Jabatan Makruf Amin di BUMN Melanggar UU Pemilu

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–
Tim Kuasa Hukum Badan Prabowo Sandi menegaskan keberadaan cawapres 01, KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah melanggar UU Pemilu.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), Ma’ruf Amin terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 karena Maruf masih sebagai pejabat yang menjabat di perusahaan BUMN.

“Dan sampai saat ini tak ada satu pun pernyataan yang menyangkal kalau dia (Maruf) tidak menjabat lagi sebagai ketua dewan pengawas di dua bank syariah BUMN itu. Bahkan Pak Maruf Amin sendiri sampai saat ini tidak menyangkalnya,” ujar Bambang dalam rilis Media Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Senin (17/6/2019).

Bantahan Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin yang menyebutkan anak perusahaan BUMN yang tidak menyertakan modal Negara, bukan perusahaan BUMN, menurut BW, sudah sangat terpatahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017.

“Sekarang terjawab, sesuai putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat klir.

Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu,” kata BW.

Maruf Amin yang menjadi pejabat pengawas atau ketua dewan pengawas di dua bank syariah itu adalah mewakili kepentingan BUMN.

“Jadi dia (Maruf) adalah representasi kepentingan BUMN, dan anak perusahaan itu adalah BUMN juga,”katanya.

Artinya, lanjut Bambang, dengan kondisi seperti itu, cawapres 01 ini tidak layak menjadi cawapres.
Karena dia masih menjabat sebagai representasi kepentingan BUMN dari anak perusahaan BUMN, dan itu jelas-jelas melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

“Ini menjadi alasan paling tegas untuk mendiskualifikasi paslon 01. Pasal 227 huruf P dari UU Pemilu tersebut ini menjadi sangat penting, karena pasal itu sendiri punya dasar filosofi, yakni seorang calon presiden atau calon wapres tidak boleh menjabat di perusahaan BUMN, karena ada potential to corrupt,” paparnya.

Menurut BW, munculnya pasal 227 huruf P karena ada potential to corrupt di situ. Ada conflict of interest yang menjadi akar dari potential to corrupt. Ini yang penting karena ada filosofinya.

“Kenapa begitu? Karena kita semua menginginkan pemimpin kita itu tak ada masalah dengan potential to corrupt. Karena korupsi adalah musuh kita bersama,” tutur BW sambil berharap.

BW berharap Majelis Hakim MK dapat terbuka hatinya untuk memerintahkan KPU membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01.

“Karena secara hukum ini sudah selesai. Tinggal sekarang MK mempunyai kemauan untuk menggunakan argumen ini sebagai dasar untuk memutuskan,” harapnya.

Piahaknya tak bisa mendikte MK, dan MK punya kebijakan dan kebajikannya sendiri. “Kita tinggal berdoa, dan masyarakat mendoakan ini juga. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak,” pungkas mantan Komisioner KPK. (Hers)

Redaksi Sribernews

Next Post

Dimension Data Ungkap Temuan Eksklusif Ancaman Siber Global

Tue Jun 18 , 2019
JAKARTA.SRIBERNWES.COM–Dimension Data mengungkapkan temuan – temuan eksklusifnya yang disarikan ke dalam “Panduan eksekutif untuk Laporan Intelijen Ancaman Siber Global 2019 yang dikeluarkan oleh NTT Security” mengenai tingkat keamanan siber organisasi di sejumlah pasar dan sektor di Jakarta, Selasa (18/6/2019). Dimension Data merupakan integrator teknologi global terkemuka senilai USD 8 billion […]