Sidang Perdana, Jaksa Pinangki Kenakan Jilbab

  • Bagikan
IMG 20200923 WA0001
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2020 dengan penampilan baru.

Dia mengenakan jilbab pink dan agamis bernuansa pink.

DomaiNesia

Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyebut Pinangki mencantumkan nama mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam action plan atau semacam proposal rencana aksi untuk permintaan fatwa Djoko Tjandra.

Dari situlah terungkap adanya 10 poin dalam action plan yang diajukan Pinangki kepada Djoko Tjandra.

Berikut isinya:
Action pertama adalah penandatangan security deposit atau akta kuasa jual yang akan dilaksanakan pada 13-23 Februari 2020 dengan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya sebagai penanggung jawab.

Action kedua, pengiriman surat dari pengacara kepada pejabat Kejagung bernama Burhanuddin.

Jaksa Agung saat ini bernama Sanitiar (ST) Burhanuddin.
Surat yang dimaksud adalah permohonan fatwa dari pengacara kepada Kejagung agar diteruskan kepada MA.

Langkah kedua ini rencananya dilakukan pada 24-25 Februari 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan serta Anita Kolopaking.

Baca Juga:  Ribuan Pengemudi Ojol Desak Nurhayati Monoarfa Cabut Pernyataan

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Action ketiga, pejabat Kejagung Burhanuddin (BR) mengirimkan surat permohonan fatwa MA kepada pejabat MA Hatta Ali (HA).

Pelaksanaan dilakukan pada 26 Februari – 1 Maret 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan Jaya dan Pinangki.

Dengan fatwa itu diharapkan agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu..

Action ketiga, pejabat Kejagung Burhanuddin (BR) mengirimkan surat permohonan fatwa MA kepada pejabat MA Hatta Ali (HA).

Pelaksanaan dilakukan pada 26 Februari – 1 Maret 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan Jaya dan Pinangki.

Hatta Ali masih menjabat sebagai Ketua MA pada Maret 2020.

Baca Juga:  Demo Hari Buruh Diwarnai Ricuh

Poin rencananya dilakukan pada 26 Februari-1 Maret 2020.

Action ke-4, pembayaran tahap I atas kekurangan consultant fee sebesar 250.000 dollar AS kepada Pinangki dari Djoko Tjandra yang direncanakan pada 1-5 Maret 2020.

Ini merupakan pembayaran lanjutan setelah Djoko Tjandra memberi uang muka sebesar 500.000 dollar AS atau 50 persen dari total imbalan yang dijanjikan.

Action ke-5, pembayaran biaya media konsultan dari Djoko Tjandra kepada Andi Irfan Jaya sebesar 500.000 dollar AS.

Ini direncanakan pada 1-5 Maret 2020.

Action ke-6, pejabat MA Hatta Ali menjawab surat pejabat Kejagung Burhanuddin yang akan dilaksanakan pada 6-16 Maret 2020.

Penanggung jawab langkah keenam ini adalah Hatta Ali, Anita Kolopaking, dan seseorang berinisial DK yang belum diketahui namanya.

Action ke-7, Burhanuddin menerbitkan instruksi terkait surat Hatta Ali agar jajaran Kejagung melaksanakan fatwa MA.

Langkah ini direncanakan dilakukan pada 16-26 Maret 2020. Pinangki serta seseorang berinisial IF menjadi penanggungjawanya

Action ke-8:Djoko Tjandra membayarkan security deposit senilai 10 juta dollar AS apabila poin nomor 2, 3, 6, dan 7 berhasil dilaksanakan.

Baca Juga:  Dua Tahun Tidak Dibayar BPJS Kesehatan, ARSSI-PB IDI Minta Keadilan

Action ke-9..Djoko Tjandra kembali ke Indonesia tanpa perlu menjalani hukuman di kasus Bank Bali yang rencananya terlaksana pada April-Mei 2020.

Action ke-10:pelunasan biaya kepada Pinangki sebesar 250.000 dollar Amerika Serikat dari total 1 juta dollar AS yang dijanjikan Djoko Tjandra.

Dalam perjalanan kemudian, ternyata tidak ada satu poin pun dalam action plan yang terlaksana, padahal Djoko Tjandra sudah memberikan uang muka melalui perantara kepada Pinangki, tidak ada satu poin pun dalam action plan yang terlaksana.

Djoko Tjandra membatalkan kerja sama mereka pada Desember 2019 dengan cara menulis tangan “NO” pada kolom catatan dari action plan.

“Kecuali pada action yang ke-7 dengan tulisan tangan ‘Bayar Nomor 4, 5’, yaitu apabila action ke-4 dan 5 berhasil dilaksanakan, serta action ke-9 dengan tulisan tangan ‘Bayar 10 M’ yaitu bonus kepada Terdakwa apabila action ke-9 berhasil dilaksanakan,” sambungnya. DBS/ S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan