Sekda MTB Buka Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa

  • Bagikan
IMG 20180827 WA0014
Cloud Hosting Indonesia

MTB (Ambon), Sribernews – Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Makuku Tenggara Barat (MTB) Piterson Rangkoratat SH membuka pelatihan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah MTB tahun 2018.

Acara ini digelar Senin (27/8/2018) pukul 10:35 WIT di Aula SMK Imakulata Saumlaki, Jln. Suster Makaria, Desa Olilit Barat, Kecamatan Tansel, MTB.

DomaiNesia

Dalam rilis yang diterima sribernews.com dijelaskan, pemerintah menyakini, acara ini sangat berguna bagi aparatur desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Operator Desa dapat mengerti dan memahami tata cara Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

Adapun sasaran kegiatan tersebut peningkatan kapasitas seluruh aparatur pemerintah desa khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Operator Desa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menggunakan Aplisai Keuangan Desa.

Baca Juga:  Moeldoko, Ketum Demokrat versi KLB

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni 27-28 Agustus 2018 ini dibiayai oleh Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.MTB Tahun 2018.

“Disini dalam rangka mengikuti acara Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa,” ucap Piterson yang mewakili Bupati MTB.

Seperti diketahui Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana pembangunan bagi desa, baik yang bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun dari dana perimbangan yang dialokasikan dalam APBD dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

DD maupun ADD yang dialokasikan pemerintah bagi desa dalam membiayai pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun, dan pemerintah akan mengalokasikan DD dalam APBN tahun 2019 sebesar 85 triliun rupiah.

Baca Juga:  Saksi Tegaskan acara di Petamburan Sesuai Prokes

Jumlah tersebut naik 25 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebesar 60 triliun rupiah.

Makanya kenaikan pagu DD maupun ADD dalam jumlah besar ini haruslah dibarengi dengan kesiapan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaannya. (Poppy)

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan