Dewan Pengawas anak perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai BUMN.

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu menjelaskan Dewan Pengawas anak perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai BUMN.

“UU BUMN memang tidak mengatur definisi pejabat BUMN,” kata Said Didu yang hadir sebagai Saksi kubu Prabowo-Sandi, dalam sidang sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurut dia, UU BUMN, hanya menyebut pimpinan BUMN sebagai pengurus BUMN.

Namun, UU Tipikor mengatur soal kewajiban pejabat BUMN menyerahkan Laporan Hak Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sekitar tahun 2005, cerita, Said Didu, dia menggelar rapat dengan ahli-ahli hukum untuk membahas jabatan-jabatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

Baca Juga:  Mie Korea Nongshim Farmer’s Heart Hadir di Indonesia

Ketika itu, peserta rapat menyepakati Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas BUMN serta anak perusahaan dikategorikan sebagai pejabat BUMN.

Siapa sebenarnya pejabat BUMN? Maka tafsiran kami komisaris, direksi dan dewan pengawas termasuk pejabat BUMN,” katanya.

Said Didu menjelaskan jika sejak tahun 2006 seluruh pejabat BUMN diwajibkan menyerahkan LHKPN.

Saat itu pihaknya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga pernah mengevaluasi pejabat BUMN yang menjadi tim sukses pasangan calon pada Pilpres 2009.

Dua komisaris anak perusahaan BUMN memutuskan mundur dari jabatannya dan memilih untuk menjadi tim sukses.

Baca Juga:  Ketua PA 212: Menag Terburu-buru Keluarkan Panduan Ibadah Puasa

Mereka adalah Andi Arief dan Raden Pardede.

“Saat 2009, kami dan Bawaslu mengevaluasi siapa yang jadi tim sukses. Ada dua, Andi Arief dan Raden Pardede mundur sebagai komisaris dan menjadi tim sukses,” kata Said Didu.

Usia Said memberikan kesaksian, pihak termohon dan terkait dipersilakan bertanya. Namun mereka memiih tidak bertanya.

“Kalau saya bertanya jawabannya pendapat, sementara Mas Said Didu ini hadir sebagai saksi. Saya memutuskan tidak bertanya,” kata Yusril Ihza Mahendra, Ketua im Hukum Paslon 01. (dbs)