Pembahasan Final, Demokrat – PKS Keukeh Tolak RUU Ciptaker

  • Bagikan
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Hingga berakhirnya pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di parlemen dan selanjutnya akan dibawa ke paripurna untuk disetujui, Fraksi Partai PKS dan Partai Demokrat yang menolak

Penolakan tersebut pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

DomaiNesia

Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang mewakili Fraksi PKS menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 UU.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam (RUU) Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia, sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari UU tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” papar Ledia kepada wartawan, Minggu, 4 Oktober 1020.

Fraksi PKS melihat ada beberapa catatan dalam RUU Cipta Kerja ini. Pertama, Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

“Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal UU ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini,” katanya.

Ketiga, lanjut Ledia, F-PKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun resep. Meski yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.

Baca Juga:  Hadir di Indonesia, Wehelpyou Kenalkan Konsep Digital Orkestrator

“Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif. Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha,” bebernya.

Keempat, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang disepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melaui pemberian kemudahan kepada pihak asing.

“Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhap tenagakerja atau buruh melaui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Ferutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon,” ungkapnya.

Menurut Ledia,RUU Cipta Kerja, memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus.

“RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya. Seyognyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern.

Baca Juga:  Diresmikan, Pabrik Daur Ulang Terbesar dan Termutakhir di Indonesia

Sementara itu Partai Demokrat meminta pemerintah dan semua pihak konsentasi mengoptimalkan kekuatan bangsa untuk menanggulangi pandemi dan mengatasi dampak ekonomi.

“Karena pembahasan RUU Ciptaker terus berjalan, maka Partai Demokrat masuk kembali dalam pembahasan untuk perjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kaum buruh dan pekerja,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menanggapi hasil kerja pembahasan. RRU Ciptaker dalam rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I, Minggu, 4 Oktober 2020.

Menurut AHY, falam proses pembahasan, kami berikan sejumlah masukan mendasar sebagai tanggung jawab konstitusi dan politik terhadap rakyat.

Demokrat paham RUU Ciptaker bertujuan menjalankan agenda perbaikan dalam reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi, dan percepatan penyerapan tenaga kerja nasional.

Ada alasan penolakan.

“Pertama, RUU Ciptaker tidak memiliki urgensi dan tidak berada dalam kegentingan memaksa di tengah krisis pandemik ini. Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19 dan memulihkan ekonomi rakyat,” tekannya.

Alasan kedua , Demokrat, RUU Ciptaker membahas secara luas perubahan pada sejumlah UU sekaligus (omnibus law).

“Maka dari itu tidak bijak jika dipaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang kompleks ini dengan terburu-buru. Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini,” tegasnya.

Ketiga, Demokrat menghendaki hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang pastikan dunia usaha dan kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan yang sama, sehingga mencerminkan keadilan.

Baca Juga:  Butuh Foto - Video Kualitas Tinggi? Canon Hadirkan EOS M200.

“Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita,” tekannya.

Keempat, masih kata AHY, RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik & neo-liberalistik.

“Apakah dengan demikian RUU Ciptaker ini masih mengandung prinsip keadilan sosial sesuai yang diamanahkan para Founding Fathers kita?” tanyanya.

“Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis,” lanjut AHY.

Kelima, RUU Ciptaker dinilai cacat substansi dan prosedural. Proses pembahasan hal-hal yang krusial kurang transparan dan kurang akuntabel. “Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja,” tegasnya.

Demokrat berpendapat, dengan berbagai catatan di atas, pembahasan RUU Ciptaker haruslah bisa menghasilkan kebijakan tentang pembangunan ekonomi yang holistik dengan semangat pro lapangan pekerjaan, pro pertumbuhan, pro pengurangan kemiskinan, dan pro lingkungan.

“Banyak yang harus dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif. Tidak perlu terburu-buru. Libatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan,” katanya.

Hal ini i penting agar RUU Ciptaker tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang sebenarnya.

“Kita harus berkoalisi dengan rakyat, terutama rakyat kecil (termasuk buruh) yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,” kata AHY. DBS/ S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan