Selected Random Sampling, benarkah ?

Oleh : Kiagus M. Tohir Gadjahnata**

Dalam bulan-bulan belakangan ini, istilah random sampling, sample, acak, simple random dan sejenisnya, menjadi kosa kata yang tidak asing terdengar (atau terbaca ?) dalam perbendaharaan komunikasi kita sehari-hari. Bahkan, minggu-minggu terakhir, mata, telinga, dan benak kita seperti dibombardir dengan terminologi-terminologi yang awalnya hanya akrab di dunia survei, dengan pendekatan ilmu Statistik dan Metodologi Penelitian tersebut.

Sejak usainya hari pencoblosan Pilpres, masyarakat sangat antusias mencermati dan sepertinya menanti dengan tidak sabar segera ingin tahu hasilnya. Terlebih, hanya beberapa jam usai pencoblosan, beberapa lembaga survei (LS) secara serentak -dengan hasil hampir seragam- mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) yang secara serentak pula ditayangkan oleh media televisi, seolah ingin memonopoli informasi satu arah itu agar diterima masyarakat.

Di sinilah “kontroversi” itu dimulai. Naluri kritis sebagian (besar) masyarakat merasakan ada “keganjilan” sedang berlangsung. Independensi para LS yang melakukan survei hitung cepat mulai diragukan.

Rasa ingin tahu lebih jauh menyeruak; metode apa yang digunakan, bagaimana teknis pengambilan sampelnya, sejauh mana validitasnya dan seterusnya, semakin hari semakin memuncak. Pihak LS yang menjamin metode quick count (QC) mereka memenuhi syarat, mencoba membuka sebagian “dapur” mereka.

Tak pelak bertebaranlah terminologi-terminologi dunia survei di atas tadi, salah satunya mengerucut pada istilah simple random sampling (sampel acak sederhana).

Bahwa para LS tadi mengaku mengambil sampel dari sekitar 2.000 TPS, dari lebih kurang 840.000an TPS yang ada di seluruh Indonesia, atau hanya sekitar 0,25% dari populasi. Validkah ? atau apakah dengan jumlah sampel tadi secara teknis LS sudah dapat menarik kesimpulan?

Jawabnya ya, jika sebaran pengambilan sampel sederhana tadi dilakukan dalam cakupan geografis yang merata, dengan tiap sampel memiliki kebebasan yang sama untuk terpilih secara acak. Tidak, jika sampel diambil dari sebaran yang tidak merata, meski tetap secara acak. Bagaimana maksudnya?

Mengacu pada kajian ilmu statistik dan metodologi penelitian sebagai dasar survei, pengambilan sampel acak sederhana haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya

1. Setiap individu sampel dalam populasi harus memiliki kesempatan yang sama (equal) untuk terpilih secara bebas.

Sebaran lokasi pengambilan sampel haruslah merata jika populasi tersebar dalam cakupan georafis yang relatif luas.

Jika salah satu, terlebih kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, penulis cenderung menilai bahwa sampel diambil tidak secara acak sederhana, tetapi secara acak terpilih/sistematis (selected/systematic random). Disinilah aroma ketidakindependenan LS tadi mulai terasa.

Agar lebih jelas, penulis memberi ilustrasi berikut:

Di suatu SLTA sedang terjadi keresahan, pasalnya sebagian guru dan siswa menunjukkan ketidakpercayaan kepada Kepala Sekolah, bahkan memuncak menjadi tuntutan agar Kepsek diganti.

Pihak Dinas Pendidikan setempat menangkap keresahan tersebut, lalu berinisiatif mengadakan pemungutan suara atas seluruh sivitas akademika, untuk mengetahui secara pasti aspirasi yang berkembang.

Sebelum pemungutan suara, santer terdengar kabar, bahwa terjadi polarisasi berikut: Guru-guru terpecah menjadi 2 kubu, ingin Kepsek diganti dan yang ingin tetap. Siswa kelas 12, dari 10 kelas paralel dengan masing-masing 35 siswa, seluruhnya menginginkan Kepsek diganti.

Siswa kelas 11, dari 10 kelas paralel terbagi 50:50 antara kelas yg ingin Kepsek diganti dengan yang ingin tetap. Siswa kelas 10, dari 10 kelas paralel ternyata 4 kelas ingin Kepsek diganti 6 kelas ingin tetap. Setelah dilakukan pemungutan suara, pihak Diknas menugaskan Kepsek agar meminta beberapa guru dari SLTA lain melakukan survei metode hitung cepat (QC), sebelum seluruh suara dihitung pihak Diknas. Kepsek “membisiki” agar surveyor mengambil sampel di lingkungan kelas 10 dan kelas 11 saja. Dengan alasan efisiensi waktu, pihak surveyor melakukan pengambilan sampel tidak dari sebaran seluruh siswa dari seluruh kelas, tapi mengikuti saran Kepsek, dengan pertimbangan jumlah sampel 2-3 siswa kelas 10 yang diambil dari 5 kelas paralel, telah mewakili populasi sivitas akademika. Disinilah terjadi distorsi teknis pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi kesimpulan. Alih-alih mengambil sampel acak sederhana, guru-guru surveyor malakukan teknis Systematic/Selected Random Sampling. Tentu saja, dengan kecenderungan sebaran “geopolitic” seperti gambaran di atas, hasil QC yang langsung diumumkan menguntungkan Kepsek.

Terhadap protes siswa-siswa kelas 12 dan sebagian guru, pihak kepsek maupun surveyor berkilah hitung cepat sudah dilakukan dengan kaidah ilmiah yang benar. Jika tidak puas, tunggu saja hasil hitung keseluruhan dari Diknas sebagai pihak yang berwenang.

Hasil hitung cepat yang diumumkan sejak hari pertama pencoblosan pemilu/pilpres sampai saat ini, ditengarai dilakukan oleh para LS dengan pendekatan pengambilan sampel seperti ilustrasi di atas. Di.siniilah kecurigaan sebagian masyarakat pemilik suara mendapat pembenaran. Meski secara teknis pengambilan sampel QC oleh para LS relatif telah memenuhi syarat, dalam arti tidak melanggar asas-asas metodologi survei yang berlaku umum, namun terdapat satu sisi yang terlupakan (atau sengaja dilupakan) oleh LS, yaitu asas Full Disclosures (pengungkapan penuh/penjabaran lebih lanjut) dalam pemilihan teknis pengambilan sampel.

Apakah dilakukan dengan simple random sampling yang “sebenarnya” ataukah dengan systematic/selected random sampling. Hal ini menjadi hak masyarakat sebagai pengguna informasi hasil QC, yang dilindungi undang-undang. Teknis yang disebut terakhir, jika dilakukan, tidaklah salah.

Namun perlu diingat, teknis itu hanya bisa dipilih jika diyakini resiko atas manipulasi data sampel relatif rendah. Jika sebaliknya, maka pilihan satu-satunya adalah simple random sampling yang sebenar-benarnya. Disinilah “moral” keilmuan dan jatidiri pelaksana survei dipertaruhkan.

Memang hasil QC masih bersifat prematur, bukanlah merupakan kesimpulan yang diakui oleh undang-undang untuk menentukan pemenang pilpres.

Namun hasilnya yang diumumkan berulang-ulang secara terus menerus oleh media televisi, secara psikologis dapat mempengaruhi kepercayaan seluruh masyarakat akan siapa pemenang pilpres.

Suatu kaidah dalam ilmu komunikasi massa menyatakan: suatu “ketidakbenaran” yang disampaikan berulang-ulang, dapat dipersepsi oleh massa sebagai kebenaran. Ini disebut Post Truth atau Psycological Truth yang jika disalahgunakan akan berdampak tidak sehat bagi demokrasi.

Terlepas beralasan tidaknya kecurigaan sebagian masyarakat akan tingkat independensi LS, tentu lebih elok jika LS, sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, memilih mempertahankan moral keilmuannya, daripada memilih terjebak pada pilihan-pilihan lain yang mencederai moral. Ibarat pepatah: “Sekali lancung ke tujuan seumur hidup orang tak percaya”. Bukankah kita semua menginginkan, atau dengan kata lain lebih menyukai, pemilu berlangsung dengan Luber dan Jurdil sesuai amanat undang-undang, sehingga siapapun yang terpilih sebagai Pemimpin, memiliki legitimasi tinggi untuk mempersatukan energi positif seluruh anak bangsa.

Hasil pemilu yang Luber dan Jurdil ini menjadi titik awal kita membangun kembali rasa percaya dan terpercaya di antara kita, sehingga dalam waktu segera masyarakat kita menjelma menjadi High Trust Society yang sejati. Setuju kan ?

**Mantan Bankir Syariah, Pegiat Dakwah & Spiritual Training, Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi.

Redaksi Sribernews

Next Post

Mie Korea Nongshim Farmer’s Heart Hadir di Indonesia

Tue Apr 30 , 2019
JAKARTA. Sribernews.com–Nongshim, produsen mie nomor satu di Korea, ikut meramaikan pasar Indonesia dengan menggunakan nama Nongshim Farmer’s Heart. Produk yang bersertifikasi halal MUI ini diperkenalkan di Jakarta, Selasa (29/4/2019. Artis Baim Wong turut memeriahkan kehadiran Nongshim Farmer’s heart. Nongshim Farmer’s Heart resmi dipasarkan distributor tunggal PT Sukanda Djaya. Martini Darmadi, […]