Pembangunan Kecerdasan Politik Rakyat untuk Indonesia yang Lebih Maju: Refleksi Akhir Tahun 2020

Berbagi Berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oleh
Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)

 
Menjelang akhir tahun 2020 ini kita disajikan oleh pertunjukan politik unik Indonesia, ketika Sandiaga Uno diangkat menjadi Menteri di Kabinet Jokowi. Dengan masuknya Sandiaga ke kabinet pemerintahan Jokowi maka lengkaplah sudah satu pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden (Prabowo-Sandi) dari kubu lawan pasangan Jokowi-Ma’ruf, masuk menjadi anak buah pasangan Jokowi-Ma’ruf yang memenangi pemilihan Presiden 2019, walaupun pada awalnya mereka tidak menerima kemenangan sang calon tersebut.
 
Boleh dibilang proses politik yang terjadi tersebut adalah sebuah hal yang unik dalam konteks internasional negara demokrasi modern. Bahkan hal yang terjadi itupun adalah sebuah sejarah baru dari proses demokrasi Indonesia sejak dimulainya proses pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat ditahun 2004. Dalam satu sisi hal yang terjadi tersebut mungkin disebut ingin meminimalkan gesekan politik yang terjadi sewaktu proses pilpres berlangsung, dimana bahkan dua kubu pendukung calon pasangan presiden tersebut saling memberikan hujatan satu sama lain dengan istilah “cebong” dan “kampret.”
 
Tetapi persoalannya, proses politik yang tejadi tersebut pada dasarnya menegasikan konsep demokrasi yang dikenal secara luas, dimana biasanya pihak yang kalah berada diluar dan menjadi oposisi, mengkritisi pemerintahan yang berkuasa, agar proses “check and balance” bisa terjadi. Karena dengan ketiadaan proses “check and balance” pada esensinya yang dirugikan adalah demokrasi itu sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan.
 
Proses kontrol dalam penyelenggaraan negara disebuah negara demokrasi adalah hal yang harus dilakukan, karena tanpa kontrol, tidak mustahil kekuasaan cenderung mudah untuk disalah gunakan. Kita mendengar istilah lama terkait hal ini yang disebut dengan, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, belakangan lembaga-lembaga pembangunan internasional menggunakan istilah “good governance”, bahkan dalam level perusahaanpun dikenal secara internasional istilah “good corporate governance.”  
 
Dalam sejarah Islam setelah Rasulullah, Khalifah Pertama yang terpilih secara Syura, Abu Bakar Siddiq, menyatakan dalam khutbah pengangkatannya yang diantaranya adalah, “…, If I do well, help me; and if I do wrong, set me right. … Obey me so long as I obey God and His Messenger. But if I disobey God and His Messenger, you owe me no obedience. …” Esensi dari khutbah ini adalah bahwa para pengikutnya mempunyai kewajiban untuk mengikutinya hanya jika beliau melakukan hal-hal yang benar, tetapi mereka tidak harus mengikutinya jika beliau melakukan kesalahan, bahkan perlu melakukan koreksi kepadanya. Sebenarnya hal ini adalah refleksi juga dari sebuah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa seorang Muslim harus selalu membantu saudaranya, baik saudaranya itu berbuat kebaikan dan kebenaran maupun kesalahan, pada waktu itu para sahabat bertanya bagaimana mungkin mereka harus membantu saudaranya jika mereka melakukan kesalahan, Rasulullah menjawab bahwa cara mereka membantu saudaranya tersebut adalah dengan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya.
 
Hal diatas pada prinsipnya dalam bahasa sekarang adalah penerapan “good governance” dan “check and balance.” Hal yang senada tetapi dalam ungkapan yang berbeda juga dinyatakan oleh para politisi dan negarawan Amerika Serikat yang diantaranya adalah Theodore Roosevelt (Presiden Amerika Serikat ke 26, 1901-1909) menyatakan bahwa, “To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American Public”, yang terjemahannya kurang lebih adalah “menyatakan bahwa disana harus tidak ada kritik terhadap Presiden, atau kita harus selalu mendukung Presiden, benar atau salah, adalah bukan hanya tidak patriotis and berjiwa budak, tetapi secara moral berkhianat kepada masyarakat Amerika.” 
 
Juga ada kata-kata senada lain dari Benjamin Franklin, salah satu “founding father” Amerika Serikat yang menyatakan, “it is the first responsibility of every citizen to question authority”, yang terjemahannya, “Adalah tanggung jawab utama dari setiap warga negara untuk mempertanyakan otoritas.” Dan yang tidak kalah penting, ketika kita menghadapi penurunan kualitas demokrasi dewasa ini, adalah pernyataan George Washington, Presiden Pertama Amerika Serikat, yang menyatakan, “If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter”, yang terjemahan bebasnya, “Jika kebebasan berbicara dicabut, dan kita diarahkan untuk bisu dan diam, seperti domba-domba yang akan disembelih.” Tentunya dalam kesempatan yang lain kita bisa bahas disini batas antara kebebasan berbicara dan penghinaan, tetapi esensi kebebasan berbicara disini adalah kritik terhadap pemerintahan.    
 
Jadi diatas jelas bahwa dukungan dan kepatuhan kepada pemerintahan ataupun Presidennya, terlepas apakah agama memegang peranan penting atau tidak dalam negara tersebut, hanya berlaku jika sang pemimpin tersebut berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan pemihakan kepada rakyat kebanyakan. Hal ini berlaku mulai dari masa Kekhalifahan Rasyidin dahulu sampai dengan konteks negara modern yang berdasarkan demokrasi dewasa ini.
 
Dalam konteks negara demokrasi Indonesia dewasa ini, maka perlu dibangun sebuah kesadaran dikalangan masyarakat bahwa mereka perlu selalu mengedepankan konsep “conditional support” kepada para pemimpin yang dipilihnya. Kondisi dimana rakyat memberikan “unconditional support” kepada para pemimpinnya adalah sebuah hal yang berbahaya, karena hal ini akan bisa menjurus kepada negara otoriter dan keditaktoran, seperti semboyan Raja Prancis dahulu yang menyatakan l’etat c’est moi, negara adalah saya, apapun yang dilakukan, benar atau salah, rakyat harus memberikan dukungan. Tidak heran jika akhirnya sebuah sistim yang seperti ini pada akhirnya berakhir dengan berdarah-darah dibawah pisau guillotine. Atau ada lagi sebuah konsep yang kita dengar dengan “right or wrong is my country”, sebuah konsep yang juga bisa menimbulkan penyalah gunaan kekuasaan yang luar biasa dari para oknum yang berkuasa.
 
Memang demokrasi diakui bukanlah sebuah sistim yang ideal, bahkan oleh para pemikir & politisi Barat itu sendiri, tetapi untuk saat ini, demokrasi adalah sebuah sistim yang bisa menghargai hak asasi manusia (HAM) dan mengantarkan kesejahteraan dan kemajuan dinegara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Asia Timur, Skandinavia, maupun Australia & New Zeland dibandingkan dengan sistim-sistim lainnya (dikesempatan lain akan dibahas negara demokrasi gagal model Filipina & negara-negara di Amerika Latin), apalagi sebuah sistim monarki absolut model Saudi Arabia ataupun sistim satu partai model komunis China yang cenderung represif dalam memaksakan kehendaknya. Atau juga kita melihat model-model Republik yang pada dasarnya adalah negara-negara otoriter, model yang ada di Mesir (diktator militer), Syria (diktator sipil), ataupun model ‘hybrid’ Korea Utara (pemerintahan komunis yang seperti kerajaan, dimana satu keluarga mempunyai kontrol luar biasa terhadap satu negara). Timbulnya Arab Spring di Timur Tengah sebenarnya adalah satu bentuk perlawanan kepada negara-negara dengan sistim otoriter yang korup.
 
Kembali kepada realitas politik Indonesia akhir tahun yang ada, dimana satu pasang calon yang kalah dalam proses demokrasi pada akhirnya “submit” dan mengikuti sang calon pemenang adalah sebuah pelajaran politik penting bagi para pendukung fanatik kedua pasang calon tersebut, bahwa politik pada dasarnya bisa begitu cair, terlebih lagi di Indonesia, dan para pendukung kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka tidak bisa “gelap mata” terhadap pihak yang didukungnya, baik itu bagi sang pemenang maupun yang kalah.
 
Kita dengar kekecewaan datang dari kubu kedua belah pihak, baik pagi para pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi. Pendukung pemenang melihat sendiri bagaimana lawan yang sebelumnya diserang habis-habisan ternyata pada akhirnya bisa mendapatkan posisi yang sang pendukung fanatik itupun tidak mendapatkannya. Lebih parah lagi adalah para pendukung pihak yang kalah, yang bahkan banyak menggunakan sumber dana mereka sendiri sewaktu kampanye dahulu (dengan dalih Prabowo-Sandi tidak mempunyai kekuatan pendanaan sebesar pasangan Jokowi-maruf, alasan yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan), yang bahkan sempat berdarah-darah, masuk tahanan, sebagian mereka juga meninggal ketika memperjuangkan pasangan yang didukungnya dalam demo di depan KPU pada Mei 2019 yang lalu. Coba bayangkan apa yang dirasakan keluarga para korban pendukung pasangan Prabowo-Sandi melihat realitas politik yang seperti mengkhianati esensi perjuangan mereka.
 
Mengapa hal tersebut menjadi pelajaran politik penting bagi rakyat, bahwa sebenarnya kedepan rakyat pun harusnya tidak perlu terlalu fanatik kepada para calon yang didukungnya. Rakyat harus menyadari bahwa mereka mendukung calon yang mereka dukung adalah karena disatukan oleh cita-cita dan idealisme perjuangan semata, begitu para figur yang didukungnnya dianggap sudah tidak berada direl cita-cita perjuangan dan idealisme bersama, pada saat itulah mereka sudah harus siap meninggalkan figur yang didukungnya tersebut. Karena fanatisme buta kepada satu figur pada akhirnya hanya akan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Dan ini berlaku tentunya bukan hanya untuk dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang lalu, tetapi yang terpenting adalah dalam kontestasi politik kedepannya, dan yang terdekat di tahun 2024 mendatang.
 
Pembangunan kecerdasan politik rakyat penting dalam kerangka menghilangkan “slavish attitude” (watak budak) dari rakyat, yang melihat figur yang mereka dukung adalah segala-galanya bahkan seperti figur setengah dewa. Pada akhirnya walaupun mungkin mereka memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi tentunya dan pastinya merekapun mempunyai kekurangan-kekurangan, karena mereka bukan malaikat, ataupun Nabi yang ma’sum. Bahkan Nabi pun pernah ditegur oleh Allah SWT ketika terlihat menganggap remeh tamu orang tua miskin yang buta yang dianggap lemah ketika pada waktu yang sama beliau sedang mencoba mengajak pembesar Quraish yang ‘powerful’ untuk masuk Islam. Disini bahkan seorang Rasulpun mengalami sebuah proses “check and balance.”
 
Dalam konteks politik Indonesia mendatang khususnya nanti dalam pemilihan Presiden 2024, rakyat kebanyakan harus cerdas, bahwa orang-orang yang akan ikut kontestasi pemilihan presiden tersebut adalah calon-calon pelayan publik yang perlu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat, bukan para calon penguasa yang akan menjadi tuan-tuan mereka, yang setelah duduk disinggasana kekuasaan hanya mementingkan kelompok elite saja. Rakyat perlu menyadari bahwa dukungan mereka terbatas jika para calon yang dipilihnya adalah benar-benar mempunyai pemihakan kepada rakyat banyak, dan bisa berjuang untuk menegakkan sebuah sistim yang berKetuhanan, berkemanusiaan, menjaga persatuan, menghargai musyawarah, dan tentunya akan berjuang untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (esensi Pancasila). Sebuah cita-cita yang tidak main-main, sebuah upaya menegakan masyarakat egaliter yang didasarkan oleh nilai-nilai keTuhanan, atau tentunya nilai-nilai Tauhid bagi umat Islam.
 
Disini rakyat dalam perjuangan politik mereka, perlu membuang jauh-jauh mental-mental neo-feodal, yang terlalu mengagung-agungkan para junjungannya, padahal dalam konteks demokrasi modern, figur-figur yang tampil tersebut harus menjadi figur-figur yang justru mewakili kepentingan rakyat banyak, figur-figur yang harus merasa lemah jika tidak bisa menjaga kemaslahatan rakyat kebanyakan ataupun kepentingan kelompok rakyat yang tertindas, dan figur-figur yang harus merasa kuat dan bisa keras  jika berhadapan dengan elite-elite yang justru membawa kemudharatan untuk rakyat banyak ataupun elite-elite yang mempunyai sifat menindas.
 
Jakarta, 31 Desember 2020
 

Berita Terkait

  • Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara!07/04/2020 Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara! Bagian 1: *Kedaulatan Negara Tergadai? Oleh Marwan Batubara, IRESS Di tengah semakin beratnya beban hidup rakyat akibat pandemi Covid-19 dan kondisi keuangan negara yang semakin terbebani utang, akhir Maret 2020 lalu Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan (LBP) menyatakan bahwa ambisi Jokowi untuk memindahkan IKN akan tetap diteruskan (24/3/2020). Dikatakan, tim dari Kemenko Marves bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan IKN.   Sejalan dengan LBP, Presiden Jokowi pun ingin mewujudkan “ambisi” memindahkan Ibu IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebelum masa jabatan ke-2 berakhir. Mimpi ini akan direalisasikan karena telah didukung DPR, mayoritas partai politik serta sejumlah pakar dan akademisi dengan berbagai alasan sumir. Dengan begitu, Jokowi tak merasa perlu membuat kajian kelayakan komprehensif dan tidak pula peduli dengan mayoritas rakyat yang menolak.   Ambisi pemindahan IKN yang konon dipromosikan sebagai economic deriver untuk pertumbuhan ekonomi merupakan program yang memberatkan keuangan negara, tidak pro pemerataan, tidak prioritas, tidak didukung kajian dan pertimbangan objektif, akan menambah beban utang negara, serta berpotensi moral hazard. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi rakyat dan keuangan negara yang semakin morat-marit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, program pemindahan IKN memang harus segera dibatalkan! Beban Utang Meningkat Tajam Sikap ambisius Jokowi memindahkan IKN telah terrefleksi dalam penetapan APBN 2020 pada 24 September 2019 yang lalu. Meskipun masih dalam tahap kajian dan belum memiliki landasan hukum berbentuk undang-undang, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp2 triliun untuk pemindahan IKN yang tersebar dalam anggaran sejumlah kementrian. Sikap arogan dan menabrak aturan ini diambil pemerintah di tengah defisit APBN yang semakin besar, sehingga beban utang negara dalam APBN akan semakin berat dari tahun ke tahun.   Dalam bulan Februari 2020 pemerintah menambah utang sebesar Rp 130,63 triliun terhadap total utang yang sebelumnya telah mencapai Rp4.817,55 triliun. Selama sekitar 5 tahun “berkuasa”, Jokowi telah meningkatkan utang negara dari Rp 2.600 triliun pada Desember 2014 menjadi Rp 4.948,18 triliun pada akhir Februari 2020. Artinya, Jokowi telah menambah utang negara sebesar Rp 2.348 triliun, atau meningkat sekitar 90%!   Dengan pandemi Coivd-19, pemerintah telah menerbitkan Perppu No.1/2020 yang antara lain berisi ketentuan relaksasi batas defisit APBN menjadi 5%, dari 3% yang berlaku saat ini, untuk 3 tahun ke depan. Selain itu, perppu ini juga menambah alokasi belanja Rp 405 triliun yang menurut Menkeu Sri Mulyani sebagian didanai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dana BLU, realokasi penyertaan modal negara, dan utang (1/4/2020).   Menkeu tidak menyebutkan secara eksplisit tentang akan adanya realokasi dan pengurangan atau penghapusan anggaran yang tidak prioritas, seperti anggaran untuk IKN. Dengan demikian, sebagian besar anggaran untuk tambahan belanja Rp 405 triliun tersebut akan ditutup dengan utang baru. Dalam hal ini proyek mercu suar IKN pun akan dilanjutkan. Artinya utang negara yang sudah sangat besar tersebut akan semakin meningkat akibat wabah korona, dan akan diperparah oleh ambisi Presiden Jokowi memindahkan IKN. Kemiskinan & Gini Ratio Masih Tinggi   Dalam laporan keuangan pemerintah disebutkan realisasi pembayaran bunga utang pada 2019 mencapai Rp275,5 triliun. Sedangkan untuk tahun 2020 ini, anggaran pembayaran bunga utang adalah 295 triliun. Jika ditambah dengan pembayaran pokok utang Rp351 trilliun, maka total pokok dan bunga utang yang harus dibayarkan dalam APBN 2020 adalah Rp 646 Trilliun. Anggaran untuk utang tersebut jauh di atas anggaran untuk Program Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, termasuk subsidi yang jumlahnya Rp 372,5 triliun.   Pembangunan IKN sesuai konsep awal adalah menjadikan IKN sebagai economic driver atau sebagai penggerak ekonomi melalui urban development. Dalam hal ini, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah aspek ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, lingkungan, budaya, hankam, dll., secara seimbang. Faktanya, kajian komprehensif guna menganalisis berbagai aspek tersebut belum dilakukan pemerintah, apalagi jika berharap akan adanya keterlibatan berbagai stake holders yang relevan.   Ditinjau dari aspek sosial-politik, pengentasan kemiskinan dan pemerataan Indonesia bagian timur dengan barat justru akan jauh lebih efisien dan efektif jika dilakukan melalui intensifikasi dan konsistensi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri (khusus) dan produksi yang tersebar di berbagai daerah. Kemiskinan yang merata di seluruh daerah akan dapat dientaskan melalui pembangunan sentra-sentra industri dan produksi yang relevan bagi tiap daerah. Pengentasan kemiskinan tidak akan efektif dan efisien dengan pemindahan IKN yang titik beratnya hanya pada aspek ekonomi, dan sejak awal tidak dimaksudkan pula menjadi kota industri dan pusat produksi!   Populasi masyarakat miskin di Indonesia masih tinggi seperti terlihat pada tingkat kemiskinan sekitar 10%. Tingkat ketimpangan kaya-miskin nasional pun masih lebar dengan Gini Ratio sekitar 0,39. Dengan kondisi gagal panen akhir-akhir ini, ditambah pula dengan kehidupan ekonomi yang memburuk akibat wabah Covid-19, maka sangat jelas bahwa tingkat kemiskinan dan gap kaya-miskin pun akan meningkat. Ternyata LBP dan Jokowi masih tetap ngotot untuk membangun IKN baru tanpa peduli nasib rakyat miskin! Mayoritas Beban IKN Ditanggung APBN Menurut pemerintah pemindahan IKN dimaksudkan untuk mewujudkan visi Indonesia sentris melalui pembangunan yang merata dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Anggaran pemindahan IKN adalah sekitar Rp 466 triliun yang berasal APBN, swasta dan swasta/BUMN dalam skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci anggaran pemindahan IKN dengan skema pembiayaan sebagai berikut: a. Melalui APBN, porsi 19,2% atau Rp 89,472 triliun untuk membangun: 1) Infrastruktur pelayanan dasar; 2) Istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri; 3) Rumah dinas PNS/TNI/Polri; 4) Pengadaan lahan; 5) Ruang terbuka hijau; 6) Pangkalan militer.   b. Melalui Swasta, 26,2% atau Rp122,092 triliun, untuk membangun: 1) Perumahan umum; 2) Perguruan tinggi; 3) Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol; 4) Sarana kesehatan; 5) Shopping mall; 6) MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).   c. Melalui KPBU, 54,6% atau Rp 254,436 triliun, untuk membangun: 1) Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 2) Infrastruktur selain yang tercakup APBN; 3) Sarana pendidikan dan kesehatan; 4) Museum dan lembaga permasyarakatan; 5) Sarana penunjang.   Rencana pemindahan IKN yang diklaim hanya menggunakan APBN sebesar Rp89,472 triliun di atas, supaya terlihat rendah, ternyata mengandung unsur manipulasi. Pertama, menurut Pasal 5 Perpres No.38/2015 tentang KPBU, sarana yang boleh dikerjasamakan sesuai skema KPBU adalah sarana ekonomi dan sosial. Karena itu, sarana gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif jelas tidak termasuk sarana yang didanai swasta melalui skema KPBU, tetapi harus didanai negara melalui APBN.   Kedua, meskipun sarana dan gedung-gedung tersebut dikerjasamakan dengan swasta melalui skema KPBU, pada akhirnya pemerintah perlu membayar biaya sewa dalam bentuk biaya operasi setiap kementrian dan lembaga yang memanfaatkan sarana tersebut. Akhirnya, tetap saja negara melalui APBN lah yang harus membayar biaya sewa/operasi sarana tersebut! Bahkan jumlahnya pun pasti lebih besar karena di dalam skema KBPU terkandung unsur keuntungan swasta yang harus dibayar, dibanding jika sarana dibangun pemerintah.   Ketiga,  biaya sebesar Rp466 triliun di atas hanya memperhitungkan pembangunan sarana. Padahal dengan pindah IKN, sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat yang saat ini berjumlah 1,4 juta orang juga perlu pindah. Jokowi memastikan bahwa seluruh ASN di pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru pada 2024 (27/1/2020). Seandainya pun ISN yang ikut pindah hanya sekitar 200.000 orang, maka akan dibutuhkan juga biaya sekitar Rp 5 hingga Rp 7 triliun. Dominasi Swasta/Asing! Secara keseluruhan, biaya yang akan ditanggung APBN karena pindahnya IKN akan sangat besar dan berlangsung bertahun-tahun. Namun terlepas dari beban APBN yang berat tersebut, pihak swasta akan sangat dominan membangun IKN baru. Penggunaan skema KPBU yang menggunakan dana swasta hingga Rp 254 triliun, ditambah swasta murni Rp 122 triliun, akan menjadikan kantor-kantor IKN sebagai proyek bisnis yang sangat menguntungkan bagi swasta/asing. Dalam hal ini, perburuan untung besar oleh oligarki penguasa-pengusaha lah yang tampak menjadi motif utama ambisa Jokowi memindahkan IKN!   Padahal, seluruh sarana terkait penyelenggaraan negara, terutama kantor-kantor eksekutif, legislatif dan yudikatif, berikut sarana penunjangnya, sesuai konstitusi haruslah dibangun negara/pemerintah. Karena motif bisnis di satu sisi dan sikap defensif atas gugatan beban APBN yang besar di sisi lain, maka Jokowi tetap memaksakan pembangunan IKN baru. Karena motif bisnis pulalah maka proyek IKN ini dengan sangat arogan dijalankan oligarki penguasa-pengusaha melalui pendekatan konspiratif, sistemik dan otoriter!   Negara akan membayar keuntungan bisnis swasta/asing membangun berbagai sarana IKN dalam jumlah sangat besar pada tahun-tahun mendatang. Yang lebih ironis, dengan peran swasta yang dominan, maka peran pemerintah menjamin kedaulatan negara dan martabat bangsa akan berkurang atau hilang. Artinya, peran swasta membangun IKN pasti mengancam kedaulatan negara dan martabat bangsa. Sebab, infrastruktur politik strategis dan objek vital negara, seperti juga untuk persenjataan TNI, seharusnya dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara.   Jika peran swasta dibiarkan seperti di atas, maka pemerintah tidak akan dapat berfungsi secara penuh dan independen menjalankan fungsi konstitusional negara. Dengan demikian, pembentukan pemerintah guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila  pun pasti tidak akan terpenuhi.    Uraian di atas menunjukkan ambisi pembangunan IKN baru jelas akan melanggar UUD 1945, Pancasila dan sejumlah UU. Selain itu, karena ingin menunjukkan IKN baru tidak membebani keuangan negara/APBN dengan berlindung di balik dana swasta, sebetulnya pemerintah melakukan kesalahan-kesalahan lain secara bersamaan: membisniskan sarana vital negara, memberi peluang dan keuntungan bisnis oligarkis kepada swasta/asing, membebani keuangan negara secara jangka panjang, serta  sekaligus menggadaikan kedaulatan negara dan martabat bangsa!  Ditambah dengan beban utang yang akan meroket, serta target pemerataan dan pengentasan kemiskinan yang tidak akan efektif dan efisien, maka pembangunan IKN baru memang sudah saatnya […] Posted in Opini
  • Puasa Yuk, Biar Bangsa Ini Jadi Bener12/04/2021 Puasa Yuk, Biar Bangsa Ini Jadi Bener Oleh Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Ramadhan tiba. Marhaban, sebuah kata yang beredar di group-group medsos. Diiringi ucapan maaf dan ditutup doa. Satu dengan yang lain saling berapa setiap jelang Ramadhan. Mengucapkan kata selamat. Tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindhu, tidak Budha, tidak Konghucu. Semua mengucapkan selamat kepada saudara-saudaranya yang muslim. Belum lagi kalau lebaran. Rukun, guyup, dan hidup harmonis. Agama tak jadi sekat. Iman bukan tembok penghalang untuk membangun harmoni sosial. Indonesia ini negeri penuh keragaman. Etnis, bahasa, budaya dan agama. Dari dulu, satu sama lain membaur dalam komunitas yang beragam. Saling Asih dan Saling Asuh. Saling hormat dan menghargai. Ada bencana, tak lagi tanya agama. Yang ditanya: perlu bantuan apa? Apa yang dibutuhkan? Disinilah persaudaraan itu menjadi warisan turun temurun dalam ragam solidaritas yang terus menguat. Ramadhan, dengan banjirnya ucapan dari lintas iman, ini bukti betapa damainya Indonesia. Hanya saja, suasana damai tak semua orang suka. Terutama mereka yang tak mau puasa. Jadi pejabat, nyolong. Gak bisa puasa. Punya suara, dijual. Gak tahan lihat uang dan jabatan. Gak dapat jabatan, adu domba. Orang-orang ini gak kenal puasa. Ada yang lempar-lempar bom, lalu teriak teroris. Ngeri ah..., Coba kalau pejabat puasa, gak akan nyolong lagi. Para politisi puasa, gak adu domba lagi. Pengusaha puasa, gak sogok sana sogok sini. Anggota DPR puasa, gak budek lagi. Ayuk puasa. Puasa nyolong, puasa korupsi, puasa nyuap, puasa adu domba. Kalau semua pada puasa, Indonesia akan seperti surga. Tapi, kapan? Tangsel, […] Posted in Opini
  • Kemana Arah Politik Jokowi Di Pilpres 2024?19/04/2021 Kemana Arah Politik Jokowi Di Pilpres 2024? Oleh Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tiga periode jabatan presiden, hampir tidak mungkin terjadi di era reformasi. Indonesia sepertinya trauma punya presiden terlalu lama. Kabarnya, semua partai, terutama PDIP, tidak setuju presiden tiga periode. Jokowi sendiri menegaskan tidak setuju juga untuk tiga periode. Jadi, clear. Semua kompak. Selama ini, ide tiga periode hanya wacana liar yang berkembang di media, terutama media sosial. Lalu, kemana arah politik Jokowi di pilpres 2024? Apakah Jokowi akan ditinggalkan mitra koalisinya? Atau masih punya kekuatan untuk bergaining? 2024, ada 270 plt kepala daerah. Semua plt dipilih presiden dan memiliki kekuatan tersendiri. Apalagi jika jelang 2024 Jokowi menjadi ketua umum salah satu partai. Kemungkinan Jokowi menjadi ketua PDIP, Demokrat, atau partai yang lain bukan hal mustahil. Nah, jika Jokowi memiliki partai, kekuatan bergainingnya akan tetap besar. Diantara tokoh yang santer dan berpeluang maju di pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan sejumlah nama yang lain. Diantara nama-nama itu, siapa yang memungkinkan didukung Jokowi? Semua tetap punya peluang untuk didukung Jokowi. Prabowo misalnya, cukup kuat dan dekat dengan Jokowi untuk saat ini. Tapi, jika Prabowo diusung oleh PDIP, maka pengaruh Jokowi ke Prabowo kalah kuat dengan Megawati. Apalagi, Prabowo dua kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di pilpres 2014 dan 2019. Hiruk pikuk pilpres masa lalu bisa jadi resisten dan punya potensi kerentanan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Tentu, ini akan jadi kalkulasi tersendiri bagi Jokowi. Selain Prabowo, orang yang cukup dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi, Ganjar adalah kader PDIP. Tanpa jabatan presiden pasca 2024, Jokowi tidak akan dihitung kekuatannya oleh Megawati yang notabene menjadi penguasa di partai berlambang kepala banteng ini. Artinya, dominasi Megawati ke kader akan menihilkan pengaruh Jokowi. Kecuali jika Ganjar membelot dan keluar dari PDIP. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil tidak terlalu dekat, tapi akan sangat ditentukan oleh partai pengusung dan elektabilitas. Sandi kader Gerindra. Sulit mendapatkan tiket maju dari Gerindra mengingat Prabowo masih menjadi primadona di partai berlambang garuda ini. Kecuali jika Prabowo batal maju di pilpres 2024, Sandi akan punya peluang. Sementara Ridwan Kamil, selain tidak punya partai, elektabilitasnya juga tidak terlalu menonjol. Masih perlu kerja keras jika ingin dapat pinangan dan dukungan. Mendukung Anies, kalkulasinya bagi Jokowi lebih rasional. Selain elektabilitas menjanjikan, Anies sulit dikalahkan jika maju di pilgub DKI lagi. Anies mesti nyapres. Jika tidak, Anies akan bertarung di pilgub DKI lagi sebagai incumbent. Seandainya pun semua partai dihalangi untuk mengusung Anies nyagub di DKI, Anies masih bisa lewat jalur Independen. Di DKI, elektabilitas Anies tidak tertandingi. Akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Anies di pilgub DKI 2024. Incumbent, prestasi cukup banyak dan populer, serta fanatisme pemilih masih sangat kuat. Soal ini, analis dan surveyer politik paham datanya. Jika Jokowi berniat membawa putra sulungnya Gibran ke Jakarta, mesti menghindari lawan Anies. Masih terlalu berat dan tidak tepat waktu. Untuk menghindari lawan Anies di pilgub DKI, Anies mesti dicapreskan. Jokowi dukung Anies ini akan jadi win win solution. Pertama, keduanya pernah punya sejarah kedekatan yang bisa direkatkan lagi. Kedua, rekonsiliasi bangsa ini akan bisa dijahit kembali. Anies punya karakter merangkul dan bersinergi dengan semua pihak. Ketiga, Anies tipe orang yang di dalam dirinya tidak ada kosa kata balas dendam. Siapapun, akan aman dan nyaman bersama Anies. Tapi, apapun itu, presiden Jokowi pasti sudah punya rencana dan kalkulasi yang matang soal pilpres 2024. Karena ini menyangkut eksistensi politiknya setelah tidak lagi menjadi presiden. Jakarta, 19 April […] Posted in Opini
  • Gerakan Wakaf di Tengah Perampokan Uang28/01/2021 Gerakan Wakaf di Tengah Perampokan Uang Oleh M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEDANG ramai bangsa ini menyoroti perampokan uang rakyat oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan rekan dari partai PDIP nya. Brutal dan dahsyat dalam memakan dana bansos di saat pandemi. Di samping masyarakat menghendaki hukuman mati bagi Juliari juga sampai tuntutan pembubaran PDIP. Di tengah perampokan uang rakyat yang berkelanjutan dari Jiwasraya, Asabri, Pertamina, hingga Lobster dan kini Bansos, justru Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Sesuatu yang seperti biasa tetapi menjadi luar biasa karena dicanangkan di saat negara “butuh uang sekali”. Seperti yang berpihak kepada umat Islam tetapi sebenarnya umat Islam sendiri menduga ada motif lain dari canangan ini. Motif ekonomi ketimbang ibadah sebagaimana ungkapan Presiden sendiri yang menyatakan wakaf tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga sosial dan ekonomi. Sungguh menunjukkan kedangkalan keagamaan dan pandangan sekuler yang memisahkan ibadah dan sosial ekonomi. Seorang muslim yang baik akan memandang aspek sosial dan ekonomi itu sebagai ibadah. Rezim kapal keruk sepertinya layak untuk disematkan. Mengeruk dana investor yang semakin tersendat, mengeruk hutang asing sampai 6000 Triliun, lalu mengeruk uang umat Islam melalui eksploitasi zakat dan dana haji. Kini mencoba mengeruk dana wakaf umat Islam. Setahun 188 Triliun. Sri Mulyani sudah bermimpi menggunakan dana ini untuk pembangunan infrastruktur. Umat Islam bukan tak senang bagian dari syari’at agama dicanangkan sebagai program nasional, masalahnya adalah Pemerintah menerapkan kebijakan ambivalen. Di satu sisi umat Islam dicoba untuk dilumpuhkan melalui isu radikalisme, intoleransi, terorisme, dan ekstrimisme. Juga melalui kriminalisasi ulama dan aktivis. Di lain sisi dana umat via zakat, haji, dan wakaf justru akan diambil. Infrastruktur pula orientasinya. Celakanya lagi uang yang ada di BUMN pun dikorupsi, begitu juga dana pinjaman untuk menanggulangi pandemi dirampok habis. Krisis ekonomi yang sudah di depan mata membuat Pemerintah menggaruk apapun, termasuk dana wakaf umat. Sayangnya Wapres yang Kyai selalu tampil menjadi tukang stempel kebijakan yang berhubungan dengan keumatan. Soal wajib dan halal vaksin, dana haji yang digunakan untuk keperluan selain haji, eksploitasi zakat, serta pembenaran wakaf yang digunakan untuk hal “di luar ibadah”. Wakaf uang di tengah perampokan uang adalah tema dari drama negara. Ada sindiran gambar foto seseorang yang sedang melirik tajam sambil tersenyum, lalu ada tulisan di atasnya “that moment” dan di bawahnya —when the corruptor hear ‘Wakaf’— he he Bandung, 27 Januari […] Posted in Opini
  • Sombongnya Abdullah Mahmud Hendropriyono, Memang Siapa Dia?01/01/2021 Sombongnya Abdullah Mahmud Hendropriyono, Memang Siapa Dia? Oleh Ahmad Khozinudin Sastrawan Politik Di tengah kecaman publik terhadap tindakan zalim pemerintah terhadap FPI, Abdullah Mahmud Hendropriyono mengancam Apabila ada organisasi yang menampung eks angota FPI, bisa-bisa organisasi tersebut juga bakal kena sanksi. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa sejumlah tokoh yang semula pengurus Front Pembela Islam telah mendeklarasikan diri membentuk Front Persatuan Islam. Apakah, ancaman Mahmud ini diarahkan kepada deklarator Front Persatuan Islam ? Mahmud, juga sesumbar Apabila ada oknum yang menyampaikan hasutan dan melanggar undang-undang, maka oknum tersebut bisa kena pidana terorisme. Sejak kapan definisi terorisme berubah menjadi hasutan ? Apa ukurannya, hasutan dianggap kegiatan terorisme ? Bagaimana dengan pernyataan Mahmud ini, apakah dapat dikategorikan hasutan terorisme ? Mahmud juga berceloteh, bahwa Kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah, dengan cara membersihkan benalu-benalunya. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog, yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi (organized crime). Luar biasa semua tudingan terhadap FPI. Sudah 6 anggotanya ditembak mati, pemimpinnya di penjara, organisasi diumumkan dilarang, pondok pesantrennya mau digusur, kasus chat fake lama dibuka kembali, orang dekatnya dikriminalisasi, kini dianggap benalu demokrasi. Demokrasi memang menjijikkan, tak ada demokrasi bagi umat Islam, demokrasi hanya untuk mereka yang sekuler. Perjuangan umat Islam, meskipun menjadi aspirasi seluruh Umat dituding anti demokrasi. Perjuangan syariah dan khilafah, dituduh tidak demokratis. Padahal, yang berjuang via pemilu menimbulkan korban jiwa masih saja disebut demokratis. Demokrasi adalah biang meninggalnya 894 anggota KPPS pada pilpres 2019. Demokrasi adalah akar perpecahan rakyat menjadi kubu cebong - kampret. Demokrasi, melegalisasi kecurangan sebagai sebuah kemenangan. Karena itu fakta dari demokrasi, kami tak peduli. Kami hanya peduli terhadap Islam dan berjuang untuk Islam. Dengan cara Islam, yakni dakwah Islam. Mahmud, bisa berkata apapun tapi tak bisa melakukan apapun. Perjuangan umat Islam dilakukan bukan karena menghindari ancaman, bukan pula karena ingin pujian. Perjuangan Islam semata karena Allah SWT. Mahmud, tak akan bisa menakut-nakuti umat Islam. Mahmud adalah orang yang punya legacy berdarah pada Peristiwa Talangsari 1989 yang menewaskan banyak umat Islam di Lampung. Mahmud juga diduga telah terlibat dalam pembunuhan Munir pada September 2004. Ingatlah wahai Mahmud, hisab Allah SWT sangat cepat. Siapapun, tak akan dapat lari dari hisab Allah SWT. Kami tak akan pernah takut dengan ancaman. Allah SWT yang menggenggam takdir manusia. Bumi ini adalah milik Allah SWT, maka hukum Allah SWT pasti akan berlaku bagi semua hambanya. […] Posted in Opini
Baca Juga:  Tanjung Priok Berdarah, Akibat Penyimpangan Pancasila