Gerindra Sudah Menduga Bawaslu Tolak Laporan Kecurangan Pilpres

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.Sribernews.com–Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku sudah menduga Bawaslu akan menolak laporan soal kecurangan Pemilu 2019.

“Sudah kita duga laporan apapun pasti akan dianggap kurang,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Muzani, apapun yang akan dilaporkan BPN soal kejahatan apapun tidak akan direspon oleh pihak manapun, termasuk Polisi dan MK. Meski pihaknya telah membawa banyak bukti.

“Udah diduga soal begitu-begitu. Pasti dianggap kurang bukti ini itu. Bawaslu, polisi, nanti di MK juga sama,”ucapnya kembali.

Dia yakin, di MK pun kelak akan terjadi hal serupa.

Baca Juga:  PPMI Gelar Pengajian Nomad

“Nanti di MK pun gitu. Yang membuat bukti itu kuat siapa? Yang membuat lemah siapa?” katanya.

Mengenai langkah selanjutnya, wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi ini, mengungkapkan BPN belum bisa mengambil langkah apa pun.

“(Langkah lanjut?) belum tahu. Lihat aja nanti,” katanya.

Sebagaimana diketahui Bawaslu menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena dianggap tak didukung dengan cukup bukti.

Dalam putusannya, ada empat poin yang menjadi alasan penolakan, mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

Baca Juga:  Real Count KPU, Hari Buruh, Suara Prabowo Terus Pepet Jokowi

Pertama, laporan BPN 02 dinilai belum menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif dilakukan oleh terlapor, yakni tim pasangan calon presiden dan wakil presiden 01. Menurut Bawaslu, laporan diserahkan hanya berupa print out beritaonline yang tidak didukung bukti yang kuat.

“Laporan tidak didukung bukti kuat, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, masif (TSM) sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria seperti yang dilaporkan,” kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu, Senin (20/5/2019). DBS/SB1