Pemerintahan Transisional: Solusi Konstitusional atas Krisis Pemerintahan Karena Tidak Mendapatkan Kepercayaan rRakyat

Oleh
Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.

PEMERINTAHAN transisional (interim government) merupakan salah satu solusi
konstitusional yang paling banyak dan efektif dipilih untuk menyelesaikan krisis
pemerintahan atau kebuntuan politik di berbagai negara, baik yang menganut sistem presidensial, maupun parlementer.

Umumnya, pemerintahan transisional diberi
tugas utama untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagai solusi permanen
untuk menyelesaikan krisis pemerintahan, dan diberi kewajiban tidak ikut sebagai
peserta pemilihan umum.

Dengan demikian, pemerintahan transisional dapat bertindak obyektif, netral, dan jujur dalam menyelenggarakan pemilu.
Meskipun tidak dinyatakan secara jelas, baik secara konstitusional atau legal,
Indonesia pernah memiliki dan mempraktikkan pemerintahan transisional, yaitu rezim Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sebagai Presiden Indonesia ketiga yang suyuuyü_ebagai dilantik sebagai Presiden ketiga pada 21 Mei 1998, menggantikan Presiden
Soeharto.
Meskipun mengusung program utama reformasi konstitusional di segala bidang,
ternyata pemerintahan Habibie terus dihadang demonstrasi berkelanjutan sebagai
pertanda krisis politik dan krisis kepercayaan rakyat, yang menyebabkan
pemerintahan Habibie tidak berfungsi efektif dan maksimal.
Demontrasi berkelanjutan merupakan pertanda krisis politik dan krisis pemerintahan
yang secara umum membelah rakyat rakyat Indonesia ke dalam dalam dua kubu.
Kubu pertama kelompok yang menganggap Habibie sebagai Presiden yang diangkat secara san dan konstitusional sehingga Habibie merupakan Presiden berhak menjadi
Presiden Indonesia dengan masa jabatan selama 5 tahun ex Pasal 7 UUD 1945 Awal.
Kubu kedua, menganggap pengangangkatan Habibie inkonstitusional, dan menganggap Habibie merupakan kelanjutan rezim Soeharto yang otoriter.

Terlepas dari pengubuan tersebut, yang pasti krisis politik tersebut telah menjadi kendala efektifitas pemerintahan Habibie.
Menyikapi dan untuk mengatasi demontrasi yang berkelanjutan tersebut,
Habibie menawarkan solusi konstitusional untuk mengelenggarakan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) sebagai uji konstitusionalitas pemerintahannya

. SI MPR 1999 berlangsung
selama 21 hari, dari 1 sd 21 Oktober 1999, dengan membahas 4 agenda utama, yaitu
(1). Memilih Ketua MPR dan DPR, (2). Membahas Pidato Pengatnggungjawaban
Presiden Habibie atas penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan pada 14
Oktober 1999, (3). Pemilihan Presiden, dan (4). Pemilihan Wakil Presiden.
Ternyata Pidato Pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR pada sidang tanggal 20 Oktober 1999, dengan komposisi suara 355 menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah

. Oleh karena Pidato Pertanggungjawabannya ditolak, Habibie secara self proclaim, Habibie memilih tidak ikut lagi dalam kontestasi Pemilihan Presiden, meskipun secara konstitusional, Habibie berhak mencalonkan diri menjadi Presiden.

Tapi Habibie lebih memilih mengatakan, Presiden bukan segala-galanya.
Praktik Pemerintahan Transisional
Meskipun menjadi Presiden dalam periode krisis dan singkat, Habibie telah sangat
berjasa memberi konstribusi penting (benchmark) pada kovensi ketatanegaraan
Indonesia, yaitu memperkenalkan praktik pemerintahan transisional. Habibie yang
mengedepankan sikap negawaran prima, yaitu secara self proclaim, mengambil sikap
dan tindakan memperpendek masa jabatannya dari 5 tahun menjadi kurang dari 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, dan memilih tidak mencalonkan diri lagi menjadi presiden meskipun Habibie memiliki hak konstitusional.

Pemerintahan Transisional merupakan pilihan bijak sekaligus sebagai solusi dan
rekonsiliasi konstitusional atas krisis pemerintahan di Indonesia karena gagal
mendapat dukungan dan kepercayaan rakyat, walaupun secara konstitusiional
dianyatakan terpilih melalui pemilihan presiden.

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Pakar Hukum Tata Negara dan Perundang-Undangan

Redaksi Sribernews

Next Post

KPU Tetapkan Rekapitulasi Pilpres, Saksi 02 Menolak

Mon May 20 , 2019
JAKARTA. Sribernews.com—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan rekapitulasi nasional KPU untuk Pilpres dinyatakan selesai pada Selasa(21/5) dini hari. Rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan dipimpin Ketua KPU Arif Budiman. Hasil rekapitulasi, pasangan Jokowi-Makruf Amin mendapat 85.607.362 suara atau 55,50%. Sementara, Prabowo-Sandiaga 68.650.239 atau 44,50% suara. Namun hasil rekapitulasi ini ditolak Saksi dari […]