Diwarnai Walk Out RUU Ciptaker Disahkan

  • Bagikan
IMG 20201005 WA0001
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Di tengah kontroversi dan adanya ancaman mogok buruh nasional, serta para buruh yang gagal masuk ke Jakarta, DPR mengesahkan RUU Ciptaker
menjadi UU dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

“Telah kita dengar pandangan dan pendapat akhir dari Badan Legislatif,” ujar Pimpinan Rapat Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga sebagai Wakil Ketua DPR di Jakarta.

DomaiNesia

Dalam rapat paripurna, 6 fraksi setuju (Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, Nasdem, PKB) 1 satu dengan catatan (PAN), dan 2 fraksi menolak (F Demokrat dan FPKS).

Sidang diwarnai walk out Fraksi Demokrat. Walk out terjadi ketika

Pimpinan sidang Aziz Syamsuddin mengetok palu usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan. Ketok palu dilakukan Azis
berdasarkan pandangan fraksi dalam sidang.

Baca Juga:  Smile Train Indonesia- Pusat Rehabilitasi Kemhan- PERAPI Kolaborasi Luncurkan Program Terapi Wicara

Saat itu juga Benny K Harman, F Demokrat, interupsi ingin bicara menyampaikan pendapat Fraksi Demokrat, namun ditolak Aziz.
Aziz.mempersilakan pemerintah yg diwakili Hartarto Airlangga menyampaikan pandangan.

Namun Aziz menolak Padahal Benny minta waktu hanya 1 menit.

“Saya pimpinan sidang, saya yan mengatur jalannya sidang,” katanya.
Dia juga mengancam mengeluarkan Benny K Harman jika tak mengikuti aturan.

Namun Benny terus mengajukan interupsi. Akhirnya Pimpinan Sidang mengizinkan Benny bicara setelah utusan pemerintah usai

Namun. Benny K Harman menolak. Atas penolakan itu b
Benny mengeluarkan sikap tegas.

“Kalau begitu kami menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil sidang ini,” tegas Benny.

Benny kemudian keluar diikuti anggota F Demokrat lainnya.
Saat berjalan keluar, ia sempat disapa beberapa anggota DPR lain.
Sementara itu puluhan bus berisi buruh yang akan berdemo ke gedung DPR / MPR gagal masuk Jakarta karena ditahan polisi dengan alasan pandemi.

Baca Juga:  Syafii Efendi: Ingin Kaya, Perkuat Ibadah Sunnah

Dalam sidang Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan menilai ada pasal yang bisa mencederai lingkungan dalam proses investasi. Demokrat juga menilai RUU ini disusun seperti terburu-buru.

“RUU Cipta Kerja harus dapat berikan road map arah Indonesia ke depan seperti apa. RUU Cipta Kerja ini ada sejumlah persoalan mendasar,” kata Marwan.
RUU Cipta Kerja pembahasannya cacat prosedur. Pembahasan tidak transparan dan akuntabel dan tidak melibatkan pekerja dan civil society,” katanya.

“Demokrat menyatakan menolak untuk menjadikan UU. Harus dilakukan pembahasan lebih utuh,” kata Marwan.

Juru Bicara Fraksi PKS, Amin AK mengatakan adanya banyak catatan dari Fraksi PKS. “Secara substansi Fraksi PKS menilai RUU ini bertentangan dengan politik hukum dan kebangsaan,” terangnya.

Baca Juga:  Dukung Kesetaraan Gender?Yuk Ikut Kegiatan Lari HeForShe Run 2020

“Adanya liberalisasi sumber daya alam. Melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dalam investasi,” imbuh Amin.

Ia juga mengatakan, pengusaha sangat diuntungkan dan buruh dirugikan terkait hubungan kerja dan pesangon. “Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja ini untuk dijadikan UU dalam pembahasan tingkat II,” tutur Amin.
HERS/ S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan