Presiden Sampaikan Nota Keuangan 2021, Tanggapan pun Beragam

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SRIBERNEWS—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam pidato pengantar RAPBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat , 14 Agustus 2020.
Sejumlah tanggapan pun bermunculan terhadap pidato tersebut.

Pada pidato kali ini, Presiden mengatakan pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’.

Menurutnya, program pemulihan akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang.

Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB, kata Presiden, juga masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.

Presiden mengatakan rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk empat langkah strategis. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

RAPBN 2021 juga akan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Baca Juga:  Open House, Presiden di Istana, Ketua MPR di Rumah Dinas, Gubernur DKI di Kediaman Pribadi

Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan antara lain reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.

“Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” kata Presiden.

Sejumlah tanggapan muncul atas pidato presiden ini.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Aboebakar Alhabsy menilai ada yang terlewat dari pidato presiden hari ini, yakni tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, pidato presiden hanya menyinggung soal penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, pengelolaan hakim oleh Mahkamah Agung serta proses e-court.

Padahal, dia menilai ada persoalan hukum yang aktual yang sempat menghebohkan Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

Politikus dari Fraksi PKS ini mengatakan sejatinya rakyat ingin kasus – kasus itu disinggung presiden dalam pidatonya.

“Presiden perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh proses penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pidato Presiden Jokowi pada perhelatan tahunan itu cenderung normatif, bahkan berbeda jauh dengan yang dirasakan masyarakat saat ini.

Baca Juga:  PT Softex Indoensia Kenalkan Confidence Adult Pants Heavy Flow

“Bicara lompatan besar dalam momentum krisis ini, pemerintah juga ketinggalan. Bukan lompatan besar yang diraih tetapi terjerumus dalam pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen,” kata Anggota Komisi V DPR itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kaget saat mendengar pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR dan DPR, Jumat (14/8/2020) yang menyebut ‘pemerintah tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi’.

Pasalnya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mengatakan sejak awal Jokowi berkuasa, dinilai tidak pernah berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.

“ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa ‘Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi’. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah berpihak pada sektor pemberantasan korupsi,” ujar Kurnia sebagaimana dilansir Bisnis.com. Jumat, 14 Agustus 2020.

Kurnia mengatakan salah satu pihak yang menciptakan situasi suram dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pemerintah. DBS/ S2