Status Makruf Amin Pejabat BUMN Masih Diperbincangkan

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Status Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, yang disebut sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat mendaftar sebagai cawapres, masih menjadi bahan perbincangan publik.

Selama beberapa hari ini, berita tentang hal tersebut, baik dari yang pro maupun kontra, yang dimuat di media massa terus diviralkan melalui media sosial.

Berbagai komentar juga turut mewarnai jagat media sosial.

Ma’ruf Amin disebut masih bertatus Dewan Pengawas Syariah pada BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Namun belakangan, beberapa pihak menilai, kedua bank tersebut disebut sebagian pihak bukan bagian dari BUMN.

Keberadaan Makruf Amin ini juga dijadikan bukti tambahan oleh tim kuasa hukum capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Margarito, dalam Undang-undang tentang BUMN, anak BUMN adalah unit usaha BUMN.

Begitu pula Dalam Peraturan Menteri BUMN No 3 Tahun 2012, anak BUMN merupakan unit usaha dari BUMN, yang sahamnya dimiliki oleh BUMN. Sementara yang ada dalam BUMN, adalah uang negara. Bila uang tersebut dipakai untuk berusaha, maka status uang negara tidak akan hilang.

Bila anak usaha itu kehilangan sifat BUMN, lalu bagaimana cara mengangkat dewan direksi, dewan pengawas, dan seluruh karyawannya. Karena, anak usaha tidak bisa mengatur sendiri.

“Maka itu, tidak ada alasan untuk mengatakan Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak menyandang sifat BUMN. Praktis dia menyandang sifat dan kapasitas hukum sebagai BUMN,” katanya.Lalu, status Ma’ruf Amin dalam dewan pengawas di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah adalah sebagai pejabat BUMN, karena diangkat melalui peraturan menteri. Karena, surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan adalah SK menteri.

“Bila ini swasta, lalu dengan acara apa atau dengan alat hukum apa, menteri BUMN itu mengikat mereka. Biar beliau dan teman-teman di TKN pikir,” katanya.

Hal senada juga dikemukakan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

Menurut Said, Cawapres Maruf Amin tetap pejabat BUMN meski tercatat di anak perusahaan BUMN.

Polemik jabatan Maruf Amin terbagi dalam dua hal. Pertama, anak perusahaan BUMN memang berbeda dengan BUMN itu sendiri. Namun yang kedua,, pejabat di anak perusahaan BUMN sama dengan pejabat BUMN.

“Kesimpulan: KMA (Kiai Maruf Amin) sebagai DPS anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN,” tegasnya di Twitter, Rabu (12/6).

Tak cukup di sana, Said Didu juga menyampaikan sejumlah bukti para pejabat di anak perusahaan BUMN yang dicopot ketika terlibat dalam politik praktis.

Beberapa kasus yang disebut Said Didu adalah pemberhentian karyawan PTPN IV karena diketahui mendukung Paslon 02 dalam unggahannya di Facebook. Padahal menurut Said Didu, PTPN IV adalah anak perusahaan dari PTPN III.

Dalam kasus ini, Said Didu juga menyesalkan sikap sejumlah pihak yang mendukung pemberhentian karyawan PTPN IV karena terbukti memberi dukungan ke Paslon Prabowo-Sandi. Sementara dalam kasus yang menimpa Maruf Amin, mereka yang mendukung pemberhentian itu justru berbalik arah.

“Saat karyawan PTPN IV (anak perusahaan BUMN PTPN III) diberhentikan oleh keputusan hakim karena memasang dukungan ke 02 di FB, kalian katakan bahwa perlakuan sikap netral BUMN di anak perusahaan BUMN juga berlaku. Saat kasus KMA muncul, kalian katakan itu (anak perusahaan) bukan BUMN. Mari berakal sehat,” tegas Said Didu.

Diketahui, karyawan PTPN IV yang dimaksud Said Didu adalah Ibrahim Martabaya. Tak hanya diberhentikan dari pekerjaannya, Ibrahim juga harus mendapat vonis 3 bulan penjara serta denda sebesar Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Vonis itu dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim PN Medan Aswardi Idris pada Rabu 27 Maret 2019 lalu, menyusul unggahan Ibrahim di jejaring media sosial Facebook yang menunjukkan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandi.

Selain itu, Said Didu juga mengemukakan kasus yang menimpa dirinya, yaitu ketika diberhentikan dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam yang merupakan anak perusahaan PT Inalum.

“Saat saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA (anak perusahaan BUMN PT Inalum) karena dianggap tidak sejalan dengan Menteri BUMN, saya terima, karena saya paham bahwa pimpinan anak perusahaan termasuk pejabat BUMN,” ungkapnya.

“Saat KMA hadapi hal yang sama kok berbalik bahwa pimpinan anak perusahaan BUMN bukan BUMN,” sesal Said Didu.

Said Didu juga menyampaikan bukti lain atas argumentasinya. Bukti itu berupa kewajiban seorang pimpinan anak perusahaan BUMN untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena pimpinan anak perusahaan BUMN masuk sebagai katagori pejabat BUMN, maka semua pimpinan anak perusahaan BUMN diwajibkan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) ke KPK. INi berlaku sejak tahun 2015,” jelas Said

Sementara itu, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan anak perusahaan BUMN berbeda dengan BUMN itu sendiri.

“Kalau sudah anak dan cucu perusahaan BUMN, ya bukan BUMN lagi namanya. Menteri BUMN juga tidak mengurusi lagi anak cucu perusahaan BUMN. Itu sepenuhnya sudah swasta,” ujar Yusril kepada Kantor Berita RMOL kemarin, Selasa (11/8).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas.

Menurutnya, dua bank yang nama Maruf tercantum di dalamnya bukan BUMN karena berstatus sebagai anak perusahaan.

“Secara hukum, anak perusahaan BUMN berbeda dan bukan merupakan BUMN. Pengunduran diri sebagai pemenuhan syarat capres-cawapres sebagaimana ditentukan Pasal 227 huruf p UU Pemilu (UU 7/2017) adalah berlaku bagi karyawan BUMN atau BUMD, bukan anak perusahaan BUMN atau BUMD,” kata Robikin.

Barang Bukti Hukum

Terkait dijadikannya hal tersebut sebagai bukti tambahan, Margarito Kamis mengataka hal itu akan diterima MK.

Hal itu bisa dilihat karena sejauh ini gugatan sengketa Pilpres tersebut belum sampai pada pihak lawan.

“Bisa dicek, apakah sudah sampai kepada pihak yang dimohonkan apa belum. Dapat dipastikan, permohonan ini belum sampai di termohon, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum),” terangnya, dilansir viva, Kamis 13 Juni 2019.

Menurutnya, bila permohonan gugatan ini belum sampai ke tangan KPU, maka dapat dipastikan juga belum sampai kepada Jokowi-Amin dan timnya.

“Apalagi mereka (Jokowi-Amin), saat ini mereka belum sebagai pihak. TKN (Tim Kampanye Nasional) tidak sebagai pihak saat ini. Hari ini, yang ditantang oleh BPN (Badan Pemenangan Nasional) adalah KPU. TKN baru akan masuk sebagai pihak terkait, itupun nanti dimohonkan dalam waktu persidangan,” terangnya lagi.

Sejauh permohonan itu belum sampai kepada termohon, maka bisa diubah.

Menurutnya, permohonan BPN, tidak mungkin sudah sampai kepada termohonan, karena permohonan gugatan itu belum diregister Mahkamah Konstitusi.

“Jadi, dapat kita pastikan ini barang (permohonan) bisa diubah,” terangnya lagi. (DBS)

Redaksi Sribernews

Next Post

Bali United, Resmi Jadi Klub Pertama Go Public di di Asia Tenggara

Mon Jun 17 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS.COM– Bali Bintang Sejahtera Tbk, perusahaan yang memiliki dan mengelola klub sepakbola profesional Liga 1 Indonesia, Bali United, Senin (17/6/2019) resmi menjadi perusahaan publik ke-632 yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan perolehan dana yang diterima sebesar Rp350 miliar. “IPO ini juga resmi menandakan Bali United merupakan klub […]