Pelarian Koruptor Joko Tjandra Makan Korban, Tiga Jenderal Terjungkal. Siapa Berikutnya?

  • Bagikan
WhatsApp Image 2020 07 20 at 22.47.17
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS—Kasus pelarian koruptor cessie Bank Bali Joko Tjandra yang menjadi perhatian publik dan pembicara di berbagai tempat, khususnya di medsos, mulai memakan korban. Hanya dalam waktu kurang lebih sepekan, tiga jenderal polisi menjadi korban. Mereka dicopot dari jabatannya, bahkan ada yang ditahan selama 14 hari untuk kepentingan pemereiksaan.

Mereka adalah : Brigjen Prasetijo Utomo (Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri), Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

DomaiNesia

Mereka diduga melanggar etik ataupun terkait dengan Joko Tjandra. Pencopotan Prasetijo tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam hal ini, Prasetijo menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan ditahan selama 14 hari di ruang khusus Provos Mabes Polri.

Prasetijo setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu. Penyidikan internal mengukapkan fakta Prasetijo sempat berkomunikasi langsung dengan Djoko Tjandra tanpa melalui perantara. Dia juga membantu Djoko Tjandra dengan membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Bahkan, dia yang membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

Parahnya, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat, 17 Juli 2020, yang itu pun bukan Djoko Tjandra langsung, tapi seseorang yang mengaku Djoko Tjandra. “Menurut keterangan dokter bahwasanya yang datang dengan yang di TV beda,” kata Awi Setiyono kepada wartawan.

Sementara itu Napoleon Bonaparte dan Nugroho Slamet Wibowo dihukum karena dinilai terlibat dalam kasus penghapusan red notice atas nama Joko Tjandra dari data Interpol sejak 2014 lalu.

Pencopotan keduanya tertuang dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asistem Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.
Nugroho dalam jabatannya sempat bersurat ke Dirjen Imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu untuk memberikan informasi terkait terhapusnya data red notice Joko Tjandra di Interpol. Menurut Argo, terdapat kesalahan dalam penerbitan surat tersebut dan tidak melalui proses pelaporan terhadap pimpinannya.

Dampaknya langsung megenai Nugroho, pimpinan Napoleon di Divisi Hubungan Internasional Polri. Nugroho disebut lalai dalam pengawasan staf.Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Baca Juga:  Virus Corona, Pemerintah Arabb Saudi Hentikan Kedatangan Jamaah Umroh, Banyak yang Kecewa

Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johanis Asadoma.Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri. Sedangkan posisi Prasetijo digantikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Kombes Andian Rian R. Djajadi.

Tindakan Kapolri ini dinilai cukup mengejutkan dan mendapat banyak pujian. Akan hal ini, Mabes Polri menegaskan tidak pandang bulu dalam pengusutan internal terkait kasus buron Joko S Tjandra, yang diduga melibatkan pejabat di kepolisian.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo.
Listyo berjanji akan menindak, meski oknum yang melanggar merupakan teman seangkatannya.
“Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Listyo dalam keterangan tertulis, Senin,20 Juli 2020.

Pihaknya bakal mengusut tuntas semua kejahatan anggota kepolisian alam kasus ini. Dia bahkan membentuk tim khusus yang beranggotakan personel dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Siber.

Tak hanya di jajaran Polri, pejabat sipilpun juga turut menjadi korban. Hal ini setidaknya dialami Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Dia dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan pembuatan e-KTP Joko Sugiato Tjandra atau Djoko Tjandra.

“Laporan investigasi inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan e-KTP tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi, yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh,” ujar Anies sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Pemprov DKI, Minggu, 12 Juli 2020.

Djoko Tjandra mendatangi Kantor Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020 untuk mengurus e-KTP sebagai syarat untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasusnya.Sementara itu dari kalangan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung mengatakan selama ada faktanya, dia tidak takut bertindak meskipun ada orang kuat di balik para jenderal ini.

Ketua Indonesia Polician Watch, Neta S Pane, mendukung sikap Jaksa Agung. Termasuk, kata dia, dugaan adanya gratifikasi dalam kasus tersebut.
“Untuk mengusut tuntas kasus ini Polri jangan dibiarkan bekerja sendiri. Sebab promoternya akan sangat diragukan dan tidak mungkin jeruk makan jeruk,” katanya.nya.

Neta meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki kasus tersebut. Jokowi bisa menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD memimpin penyelidikan kasus Joko Tjandra ini.

Baca Juga:  Relawan Siaga & Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Bantu Korban Banjir Sukabumi & Kebakaran di Cilincing, Jakarta

“IPW meyakini bahwa jenderal Polri yang terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi Joko Tjandra itu memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan oknum lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol dan memberi keistimewaan lain pada buronan kakap itu,” jelasnya.

Menurut Neta, kasus harus segera dituntaskan karena di luar negeri saat ini masih ada 38 buronan lain, seperti Joko Tjandra. Jangan sampai ke 38 buronan ini kembali berkolusi dengan para jenderal polisi untuk mendapatkan keistimewaan dan karpet merah.
Dukungan untuk mengawal ketat kasus ini datang juga dari DPR. Menurut anggota DPR Fraksi Demokraat Benny K Harman, ini harus benar-benar dikawal ketat agar tidak dipetieskan. Dan demi menjaga marwah kepolisian, Benny juga menyarankan agar Brigjen Prasetijo tidak hanya diadili di Propam.

“Apa khabar case Joko Tjandra? Harus dikawal ketat agar tidak dipetieskan. Demi nama baik Polri da para Pamen, Jenderal yang terlibat jangan hanya diadili di Propam. Bahkan kalau perlu, pasal korupsi harus dikenakan untuk mereka. KPK mesti supervisi, jika perlu ambil alih penanganannya,” cuit Benny melalui Twitternya, Senin, 30 Juli 2020.
Benny juga ketegasan Kapolri mencopo Kadiv Hubinter daan Ses NCB Interpol. Pelaku harus diperiksa penyidik independen. “Ini langkah tegas yang dinanti rakyat. Tapi jangan stop di situ, kriminal harus diperiksa penyidik independen, dan dikawal ke meja hijau. Rasa keadilan rakyat sungguh terluka,” tegasnya.

Tentang keberadaan Brigjen Prasetijo yang sakit, harus menjadi perhatian agar jangan sampai yang bersangkutan hanya pura-pura saja. “Hiii…Mendadak darah tinggi, Brigjen yang tersandung kasus Djoko Tjandra dirawat di RS Polri. Ini beneran atau main Ci Luk Ba lagi?? Rakyat Monitor,” tulisnya.

“Jika benar surat jalan Djoko Tjandra dibuat sendiri oleh Karo Korwas Bareskrim, dia harus segera diberhentikan, dijebloskan ke penjara, dan diperiksa siapa saja jenderal-jenderal dan pihak-pihak yang terlibat. Mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya,” tuntasnya..

Kasus Cessie Bank Bali

Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali dengan nilai kerugian negara Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Dia ditahan di Kejaksaan Agung pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000.
Namun, pada tahun 2001, Majelis Hakim Agung MA melepaskan Djoko dari segala . Putusan itu diambil melalui mekanisme voting karena adanya perbedaan pendapat antara hakim Sunu Wahadi dan M Said Harahap dengan hakim Artidjo Alkotsar.
Kejaksaan Agung mengambil langkah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) dari putusan itu. MA akhirnya memutuskan menghukum Djoko dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp15 juta pada 2009.
MA juga memutuskan untuk merampas uang Rp546 miliar di Bank Bali untuk negara. Kejaksaan sudah siap untuk mengekeskusi Joko. Djoko mangkir dari panggilan Kejaksaan.
Namun sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkara, Djokokabur. Dia diduga melarikan diri ke luar negeri Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009. Dia juga dinyatakan sebagai buron.

Baca Juga:  FPI Sampaikan Duka cita Meninggalnya Ibunda Kapolda Metro Jaya

Namun, pada Oktober 2008 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
Dia menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2009. Djoko pun belum pernah menginap di hotel prodeo selama sebelas tahun di pelarian. Kasusnya pun seperti senyap dari peredaran. Hinga akhir Juni 2020, Djoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pertam, dia tak hadir dengan alasan sakit.
Profil Jenderal Pendukung Joko Tjandra

1. Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo
Prasetijo merupakan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dia lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Mojokerto, Jawa Timur, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, dan Kabag Kembangtas Romisinter Divhubinter Polri.
Prasetijo melaporkan harta kekayaannya kepada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pada laporannya di tahun 2018, Prasetijo diketahui memiliki harta sebesar Rp3.130.000.000. Sebagian besar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 2.500.000.000 di Kota Surabaya.
Prasetijo Utomo : prasetijo

2. Irjen Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte merupakan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri . Alumni Akpol 1988 ini pernah menjabat Kapolres Ogan Komering Ulu, Wadir Reskrim Polda Sumsel, Direktur Reskrim Polda DIY, Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Kabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Kabag Bindik Dit Akademik Akpol.
Sebelum menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, ia menjabat sebagai Kabagkonvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri. Ia mendapat kenaikan angkat Inspektur Jenderal pada Februari 2020.

Napoleon Bonaparte :napoleon

3. Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wiboho

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Kadiklat Susjatras Lemdiklat Polri. Sebelumnya, Nugroho juga diketahui pernah menjabat sebagai Karo SDM Polda Jatim dan Karo SDM Polda Sumut.

Nugroho Slamet Wibowo: nugroho . DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan