Sidang Kedua Sengketa Pilpres Digelar

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Sidang kedua sengketa hasil Pemilu Presiden ( Pilpres) 2019 yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK)
Selasa (18/4/2019).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan agenda sidang mendengarkan jawaban Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Selain itu, mendengarkan pihak pemberi keterangan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tim Hukum pemohon, yakni Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno hadir dipimpin Ketua Tim Bamabang Widjojanto.
Pada sidang tersebut KPU menyerahkan 300 halaman alat bukti dari sekitar 6000 alat bukti yang telah disiapkan ke MK.

Alat bukti ini sebagai jawaban atas gugatan tim Prabowo-Sandiaga yang telah dikemukakan pada persidangan sebelumnya, Jumat (14/6/2019).

Menurut anggota Tim Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin, gugatan yang diajukan pihak 02 mengada-ada.

KPU meminta Hakim MK menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandiaga, khususnya mengenai perbedaan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU dan internal 02.

KPU juga meminta MK
mengesahkan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU secara manual dari tingkat TPS hingga nasional.

Sementara itu, Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra mengatakan MK tidak seharusnya menerima gugatan yang dilayangkan kubu 02, karena perkara yang digugat di luar kewenangan MK.

Misalnya, tentang dugaan adanya praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang semestinya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mendalami dan memberi sanksi atas laporan tersebut, bukan MK.

Yusril juga menyebut gugatan 02 tidak jelas karena tidak memberikan rincian mendetail dalam gugatan sebelumnya.

Tim Kuasa Hukum 01 juga meminta MK menolak gugatan tim 02 tentang diskualifikasi paslon Jokowi-Ma’ruf di Piplres 2019 karena diduga melakukan kecurangan TSM.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang pernah terjadi dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Kasus itu ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu, termasuk penetapan pasal yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait yang terbukti bersalah.

Sementara untuk jabatan cawapres 01 Ma’ruf Amin di beberapa Bank BUMN yang dipermasalahkan kubu 02, Bawaslu memberi respons tersendiri.

Abhan menyatakan tidak ada pasal yang dilanggar terkait hal itu. Ma’ruf dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 lalu.

Terkait dalil permohonan yang diajukan tim Prabowo-Sandi tentang adanya penggalangan dukungan terhadap anggota kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN), Abhan menilai pihaknya hingga jajaran kelurahan tak terima adanya laporan ketidaknetralan Polri dan pihak intelijen selama proses pemilu berlangsung.

Dalam sidang, Bambang Widjojanto meminta MK ikut melindungi saksi-saksi yang bakal dihadirkan kubunya dalam persidangan lanjutan, Rabu (19/6) besok karena terdapat ancaman terhadap saksi-saksinya.

Terhadap hal ini, anggota Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Luhut Pangaribuan lantas meminta Bambang membuktikan bentuk ancaman terhadap saksi-saksinya kalau tak mau dianggap mendramatisasi persoalan tersebut.

Namun, Bambang dengan tegas mengatakan ancaman kepada saksinya bukan sebuah drama.

Menanggapi hal ini, Jurkamnas, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo, Kawendra Lukistian mengatakan pernyataan Luhut menanggapi BW lah yang kemudian dinilai sebagai bentuk drama sesungguhnya dalam persidangan sore hari itu.

“Justru yang mendramatisasi adalah mereka. Karena kita berbicara fakta yang telah dikemukakan beberapa saksi ke tim hukum,” kata Kawendra di Media Center Prabowo – Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Terkait pihak 01 yang meminta bentuk ancaman terhadap saksi untuk dibuktikan, Kawendra menjawab hal tersebut hanya akan dibuka kepada hakim bukan kepada publik.

“Tapi kan tak bisa dibicarakan secara keseluruhan di muka umum begitu. Makanya Mas BW akan mengungkapkan ke para hakim MK saja. Justru yang mendramatisasi adalah mereka,” kata Kawendra.

Permintaan perlindungan kepada para saksi sebelum mereka dihadirkan dalam persidangan merupakan hal yang wajar. MK juga telah menjamin keselamatan saksi selama berada dalam persidangan. (Hers)

Redaksi Sribernews

Next Post

Jabatan Makruf Amin di BUMN Melanggar UU Pemilu

Tue Jun 18 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS.COM– Tim Kuasa Hukum Badan Prabowo Sandi menegaskan keberadaan cawapres 01, KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah melanggar UU Pemilu. Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), Ma’ruf Amin terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo […]