KPU Tetapkan Rekapitulasi Pilpres, Saksi 02 Menolak

JAKARTA. Sribernews.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan rekapitulasi nasional KPU untuk Pilpres dinyatakan selesai pada Selasa(21/5) dini hari. Rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan dipimpin Ketua KPU Arif Budiman.

Hasil rekapitulasi, pasangan Jokowi-Makruf Amin mendapat
85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara, Prabowo-Sandiaga 68.650.239 atau 44,50% suara.

Namun hasil rekapitulasi ini ditolak Saksi dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan patai pendukung minus Demokrat.

Arief menjelaskan berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Penyelenggaraan Pemilu batas akhir penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yakni pada 22 Mei. Kemudian, Pemilu diberikan kesempatan waktu 3 hari untuk mengajukan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tidak ada peserta Pemilu yang mengajukan sengketa maka pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 bisa langsung diterapkan selama 3 hari setelahnya.

“Kalau tidak ada pengajuan sengketa ke MK, kalau misalnya hari ini tanggal 21 Mei (rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan) maka tanggal 22, 23, 24. Nah kalau sampai dengan tanggal 24 tidak ada pengajuan sengketa maka tiga hari berikutnya jadi tanggal 25, 26, 27 punya kesempatan untuk menetapkan calon terpilih untuk paslon sama DPD. Tapi kalau untuk partai akan ada penetapan calon terpilih dan perolehan kursi,” katanya.

Tolak Hasil Pilpres

Hasil rekapitulasi ini ditolak Saksi dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga Uno.
Saksi dari Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya yang merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 juga melakukan hal yang sama.

Salah satu saksi BPN Prabowo-Sandiaga, Azis Subekti, mengatakan pihaknya menolak menandatangani hasil rekapitulasi karena menganggap Pilpres 2019 dipenuhi ketidakadilan dan kecurangan.

Sikapnya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan dan kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, kecurangan, kesewenang-wenangan, kebohongan, dan tindakan-tindakan apa saja yang mencederai demokrasi,” kata Azis di Gedung KPU, Jakarta.

Tindakan Azis diikuti saksi dari Gerindra, PKS, PAN, dan Berkarya, kecuali saksi dari Demokrat.

Saksi darai aparataia ayng mendukung Prabowo -Sandiaga initetap menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

Sementara itu saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Begitu juga dengan partai pendukungnya yakni PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, PPP, PSI, PBB, dan PKPI.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, dari 34 provinsi, Jokowi-Ma’ruf tercatat meraih kemenangan di 21 provinsi, yakni Bali, Papua, NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Yogyakarta.

Disusul Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua Barat.

Sementara, Prabowo-Sandiaga unggul di 13 provinsi yakni di Sumatera Barat, Aceh, NTB, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Riau.

Di wilayah pemilihan luar negeri, yang terdiri dari 130 daerah pemilihan luar negeri (DPLN), Jokowi-Ma’ruf unggul dengan perolehan suara sebesar 570.534 atau 73.31%. Sementara, Prabowo-Sandiaga memperoleh 207.746 suara atau 26,69%.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara itu ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. DBS/SB1

Next Post

Purnawirawan TNI-Polri Tolak Hasil Pilpres 2019

Mon May 20 , 2019
JAKARTA.Sribewrnews.com–Ratusan purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan […]