AliansiFPI, GNPF, PA 212 Demo Tolak UU Omnibus Law

  • Bagikan
Screenshot 20201013 231340 1
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–MassaPembela Islam (FPI), PA 212, GNPF Ulama dan ormas lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.

Mereka tiba di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat sejak pukul 11.00 WIB.

DomaiNesia

Tampak 2 mobil komando di depan Gedung Sapta Pesona.Mobil komando diparkirkan di dekat pagar kawat berduri yang dipasang kepolisian.

Spanduk yang dipasang besar-besar di mobil komando. Spanduk berisi tuntutan antara lain, pertama, menolak Rancangan Undang-undang (RUU) HIP/BPIP dan tangkap inisiatornya.
Kedua, bubarkan partai makar terhadap Pancasila.
Ketiga, mendesak MPR segera memakzulkan Presiden Jokowi.

Perwakilan FPI DKI Jakarta, Ustaz Salman Al Farizi dalam orasinya mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja yang telah ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat merupakan ulah eksekutif, bukan hanya legislatif atau DPR saja.

Baca Juga:  Dorong Percepatan Digitalisasi dan Ekonomi Digital di Era Pandemi, DCI Indonesia Tambah Kapasitas Data Center Nasional Sebesar 15 MW

“Beberapa waktu lalu sama kita saksikan sebagian kawan kita, buruh, mahasiswa, mereka menuntut menggagalkan Omnibus Law. Bukan hanya kesalahan oleh legislatif, tapi biangnya adalah eksekutif. Maka kita meminta Bapak Jokowi mundur,” kata Salman.

Salman menyatakan saat ini ketidakadilan ada di tengah-tengah masyarakat. Ia menegaskan FPI tidak akan membiarkan hal itu bertahan lebih lama.

“Karena ketidakadilan ada di tengah kita, maka kita umat Islam tidak akan membiarkan ada ketidakadilan,” katanya.

Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu. Pengesahan UU ini memicu terjadinya demonstrasi besar- besaran dimana- mana.

Mereka menyebut Omnibus Law Cipta Kerja sebagai produk legislasi yang lebih condong berpihak kepada korporasi dan meminggirkan hak-hak rakyat, terutama buruh.

Baca Juga:  SOUNDTRACK IMPERFECT: Karier, Cinta & Timbangan

Saat terjadiny ademonstrasi demonstrasi Presiden Jokowi meninggalkan Jakarta menuju Jateng dan Kalimantan.

Sehari setelah itu Jokowi menyarankan agar tuntutan disalurkan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat yang menolak bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. DBS/S2

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan