Terlalu Dini, Dugaan Unsur Pidana Terhadap Habib Rizieq Shihab

  • Bagikan
HRS
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS—Berbagai pihak menilai dugaan adanya unsur pidana terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 November 2020.

Aziz Yanuar, Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI), mengatakan dugaan adanya unsur pidana terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang disangkakan masih sangat prematur karena dalam pasal 93 itu pelanggaran terjadi jika “menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”

DomaiNesia

Menurut dia, sulit menyimpulkan acara tersebut memang menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. “Apa dasar hukum menetapkan kejadian malam Ahad kemarin masuk [sebagai] kedaruratan kesehatan masyarakat? Bukti hukumnya mana? Harusnya ada dasar jelas, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan untuk klarifikasi dan semacamnya,” ujar Aziz sebagaimana dilansir Tirto.id Selasa, 17 November 2020.

Aziz menjelaskan Pasal 1 ayat (2) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah “kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Baca Juga:  Corona, Presiden Jokowi Umumkan Darurat Sipil

“Apakah pelanggaran serupa juga diusut dengan dasar menyebabkan kedaruratan kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kasus ini belum memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan dapat disimpulkan muncul bisa ada klaster baru.

Selain itu, permintaan klarifikasi juga tidak sah. “Panggilan (Anies dan saksi) tidak sah jika menurut KUHAP. Harus tiga hari,” kata Asfin, Selasa, 17 November 2020.

Ia merujuk Pasal 227 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, “semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”

Polisi menerbitkan surat permintaan klarifikasi untuk Anies pada 15 November 2020. Anies mengaku mendapatkan dokumen tersebut sehari kemudian, dan kemarin sudah memenuhi permintaan.
Dengan kata lain, kurang dari tiga hari.
Asfinawati juga mempersoalkan mengapa polisi memanggil para saksi sementara pada hari kejadian tak berupaya membatalkannya. Menurutnya pada dua acara itu pastilah penyelenggara mengajukan surat izin keramaian sehingga polisi sudah tahu. Apalagi, acara tersebut tersiar di media massa sejak beberapa hari sebelumnya.
“Bukan ditunggu terjadi, apalagi dikasih masker (oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), seakan-akan direstui kemudian dipanggil. Seperti mau dikriminalisasi,” katanya.

Baca Juga:  Survei PPPP : Prabowo Ungguli Jokowi

Azas Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), meminta Menteri Dalam Negeri juga turun tangan memberikan sanksi kepada kepala daerah, bukan hanya Anies, jika ketahuan melanggar protokol, misalnya dengan skors atau bahkan pencopotan. Sementara bagi masyarakat, ia mengatakan jika ada yang merasa terdampak, sebenarnya bisa menggugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365-1367 KUH Perdata.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan polisi sebaiknya mempublikasikan hasil klarifikasi saksi termasuk Anies ke masyarakat. Hal ini agar ada pembelajaran terkait fakta, kondisi, dan posisi serta peran masing-masing dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan COVID-19.

Sebagaimana diketahui Habib Rizieq Shihab menikahkan putrinya, Najwa Shihab, di Gang Paksi, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, 14 November 2020. Malam harinya, dilanjutkan peringatan maulid Nabi Muhammad saw.
Semua itu menyebabkan kerumunan massa yang sulit menjaga jarak. Bahkan tak sulit menemukan yang tidak pakai masker. Imbas dari kejadian ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dicopot dan dipindahkan sebagai Koorsahli Kapolri lewat Surat Telegram Nomor: 3222/XI/KEP./2020 bertanggal 16 November 2020.
Surat tersebut juga berisi keputusan mencopot Irjen Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Jawa Barat, dipindahkan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Lemdiklat Polri, karena gagal mencegah kerumunan dalam lawatan HRS ke Megamendung.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri meneliti perkara ini lebih jauh dengan memintai klarifikasi dan keterangan 14 saksi, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, panitia penyelenggara acara Anies diperiksa selama , dan tamu yang hadir. Anies Baswedan, datang ke Bareskrim Selasa, 17 November 2020. Dia diperiksa selama 9 jam dengan 33 pertanyaan. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan