Ajukan Judicial Review, ProDem Teriak Yel-Yel Turunkan Jokowi

  • Bagikan
prodem
Cloud Hosting Indonesia

JAKARTA.SRIBERNEWS—Suara teriakan /yel-yel “Turun Jokowi “ terdengar di depan Gedung Mahkamah Konsitutusi (MK), Jumat, 5 Juni 2020.

Teriakan itu diucapkan Ketua ProDem Iwan Sumule dan diikuti puluhan aktivis lainnya saat mereka akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan PandemiK Covid-19.

DomaiNesia

“Turun, turun, turun Jokowi, turun Jokowi sekarang juga,” teriak Iwan sembari mengepalkan tangan ke atas. Puluhan aktivis yang sebagian memakai masker berwarna hitam bertuliskan “Batalkan UU No 2/2020 Corona” menyambut ucapan Iwan tersebut.

Sebelum tiba di Gedung MK, sekitar 50 aktivis ProDEM ini melakukan aksi longmarch dari Jalan Veteran 1, Jakarta Pusat, hingga ke depan Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca Juga:  Demo Hari Buruh Diwarnai Ricuh

Saat tiba di Gedung MK, mereka langsung dihadapi pihak keamanan Gedung MK dan aparat kepolisian. Mereka dilarang masuk lantaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa Pandemik Covid-19 ini.

Hanya beberapa perwakilan yang bisa masuk ke dalam Gedung MK, mendampingi tim hukum ProDEM yang akan mengajukan permohonan JR.

Menurut Iwan, mereka mengajukan JR karena peraturan dinilai telah melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan merusak sistem negara Indonesia.

UU tersebut telah menghilangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh beberapa lembaga Negara, misalnya hak DPR untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran negara menjadi hilang.

“Karena di UU 2/2020 itu APBN itu ditentukan oleh eksekutif sendiri yang menyusun. Jadi APBN diambil alih oleh pemerintah selama masa tanggap darurat corona itu diberlakukan dari 2020 sampai 2023,” kata dia.

Baca Juga:  Din Syamsudin-Siti Zuhro: Cabut atau Revisi SKB 3 Menteri

Menurut Iwan, UU Nomor 2/2020 telah menegasikan UU lain yang sudah berlaku sebelumnya misalnya, menegasikan UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Topikor) dan UU Mkmor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU 2/2020 justru memberikan imunitas bagi pelaksana aturan tersebut di depan hukum. Padahal, hal itu bertentangan dengan UU Tipikor.

Dalam pengajuan judicial review tersebut, mereka meminta minta keseluruhan pasal dalam UU 2/2020 dicabut. DBS

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan