Pakar: Pernyataan Kapolda Metro Jaya Tak Sesuai Fakta Hukum

  • Bagikan
choir
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–Pakar Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan mengatakan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang menyebutkan aksi pembuntutan terhadap mobil Habib Rizieq Shihab terkait adanya informasi pengerahan massa jelang pemanggilan, tidak sesuai dengan fakta hukum dan makna penyelidikan.

”Apa yang disampakan itu, tidak sesuai dengan fakta hukum dan makna penyelidikan,” jelas Chair dalam FGD Online bertajuk Potret Hukum Indonesia: Kasus Penembakan 6 Anggota FPI, Ekstra Judicial Killing kah?, Selasa, 8 Desember 2020.

DomaiNesia

Menurut dia, peristiwa yang disebut pengerahan massa untuk mengawal Habib Rizieq sampai sekarang itu belum terjadi.

“Artinya, pernyataan Kapolda soal pembuntutan Habib Rizieq tak sesuai fakta hukum,”katanya.
Dengan demikian, hal tersebut tidak pada tempatnya disebut penyelidikan.

Baca Juga:  Trakindo Gelar Lokakarya Pembelajaran Guru Terbaik

“Kita praktisi, akademisi hukum tentu paham apa itu penyelidikan. Penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik untuk menetukan apakah suatu perbuatan itu pidana bukan. Nah ini belum ada pengerahan massa kenapa disebut penyelidikan,” ujar Choir.

Selain itu, aksi oknum aparat yang mengadang mobil rombongan Habib Rizieq Shihab di jalan tol juga tidak dibenarkan. Bahkan hal itu masuk dalam ancaman psikologis.

Demikian juga dengan pembuntutan termasuk tekanan psikis, terlebih di Jalan tol bebas hambatan.

“Jadi lumrah apabila serangkaian tindakan pengamanan oleh para laskar yang pada saat itu tidak mengetahui apakah itu aparat kepolisian atau bukan dalam dogma ilmu hukum berlaku keterpaksaan sehingga melakukan penyelamatan terhadap IB HRS dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan,” urainya.

Baca Juga:  Luhut: Tidak Ada yang Salah dengan Permen KP Lobster

Choir menduga, aksi pengadangan itu justru salah satu cara agar Habib Rizieq terganggu dan tidak dapat hadir sebagai saksi. “Patut diduga tindakan itu agar Habib Rizieq tidak bisa hadir sebagai saksi,” tegasnya.

Choir menyarankan agar empat orang yang berhasil melarikan diri dapat dijadikan sebagai saksi. Untuk itu, diperlaukan adanya jaminan perlindungan dari LPSK atas kondisi itu.

Selain itu, proses penegakan hukum juga harus dilakukan secara berimbang dan transparan.

“Jalankan peradilan pidana dengan imparsial tanpa tekanan, jujur, benar dan bermartabat. Kita negara hukum. Berarti tidak ada perbedaan. Kesamaan hukum tanpa pandang bulu. Tanpa tekanan dan hambatan ketika seseorang menyampaikan pendapat,” katanya. DBS/S1

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan