MK Tolak Bukti-Bukti yang Diajukan Pasangan 02

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA.SRIBERNEWS.COM–Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sejumlah bukti yang disodorkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga terkait tuduhan adanya kecurangan pemilu.

Hal itu disampaikan Majlis Hakim dalam sidang pembacaan putusan MK di Gedung MK, Jakarta (27/6/2019).

Sidang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Sejumlah bukti yang dan adlil yang disodorkan Tim Kuasa Hukum 02 yang dipimpin Bambang Widjojanto adalah terkait politik uang, ketidaknetralaln Polri dan kepala daearah, kecuranagan yang terstruktur sistematis, dan massif, serta pencoblosan suara.

Menurut Majelis, tudingan politik uang yang dilakukan kubu Joko Widodo- Ma’ruf Amin dengan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak berdasar.

“Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum,” ujar hakim Arief Hidayat.

Kuasa Hukum kubu 02 juga tidak bisa menjelaskan korelasi tudingan itu dengan perolehan suara kubu Prabowo dan Sandiaga.

Baca Juga:  Tak Terbendung, Pergerakan Massa untuk Aksi 22 Mei 2019

Hakim juga meragukan dalil terkait aparat yang tidak netral.

Imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah, menurut hakim MK, Aswanto, adalah hal yang wajar.

Selain itu, tidak ditemukan pula adanya ajakan memilih paslon tertentu.

Menurut Aswanto, bukti berita daring yang menyebut kepolisian membentuk tim buzzer untuk mendukung salah satu calon tidak dapat dibuktikan.

Majelis Hakim juga menilai dukungan yang diberikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bukanlah bentuk ketidaknetralan perangkat pemerintah.

Majelis hakim juga tidak menemukan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“TSM tidak terbukti dan dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan.

Majelis Hakim juga menolak sejumlah dalil tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan dalam proses pencoblosan di beberapa daerah antara lain
soal kotak suara yang tidak tersegel di Desa Mangunjawa, Bekasi.

Baca Juga:  Anies: Sebesar Apapun Santunan Tak Bisa Gantikan Naufal

Suhartoyo mengatakan menurut keterangan Bawaslu perangkat pemilu, termasuk KPPS, dan Panwaslu telah menyepakati untuk mengikat kotak suara itu dengan pengikat kabel.

“Permasalahan telah selesai dan tidak berdampak ke masing-masing suara apalagi membuktikan kecurangan,” ujarnya.

Hakim juga menyorot laporan dugaan pencoblosan kertas suara yang tidak terpakai secara ilegal di Mimika, Papua.

Tim Prabowo memberikan bukti berupa video yang memperlihatkan seorang anak kecil yang diduga ikut melalukan pencoblosan.

Namun tim Prabowo tidak memberikan keterangan mengenai kapan peristiwa itu terjadi.

Ia menyebut pertistiwa itu juga tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu terkait.

“Dalil tidak beralasan menurut hukum,” ujar Suhartoyo.(Tim)