Jelang Putusan MK, Ribuan Massa Lakukan Aksi

JAKARTA.SRIBERNES.COM–Sehari menjelang diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ribuan massa memadati kawasan dekat gedung MK, khususnya di sekitar patung kuda.

Mereka tetap turun ke jalan meski Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melarang.

Tampak koordinator lapangan yang juga Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan (KPK) Abdullah Hehamahua, menantu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Muhammad Alatas, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustad Sobri Lubis, dan Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara .

Sejak siang hari massa sudah berdatangan. Situasi cukup kondusif, tidak ada keributan.

Namun, situasi menajdi sedikit panas ketika mobil komando FPI tak diizinkan masuk ke Jalan Merdeka Barat oleh aparat kepolisian yang memblokade jalan tersebut.

Mengetahui hal itu, massa kemudian beramai-ramai mendorong mobil komando FPI ke arah blokade polisi.
Suasana yang kondusif menjadi panas ketika tiba-tiba entah dari mana, ada yang memecahkan kaca mobil.
Melihat kejadian tersebut para pemimpin aksi dan aparat kepolisian melakukan negosiasi, hingga diputuskan mobil komando diberikan izin masuk ke Jalan Merdeka Barat.

“Saya harap saudara-saudara tenang, kita sudah bernegosiasi dan alhamdulillah mobil komando boleh masuk,” seru orator di atas mobil komando.

Aksi terus berlangsung hingga sore hari usai salat asar.
Massa membubarkan diri, kawasan demo pun bersih, termasuk bersih dari sampah-sampah.

Dalam orasinya, Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara meminta capres Prabowo Subianto untuk tolak putusan Mahkamah Konstitusi bila permohonan sengketa hasil Pilpres yang mereka ajukan tidak dikabulkan.

“Kita mengingatkan Prabowo Subianto lebih terhormat bagi Anda untuk tidak mengakui hasil dari Pilpres itu karena memang terjadi kejahatan,” ungkap Marwan dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda.

Bila putusan MK besok menyatakan paslon 01 tetap memenangkan Pilpres 2019, Marwan menegaskan hari itu dijadikan awal dari perjuangan mereka.

“Maka itu artinya adalah awal perjuangan kita, perjuangan untuk terus menyuarakan aspirasi kita, bahwa kita tidak mau jadi bangsa pecundang,” ujarnya.

Dia meminta Prabowo tidak menemui Jokowi demi rekonsiliasi mendapat jatah menteri.

Bila hal tersebut tetap dilakukan, berarti Prabowo secara langsung sudah berkhianat dan tak pantas menjadi pemimpin yang diperjuangkan.

“Tapi kalau hanya karena kepentingan sampai anda (Prabowo) mengkhianati itu, maka anda memang tidak pantas menjadi pemimpin,” tandasnya.

Sementara itu Abdullah Hehamahua mengatakan aksi Kamis bukanlah aksi terakhir.”Aksi kita hari ini Insyaallah akan ditutup, tapi tentu aksi ini bukan yang terakhir karena besok adalah ending-nya, besok adalah penentuan proses di Mahkamah konstitusi,” kata Abdullah di atas mobil komando.

Aksi terus berlangsung hingga sore hari usai salat asar.
Massa membubarkan diri, kawasan demo pun bersih, termasuk bersih dari sampah-sampah.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK,” kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Menurut Tito, aksi unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan seperti tidak menganggu ketertiban publik.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan pihaknya tetap mengikuti arah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yakni tidak mengizinkan massa untuk melakukan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ( MK), Gambir, Jakarta Pusat.

“Intinya kami sudah siapkan dalam penanganan aksi unjuk rasa. Kami sudah mengimbau mengingatkan dan sampai tahapan paling akhir pun kami sudah siap,” kata dia. (Tim)

Redaksi Sribernews

Next Post

MK Tolak Kaim TPS Siluman

Thu Jun 27 , 2019
JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK( menolak dalil pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai Tempat Pemungutan Suara (TPS) siluman yang dikaitkan dengan tudingan 895.200 penggelembungan suara. “Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Saldi Isra di Gedung MK, […]