyah meminta Ditjen PAS tetap beupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengeloalaan Lapas yang sudah disusun dan dikoordinaskan dengan KPK.
Hal ini penting agar publik tahu selama ini ada upaya melakukan perbaikan

“Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan Lapas,” sambungnya.

Pimpinan KPK Saut Situmorang meminta kasus ini ditangani tuntas. Dia
mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap sosok besar seperti Setya Novanto justru longgar.

“Kok bisa jalan-jalan gitu ya? Wah tidak adil itu namanya. Kok bisa seperti itu, seperti apa ya pengawasannya,” kata, Sabtu (15/6/2019).

Menurut Saut, jika SOP (standar operasional prosedur) keluar rumah binaan tidak dipatuhi, maka potensial akan ada yang menggunakan kesempatan.

Saut berharap Novanto tetap ditahan di Gunung Sindur hingga masa penahanan selesai.

“Ya sudah kalau begitu yang bersangkutan di Gunung Sindur-in aja sampai selesai masa tahanan biar nggak buat macam penilaian pada criminal justice system NKRI kita,” ujarnya.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti tak puas dengan keputusan dipindahkannya mantan Ketua DPR Setya Noavantoke Lapas Gunung Sindur. Menurut Bivitri, hal tersebut tak menyelesaikan akar masalah.

“Harusnya, menurut saya, memang Pak Jokowi tegas dong melalui Menkum HAM dan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Tidak boleh ada lagi yang seperti itu,” tegas Bivitri usai sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019).

Bivitri mendesak Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif dan sosial kepada oknum lapas, baik yang sengaja atau tak sengaja mengeluarkan Novanto. Meski demikian, Bivitri menghargai keputusna tegas dari pihak lapas yang telah memindahkan Novanto ke Lapas Gunung Sindur.
“Bahwa Pak Setyo Novantonya dipindah ke Gunung Sindur, itu upaya yang tidak menyelesaikan masalah. Jika di sebut menyelesaikan masalah, tapi tidak sampai ke akar masalah. Akar masalahnya adalah di Kepala Lapasnya, juga harus tidak ditindak tegas,” ucap Bivitri.

Bivitri menuturkan tindakan tegas untuk oknum lapas itu harus dipublikasikan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat tahu Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini.

“Ditindak tegas dan diumumkan kepada masyarakat. Jadi kita tahu ada yang dilakukan secara tegas oleh Pemerintah. Kan aturan undang-undangnya sudah jelas, nggak boleh, kalau ada yang menyimpang, dipecat. Harus ada sanksi administratif dan sanksi sosial, diumumkan,” kata Bivitri.

Pakar hukum tata negara dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, juga sepakat dengan pandangan Bivitri.

Veri mengatakan Pemerintah harus memperberat sanksi bagi oknum lapas, karena kejadian narapidana koruptor pelesiran terjadi berulang kali.

“Saya pikir soal penanganan Lembaga Pemasyarakatan, kan sudah beberapa kali menimbulkan masalah. Khusus untuk para koruptor itu banyak sekali masalah. Kita ingat kasus napi koruptor ada yang nonton pertandingan tenis,” ujar Veri usai diskusi.

Novanto kepergok pelesiran ke toko bangunan yang berada di Padalarang. Dalam foto yang beredar, Novanto tampak mengenakan kemeja lengan pendek, kepalanya memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker.

Dalam foto itu, Novanto tampak berbincang dengan seorang wanita berjilbab yang tengah menenteng tas berwarna merah yang diduga istrinya Setnov.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak menjelaskan, Setya Novanto memang berada di luar Lapas Sukamiskin dan dirawat di rumah sakit Santosa Bandung sejak tanggal 12 Juni 2019. Novanto dijadwalkan pulang pada Jumat (14/6/2019).

Menurut dokter, Jumat Novanto sudah bisa pulang.

“Lalu petugas pengawal menelepon ke kantor untuk dijemput,” kata Liberti Sabtu (15/6/2019).

Sekitar pukul 13.45 WIB, Novanto meminta izin kepada petugas pengawal untuk ke lantai dasar untuk membayar administrasi perawatan. Novanto dirawat di lantai 8 rumah sakit tersebut.

Petugas menurut Liberti mempersilakan lantaran percaya terhadap Novanto. Saat Novanto minta izin, koruptor proyek e-KTP itu menggunakan kursi roda didampingi istri. Apalagi barang-barang Novanto juga masih ada di kamar.

Petugas pengawal lantas menunggu di ruang perawatan Novanto. Namun, sudah sampai sekian jam lamanya Novanto tak kunjung kembali ke ruang perawatan.

“Saat dicek ke bawah ternyata enggak ada. Dia (pengawal) tunggu-tunggu, baru masuk atau kembali lagi pukul 17.45 WIB,” kata Liberti.

Sekembalinya ke rumah sakit, Novanto lantas dibawa ke Lapas Sukamiskin. Saat itu juga, Novanto dan pengawal diperiksa lantaran ditemukan kabar pelesiran ke Padalarang. Liberti lantas mengambil tindakan dengan memindahkan Novanto ke Rutan Gunung Sindur.

“Ini ada kelalaian, anak buah kita terlalu percaya. Saya minta maaf kepada publik. Anak buah saya belum menjalankan SOP dengan baik,” jelas Liberti.

Atas kasus ini, Novanto kemudian dipindah ke Rutan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Novanto ditempatkan di sel isolasi dan masih diperiksa.

KPK menghargai Setya Novanto langsung dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Rutan Gunung Sindur setelah kasus ini terjadi.
KPK menghargai pemindahan napi tersebut. Namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab agar Lapas dikelola dengan baik,” kata juru Febri Diansyah. (DBS)

Redaksi Sribernews

Next Post

Status Makruf Amin Pejabat BUMN Masih Diperbincangkan

Sun Jun 16 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Status Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, yang disebut sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat mendaftar sebagai cawapres, masih menjadi bahan perbincangan publik. Selama beberapa hari ini, berita tentang hal tersebut, baik dari yang pro maupun kontra, yang dimuat di media massa terus diviralkan melalui media […]