Dua Tahun Tidak Dibayar BPJS Kesehatan, ARSSI-PB IDI Minta Keadilan

  • Bagikan
Cloud Hosting Indonesia

SRIBERNEWS–ARSS (Asosiasi Rumah Sakit Swasta lndoesia) dan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menuntut keadilan dan perlindungan hukum kepada Presiden RI karena sejak dua tahun lalu BPJS Kesehatan belum membayarkan tagihan atas layanan jaminan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan (kode P030 P036).

Ketua Umum ASSI, drg Susi Setiawati MARS, menjelaskan pihaknya mewakili kepentingan rumah saku swasta anggota ARSSI, sementara PB IDI
mewakili kepentingan tenaga medis (dokter. dokter Spesialis Anak, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi).

DomaiNesia

“Kami memohon kebijakan Presiden RI demi menjaga daya tahan dan keberlanjutan layanan mmah sakit swasta anggota ARSSI dan tenaga medis anggota IDI dalam melayani hak konstitusional layanan kesehatan ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkannya yang selama ini telah menjadi mitra yang kooperatif dengan BPJS
Kesehatan,” kata Susi dalam konferensi Pers di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2020.

Baca Juga:  Layanan Finansial LINE BK Capai 2 Juta Pengguna

Susi didampingi Kuasa Hukum ARSSI dan PB IDI, Muhammad Joni, dan beberapa penguus ASSI seperti Wakil Sekjen ARSSI, Ferry Muhammad.

Menurut Susi, pihaknya memang belum memiliki detil keseluruhan angka tagihan, namun berdasarkan laporan yang masuk jumlahnya sekitar Rp900 miliar. Itu berasal dari seluruh Indonesia

Menurut Muhammad Joni, ARSSI dan PB lDl telah meminta agar BPJS Kesehatan segera melakukan kewajibannya tersebut yang meupakan hak rumah sakit swasta anggota ARSSI.

“Kami meminta Presiden RI mengarahkan BPJS Kesehatan membayarkan menyeluruh atas layanan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan,” tegasnya.

Hal itu sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (lNA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (vide Lampiran Bab III Kodong INA_CBGS humf C Angka 1) [“Permenkes RI Nomor 76 Tahun 2016″] Jo. Surat Edaran Menteri Kesehatan Rl Nomor
HK.02.01/Menkes/402/2020 tentang Klaim Bayi Baru Lahir Dengan Tindakan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, tertanggal 9 Jul: 2020 (“Surat Edaran Menkes Rl Nomor HK.02.O1/Menkes/402/2020′): 2

Baca Juga:  KontraS Duga Polri Sudah ada Niat Untuk Tembak Mati Anggota FPI

Pihaknya meminta keadilan agar segera diselesaikan pembayarannya, dengan tidak menunda dan mengurangi nilai klaim rumah sakit anggota ARSSI.

Meskipun belum dibayar dan menuntut keadilan, tegas Susi, pihaknya tidak akan menghentikan pelayanan.

Sebab itu pihaknya meminta keadilan apalagi sejak pandemi Covid, tingkat kunjungan ke rumah sakit menurun, dan tidak semua RS swasta ditunjuk menjadi RS rujukan Covid 19.

Hal ini sangat mengganggu cashflow dan keberlanjutan eksistensi RS swasta.

“Penting disampaikan bahwa layanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan merupakan tanggungjawab konstitusional negara melalui BPJS Kesehatan bermitra dengan rumah sakit swasta anggota ARSSI dan tenaga medis anggota lDl sebagal garda terdepan,”katanya.

Lagi pula, lanjut Susi, layanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan Tindakan adalah Neonatal Essential yang merupakan hak konstitusional anak [Pasal 288 ayat (2) UUD 1945], hak asasi manusia (HAM) dan hak anak serta kepentingan rakyat banyak yang berguna bagai masa depan bangsa menuju Indonesia Emas. HERS

DomaiNesia
OkeStore Theme
  • Bagikan