Saksi 02: Ditemukan 17,5 Juta DPT Invalid

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–
Juru bicara Tim Teknologi Informasi BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum, mengatakan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid.

Agus mengatakan hal itu saat menjadi saksi dari tim paslon 02 dalam Sidang Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Sidang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman. Agus menjelaskan ketidakwajaran DPT dan identitas kependudukan yang menjadi dalil Prabowo-Sandi dalam permohonan.

Menjawab Hakim Aswanto, Agus mengatakan berdasarkan hasil pencermatannya dan tim, semua data itu invalid.

Menurut Agus, ada temuan KTP palsu yang jumlahnya mencapai 1 juta. Pihaknya mengecek langsung ke Ditjen Dukcapil mengenai temuan kode depan nomor induk kependudukan (NIK) KTP yang diduga palsu.
“Apakah benar kode 60 itu asli, Beliau (Dirjen Dukcapil) bilang tidak usah masukkan sistem karena itu sudah palsu,” kata saksi Agus .

KTP palsu tersebut didapatnya dari DPT HP1 dan dan DPT HP2. Karena palsu, Agus tidak mengecek orang, tapi langsung ke Dukcapil.

“Dan confirm tidak ada,” kata saksi .

Ketika ditanya Hakim Aswanto, apakah ada sampel warga KTP palsu ini masuk DPT, Agus menjawab ada. Pihaknya memang tidak merinci DPT HP2 yang mereka, namun melakukan rekapitulasi, dan jumlahnya total 1 juta orang.

Hakim lalu bertanya, ‘Bagaimana mengetahui total, kalau tidak direkap? Cara apa yang saudara gunakan? tanya Hakim.’

“Dari total jumlah kami bikin kriteria, dan KTP palsu kami sebut invalid 2, invalid 3, dan invalid 4 dan ada lebih 1 juta. Karena yang kami laporkan 17 juta, di antaranya ada invalid 2, invalid kode provinsi,” kata dia.

Selain temuan KK manipulatif. Ada 1 KK, Agus juga mengatakan pihaknya menemukan KK yang isinya lebih 1000 orang.

“Kami laporkan ada 117.333 KK di Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan Bogor. Di Bogor kami lapor ke Bawaslu,” kata dia.

Nomor KK manipulatif tersebut tidak valid. Nomor KK pertama menunjukkan wilayah Bogor, tapi enam berikutnya tidak menunjukkan apa-apa karena 0. “Mestinya angka terakhir tanggal di mana KK dicatat,” kata dia.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke KPU.”Penjelasannya KPU salah input dan diperbaiki tidak menyeluruh, lainnya kami enggak tahu, selain yang viral saja. Lalu kami cek lapangan, ke Kota Bogor dan ke rumah Pak RT setempat,” kata Agus.

Hakim Aswanto kemudian mengatakan bertanya, apakah orang yang di KK yang diteliti dan disebut invalid menggunakan hak pilih?

“Kan siluman, tidak ada,” kata dia.

“Dari sekian itu gunakan hak pilih?” tanya hakim lagi. “Tidak tahu,” kata dia.

Selain itu, menurut Agus, pihaknya menemukan dalam 17,5 juta DPT terdapat ribuan warga bertanggal lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Selain itu, sebanyak 117.333 KK tak wajar di 4 kabupaten, sebanyak 6,1 juta data pemilih ganda, dan 1 juta KTP berkode tak sesuai aturan.

Terkait nama warga yangi memiliki tanggal lahir sama, menurut Agus sudah dia laporkan ke KPU. Namun, KPU menyebut itu adalah hal yang wajar.

Menurut KPU jika ada penduduk yang tak tahu tanggal lahirnya, maka akan diberi tanggal lahir pada 1 Januari atau 31 Desember.

“Alasan itu kami terima, tapi kami permasalahkan jumlahnya yang banyak,” kata Agus.

Bahkan, kata Agus, ada TPS yang DPT-nya memiliki 200 orang dengan tanggal lahir sama.

Selain itu, kata Agus, pihaknya juga menemukan ada 1 juta DPT yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), padahal setelah dicek ke Dukcapil, mereka memiliki KK dan NIK.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan bahwa mengakui Agus tidak bisa memastikan DPT invalid digunakam untuk memilih.

“Tapi data itu sangat mungkin pada saat pencoblosan, itu orangnya tidak ada tapi data itu digunakan untuk dicoblos-coblos,” katanya.

Istilah Manipulatif.

Dalam sidang, termohon KPU dan pihak terkait Joko Widodo-Makruf Amin menyatakan keberatan digunakannya erminologi manipulatif dan palsu.

Menurut Kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Taufik Basari, istilah tersebut merugikan pihak terkait dan KPU.
“Kalau diksi itu dibiarkan seakan-akan terjadi. Manipulatif kan berarti ada rekayasa,” ujarnya.

Merespon hal tersebut, Agus berjanji tidak akan menggunakan terminologi ‘manipulatif’ dan ‘palsu’ untuk data administratif pemilu yang dianggap invalid.

“Baik, saya akan mengunakan diksi invalid 2, invalid 3, dan invalid 4,” kata Agus

Dia mengakui menggunakan istilah-istilah tersebut kepada publik, termasuk dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK).
Terminologi tersebut bergantian digunakan untuk daftar pemilih tetap (DPT), kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK) yang dicurigai tidak wajar. (Hers)

Redaksi Sribernews

Next Post

Saksi 02 Mendapat Ancaman Pembunuhan

Wed Jun 19 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Saksi dari Tim Hukum Paslon 01, Agus Muhammad Maksum mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Agus menjelaskan hal itu saat menjawab pertanyaan Hakim Aswanto dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (19/6). Pria asal dari Sidoarjo, Jawa Timur, bertugas sebagai anggota tim pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno […]