Pencabutan Asimilasi, Bahar Smith Menangkan Gugatan

  • Bagikan
WhatsApp Image 2020 10 12 at 19.31.15
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Majelis hakim Pengadilan Tata Usah Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan habib Bahar bin Smith terkait surat keputusan pencabutan asimilasi yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Hakim menyatakan surat keputusan yang menjadi dasar pencabutan asimilasi tidak sah.
“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis PTUN Bandung Faisal Zad dalam sidang yang digelar di Senin, 12 Oktober 2020. Sidang ini juga digelar secara online melalui akun YouTube PTUN Bandung
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Klas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.pas.11.pk.01.04-1473 tidak sah.
“Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas klas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 Bogor,” kata hakim.
Habib Bahar melaui kuasa hukumnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan dilayangkan berkaitan pembatalan program asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor. Gugatan itu tercantum dengan nomor perkara 73/G/2020/PTUN-BDG
Bahar sendiri mendapatkan asimilasi sesuai Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi saat pandemi Covid-19. Namun, selang beberapa hari, asimilasi Bahar dicabut dan Bahar dijebloskan lagi ke penjara. Bahkan, Bahar saat ini dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.
Pengacara Bahar Smith Aziz Yanuar, meminta pemerintah dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM .untuk mematuhi putusan tersebut.
“Kita meminta pihak pemerintah untuk patuh kepada aturan hukum dan konsekuen dengan putusan pengadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, menyatakan belum akan mengeksekusi putusan lantaran berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
“Posisi kita masih banding,” kata Rika dalam pesan tertulis yang disebarluaskan oleh Humas Kemenkumham.
Tim pengacara Bahar sebelumnya menilai pencabutan asimilasi yang dilakukan Bapas Bogor terkesan subjektif karena kliennya tidak melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait kerumunan pada saat ceramah.
Menurut Aziz massa kerumunan yang terjadi ketika Bahar melakukan ceramah berada di luar kuasa kliennya.
“Karena ukurannya mereka menuduh Bahar itu melanggar PSBB, padahal yang dilakukan itu di luar kuasanya Bahar. Kami juga membandingkan dengan Konser Pancasila yang dilakukan waktu itu, cuma teguran doang. Artinya, equality before the law tidak ada dong,” kata Azis. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan