Muhammadyah Serukan Rekonsiliasi Nasional

YOGYAKARTA.Sribernews.com–Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyerukan dilakukan rekonsiliasi nasional pascapemilu 2019.
Muhammadiyah menawarkan diri menjadi mediator untuk mendinginkan suasana antar paslon 01 Jokowi-Ma’ruf dan paslon 02 Prabowo-Sandi.

Muhammadyah juga akan melakukan langkah-langkah serupa untuk menjadi mediator (rekonsiliasi).

“Atau pun juga kita menyelenggarakan acara-acara yang bisa mengarah kepada rekonsoliasi dalam arti yang luas,” kata Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

Hadir sejumlah Ketua PP Muhammadiyah dan Ketum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah dalam konpeesi pers menyikapi situasi pasca Pilpres 2019

Haedar menduga situasi bangsa yang saat ini memanas disebabkan karena efek proses pemilu yang lama.

Akibatnya, masyarakat terkotak-kotak dengan pilihannya masing-masing, sehingga seakan-akan tampak kondisi bangsa sedang terbelah.

“Jadi insyaallah kami akan mengajak semua komponen bangsa, elite dan kekuatan nasional (untuk melakukan rekonsiliasi nasional),” katanya.

Pihaknya juga percaya para kontestan pemilu itu akan melakukan rekonsoliasi nasional yang alamiah.

“Jadi ini kepercayaan Muhammadiyah. Karena jujur ya, bangsa ini potensi rukunnya besar ketimbang potensi disintegrasinya. Tapi kalau ada masalah-masalah yang terjadi itu bagian dari bangsa yang besar dan proses politik yang juga tidak sederhana,” lanjutnya.

Menurut Haedar, perbedaan pandangan politik, adalah hal yang wajar di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Haedar berharap perbedaan pilihan politik tak membelah warga, tak mengganggu kurukunan dan kemajemukan bangsa.

LAPORAN : DBS
EDITOR : H. ERYANI

Redaksi Sribernews

Next Post

Makar Terhadap Kedaulatan Rakyat oleh Perusahaan Survei dan Media Mainstream

Sat Apr 20 , 2019
Oleh: Haris Rusly Moti Di TURKI pada 15 April 2016, sejumlah perwira dan prajurit militer terlibat aksi kudeta terhadap Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Mereka menduduki dan menguasai stasiun radio dan televisi milik negara. Kudeta itu gagal karena tidak didukung oleh rakyat. Pada 7 Januari 2019, di negara Gabon, sebuah […]