Pemerintah Batasi Penggunaan Fitur Medsos

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.Sribernews.com– Buntut Aksi 22 Mei, pemerintah membatasi penggunaan fitur di medsos.
“Karena marak beredarnya foto dan video dan konten hoaks, maka pemerintah untuk waktu sementara membatasi akses penyebaran konten di media sosial di sejumlah daerah,” kata Menko Polhukam Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Rabu (22/5).

Wiranto berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan penjelasan tidak rasional.

“Kita sepakat negara tak boleh kalah dengan aksi jahat semacam ini. Negara lindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, aparat masih terus menggali informasi dari sejumlah orang yang diamankan.

“Kita sebenarnya dari hasil investigasi mengetahui dalang aksi tersebut. Aparat akan tindak tegas secara hukum,” tandasnya.

Baca Juga:  Batal Salat Jika Tak Gunakan Bahasa Arab

Aksi di depan Bawaslu berlangsung aman, massa pun membubarkan diri pada Selasa (21/5/2019)) malam. Namun tiba-tiba datang sekelompok anak muda diduga bayaran melakukan provokasi. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan.

Namun Wiranto tidak menjelaskan sampai kapan pemerintah membatasi akses ke sejumlah fitur media sosial. Dia mengatakan pemerintah mesti membaca situasi untuk mencabut kebijakan itu. “Tergantung situasi, kami menyesalkan ini harus dilakukan,” katanya.

Pembatasan perlu dilakukan demi menjaga keamanan negara.

Dia menolak pemerintah dianggap sewenang-wenang karena pembatasan di media sosial. Sebaliknya, Wiranto meminta masyarakat mau berkorban.

“Ya kita berkorban dua tiga hari enggak lihat gambar kan enggak apa-apa,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan pembatasan sejumlah fitur berbagi video dan gambar di aplikasi WhatsApp, Instagram dan Facebook.

Baca Juga:  KPU Tetapkan Jokowi -Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden

Pembatasan dilakukan pada kecepatan unggah-unduh video dan gambar di aplikasi tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoaks setelah penetapan pemenang pemilu dan aksi 22 Mei.

Wiranto mengatakan pemerintah memiliki landasan hukum dalam melakukan pembatasan ini.

“Nanti tim hukum yang jelaskan,” kata dia. Dia mengatakan kebijakan ini semata mata dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional. “Kalau alasannya sangat rasional enggak apa-apa,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kebijakan ini didasarkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Inti undang-undang ini, kata dia, adalah meningkatkan literasi kemampuan kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital, dan prosedur manajemen konten. “Termasuk melakukan pembatasan,” katanya.(Hers)